DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2020

Nomor: 52
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Pelaksanaan Program; 5. Larangan; 6. Kewajiban; 7. Sanksi; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Peran serta Masyarakat; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;
c.bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan pada satuan pendidikan dimaksud, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Gratispada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
11.Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendidikan Gratis adalah program untuk membebaskan beban orangtua/wali dari biaya Pendidikan melalui sharing dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
8.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah dalam mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu sesuai keahlian yang diperoleh.
10.Sekolah Khusus Negeri yang selanjutnya disebut SKh Negeri adalah Sekolah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi SDLB Negeri, SMPLB Negeri, dan SMALB Negeri.
11.Kepala Sekolah adalah Kepala SMAN, SMKN, dan SKh Negeri di Provinsi Banten.
12.Satuan pendidikan adalah SMAN, SMKN, dan Skh Negeri di Provinsi Banten.
13.Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
14.Belanja Operasional Satuan Pendidikan adalah Program Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran.
15.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
16.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:
1. a.sebagai dasar pengelolaan Program Pendidikan Gratis dalam upaya memberikan perluasan kesempatan dan akses masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di Daerah; dan
2. b.sebagai dasar penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan program Pendidikan Gratis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan program;
c.larangan;
d.kewajiban;
e.sanksi;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.peransertamasyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Setiap satuan pendidikan memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan pengembangan program pendidikan bermutu dan berkualitas yang tertuang dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
(2)Perencanaan pengembangan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Standar kompetensi lulusan;
2. b.standarisi;
3. c.standar proses;
4. d.standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
5. e.standar sarana dan prasarana;
6. f.standar pengelolaan;
7. g.standar pembiayaan pendidikan; dan
8. h.standar penilaian pendidikan.
(3)Rencana Pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertuang didalam Rencana Kerja Tahunan yang dinyatakan dalam RKAS.
(4)Penyusunan RKAS dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru, Tata Usaha, dan Komite Sekolah.
(5)RKAS diusulkan kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas untuk mendapat pengesahan/persetujuan.

Pasal 5

Untuk mendukung perencanaan dan pengembangan program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Pendidikan Gratis.

Pasal 6

(1)Alokasi besaran biaya penyelenggaraan program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditentukan berdasarkan RKAS.
(2)Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan RKAS yang berpedoman pada plafon anggaran dan telah diverifikasi oleh Dinas melalui Cabang Dinas.

Pasal 7

(1)Sasaran penerima pelaksanaan program pendidikan gratis adalah SMAN, SMKN, dan SKh Negeri di Daerah.
(2)SMAN, SMKN, dan SKh Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membebaskan orang tua/wali peserta didik dari beban biaya pendidikan.
(3)Beban Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya pribadi peserta didik.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan Belanja Operasional Satuan Pendidikan.
(2)Kebutuhan Belanja Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.belanja Pegawai;
2. b.belanja Barang/Jasa; dan
3. c.belanja Modal.
(3)Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam RKAS sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
(4)Untuk pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibiayai dari sumber dana APBN, Pemerintah Daerah tidak membiayai kegiatan dimaksud.
(5)Pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan konsolidasi antara sumber dana APBN dan sumber dana APBD atau sumber dana lainnya yang sah.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

(1)Penyaluran Dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Langsung (LS).
(2)Penyaluran dengan mekanisme Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melalui rekening bendahara satuan Pendidikan.

Pasal 10

(1)Penggunaan dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan sesuai yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sekolah masing- masing.
(2)Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan RKAS.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…