DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2018

Nomor: 52
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tata Cara Pemungutan; 4. Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran; 5. Sanksi Administratif; 6. Tata Cara PenagihanDan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa; 7. Keberatan; 8. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Retribusi; 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 10. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; 11. Tata Cara Pembinaan, Pemeriksaan, Dan Pengawasan; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 72). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
7.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melakukan pemungutan terhadap Retribusi Daerah.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi telah membayar sesuatu sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
14.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15.Bukti Setoran adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa sejumlah uang sudah disetorkan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
16.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
17.Surat Taguhan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi lebih bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang lebih bayar.
19.Kedaluwarsa adalah piutang retribusi yang karena hak untuk melakukan penagihan telah habis masa waktunya sehingga tidak dapat dilakukan penagihan.
20.Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib Retribusi jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan Retribusi yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan.
21.Penghapusan adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul.
24.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25.Hari kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, pada jam kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Retribusi Daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara pemungutan;
b.tata cara pembayaran dan penyetoran;
c.sanksi administratif;
d.tata cara penagihan dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
e.keberatan;
f.tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;
g.pengembalian kelebihan pembayaran;
h.pertanggungjawaban dan pelaporan;
i.tata cara pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan; dan
j.ketentuan penutup.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1)Setiap Subjek Retribusi wajib mendaftar dengan menggunakan SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
(3)SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pemungut.
(4)SPORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.
(5)Format SPORD tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Besaran Retribusi dihitung berdasarkan jenis dan jumlah pemakaian/pemanfaatan dikalikan dengan tarif yang berlaku.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 6

(1)Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
(2)Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicetak dengan aplikasi sistem Retribusi Daerah.
(3)Bentuk/format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Masa Retribusi yaitu per kali pakai atau per transaksi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dengan menggunakan SKRD.
(2)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
(3)Pembayaran Retribusi dilakukan Wajib Retribusi melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(4)TBP dicetak, divalidasi/ditanda tangani oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu diserahkan kepada wajib retribusi setelah wajib retribusi membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Bentuk/format TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan secara non tunai dengan menggunakan SKRD.
(2)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
(3)Pembayaran Retribusi dilakukan Wajib Retribusi secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(4)Wajib Retribusi melaporkan Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Penerimaaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 10

(1)Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS.
(2)Bentuk/Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Penyetoran Retribusi dilakukan Wajib Retribusi secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
(2)Wajib Retribusi menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
(3)Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan TBP dan Bukti Setoran kepada Wajib Retribusi.
(4)Bentuk/Format Bukti Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…