DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2022

Nomor: 51
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Jangka Waktu Bab IV Penyelenggaraan Bab V Sistematika Rispam Bab VI Pengendalian dan Evaluasi Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Banten, telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.2.6/8799/OTDA tanggal 6 Desember 2022 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten ten tang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Min um Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2022-2042;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana lnduk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2022-2042;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); - 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT /2013 ten tang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Um urn dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Santen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Santen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2 0 1 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2 0 1 1 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Ban ten Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lernbaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Daerah Provinsi Ban ten Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Ban ten Tahun 2019 Nomor 79); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM LINTAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Oubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otono m.
3.Oubernur adalah Oubernur Banten.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Ban ten. - 3
6.Air Balm Untuk Air Min um Ru mah Tanggayang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, cekungan air tanah, air hujan dan/atau air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7.Air Min um adalah air min um rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Sistem Penyediaan Air Min um yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air min um yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
9.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
10.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RJSPAM adalah suatu rencanajangka panjang 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air min um jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. 1 1. RISPAM Lintas Kabupaten/Kota adalah RISPAM yang berada dan melintasi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota.
12.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air min um kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

(!) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

a.dokumen induk rencana pengembangan SPAM di Daerah yang di dalamnya menghasilkan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota, meliputi:
l.SPAM regional Sindang Heula;
1. 2.SPAM regional Karian Timur; - 4
2. 3.SPAM regional Karian Barat; dan
3. 4.SPAM Regional Karian Serpong, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan strategis Daerah.
b.pedoman bagi Daerah dan semua pihak yang berperan dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.

(2)Peraturan Gubemur bertujuan untuk:
1. a.menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Provinsi Banten;
2. b.menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
3. c.memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

( 1 ) Cakupan wilayah RISPAM meliputi wilayah Kabupaten/Kota di Daerah.

(2)RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (!) melingkupi:
1. a.rencana wilayah pelayanan;
2. b.skematik rencana SPAM; dan
3. c.rencana tahap pelaksanaan.
(3)Aspek kajian dalam RISPAM meliputi:
1. a.teknis
2. b.sosial, ekonomi, dan budaya;
3. c.lingkungan;
4. d.keuangan; dan
5. e.kelembagaan.

BAB ILL

JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1)RISPAM Lintas Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dimulai pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2042. - 5
(2)RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (Jima) tahun sekali.
(3)Peninjauan RJSPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
(4)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang membidangi SPAM. BABIV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan SPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan bidang, fungsi, dan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyelenggara pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) sekaligus sebagai pelaksana RISPAM.

BAB V

SISTEMATIKA RISPAM

Pasal 6

(1)Sistematika RISPAM terdiri atas:
1. a.BAB I Pendahuluan.
2. b.BAB JI Kondisi Umum Daerah. C. BAB Ill Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting.
3. d.BABIV Standar/Kriteria Perencanaan.
4. e.BAB V Proyeksi Kebutuhan Air Minum.
5. f.BAB VJ Potensi Air Baku.
6. g.BAB VII Rencana Pengembangan SPAM.
7. h.BAB VIII Rencana Pendanaan/Investasi.
8. i.BABIX Rencana Pengembangan Kelembagaan SPAM Regional Banten.
(2)RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. - 6

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

( I) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RISPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi SPAM dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)setiap akhir tahun.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. MOCH. TRANGGONO BER!TA DAERAH 'ROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 51 Salinan sesuai engan aslinya PIt. KALA {IRO HUKUM, HADI PRAWOTO,SH, Pembina Tk.I/IVb NIP. 196706 1 9 199403 1 002 - 7 Tabet 9. 9 llustrasi Struktur Kepegawaian Pada PDAM Provinsi Jenis Pegawai Jumlah Direksi 4 Pegawai Tetap 28 Pegawai Kontrak 13 Total 43 orang Sumber Analisa Konsultan, 2021 Salinan sesuai ngan aslinya Pit. P LA B RO HUKUM, Pembin Tk.1/IVb NIP. 19670619 1 99403 I 002 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. ALMUKTABAR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…