DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2017

Nomor: 51
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

terdapat dalam pasal 16, pasal 45, pasal 48, dan pasal 72a

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 49) diubah, sebagai berikut:
1.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD.
(1a)Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala SKPD/unit kerja.
(2)Daftar Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3)Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4)Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh bendahara pengeluaran melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.
(5)Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai NPHD.

2.Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2)Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
(3)Daftar penerima dan besaran bantuan sosial berupa uang atau barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
(3a)Berdasarkan pendelegasian, penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD/unit kerja.
(4)Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(5)Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD/unit kerja terkait.

3.Pasal 48 ayat (5) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
(2)Dalam hal bantuan sosial berupa uang yang tidak direncanakan dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang.
(3)Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
(4)SKPD yang menangani besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan usulan kepada PPKD untuk pencairannya berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial.
(5)Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;
2. b.kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani penerima bantuan sosial;
3. c.pakta integritas cukup yang ditandatangani penerima bantuan sosial kecuali untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan;
4. d.kuitansi bermaterai cukup dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dikecualikan untuk penerima manfaat Jaminan Sosial Keluarga Miskin yang akan dilengkapi pada saat dana diterima; dan
5. e.untuk menjamin kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah terkait membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas bantuan sosial dimaksud.
  1. 4.Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 72a sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72a Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 20), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 22 Agustus 2017 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 22 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 51 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd AGUS MINTONO, SH.M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…