DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Kewenangan; Bab lll Pemberian Bantuan; Bab lV Evaluasi dan Pelaporan; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab Vl Pembiayaan; Bab Vll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk dukungan dan pemberdayaan Pemerintah Daerah kepada peternak, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan berupa benih ternak, bibit ternak, dan hijauan pakan ternak kepada kelompok petani/peternak;
c.bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan benih ternak, bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, perlu dibuat pedoman yang diatur dalam Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan; mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 209 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Negara
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
7.Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
8.Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bersifat selektif dan tidak dilaksanakan secara terus menerus.
9.Penerima Bantuan adalah pihak yang terdiri atas perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik berdasarkan kondisi sosial- ekonomi maupun risiko sosial yang dihadapi.
10.Sarana dan Prasarana Peternakan adalah segala sesuatu yang menunjang kegiatan peternakan termasuk didalamnya sumberdaya fisik, benih dan bibit ternak/hijauan pakan ternak, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, dan paska panen dan pengolahan.
11.Benih Ternak adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani atau semen beku (spermatozoa), sel telur, telur tertunas, dan embrio.
12.Bibit adalah semua hasil pemulyaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
13.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperlukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
14.Perbibitan Ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan / atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi peredaran, pemasukan dan pengeluaraan, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan /atau bibit ternak.
15.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak.
16.Budidaya Ternak adalah kegiatan usaha produksi ternak yang dilakukan secara berkesinambungan, meliputi tahapan pembibitan, pemeliharaan, pengelolaan pakan, kesehatan, lingkungan, hingga panen atau pengambilan produk, pada tempat tertentu, dan dalam rangka menghasilkan produk hewani seperti daging, telur, susu, bahan industri, dan lain‐lain.
17.Peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Peredaran adalah serangkaian kegiatan yang menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri.
18.Hijauan Pakan Ternak adalah berbagai jenis tanaman yang ditanam khusus untuk dikonsumsi oleh hewan ternak.
19.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang di berikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup berproduksi dan berkembangbiak.
20.Ternak Ruminansia Besar adalah hewan pemamah biak, yang merupakan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) dengan sistem pencernaan dalam dua langkah seperti sapi dan kerbau.
21.Ternak Ruminansia Kecil adalah hewan pemamah biak, yang merupakan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) dengan sistem pencernaan dalam dua langkah, seperti kambing dan domba.
22.Ternak Non Ruminansia adalah ternak yang memiliki pencernaan monogastrik (perut tunggal) yang berkapasitas kecil seperti kelinci dan unggas (ayam, itik, dan puyuh).
23.Sistem Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Simluhtan adalah sebuah aplikasi yang berisikan data kelembagaan penyuluhan pertanian, data ketenagaan penyuluhan serta data kelembagaan petani.
24.Kelompok Petani/Peternak adalah kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
25.Inseminasi Buatan adalah proses memasukkan semen beku (spermatozoa) yang telah dicairkan yang berasal dari Ternak jantan unggul ke dalam saluran alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
26.Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah dokumen yang menyatakan bahwa hewan atau ternak dinyatakan sehat, tidak membawa bibit penyakit menular, dan layak untuk diperdagangkan atau dibawa antar daerah, yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang setelah melalui pemeriksaan kesehatan.
27.Sertifikat Veteriner yang selanjutnya disingkat SV adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kab/kota yang menyatakan bahwa hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit telah memenuhi persyaratan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan sarana dan prasarana peternakan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mendorong usaha budidaya dan pembibitan ternak di Kelompok Petani/Peternak dan masyarakat;
b.mendorong peningkatan kesejahtaraan anggota Kelompok Petani/ Peternak dan masyarakat dalam usaha budidaya dan pembibitan Ternak; dan
c.mendukung pencapaian visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya dalam peningkatan produksi daging dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, serta peningkatan daya saing sektor pertanian dan peternakan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.kewenangan;
b.pemberian Bantuan;
c.evaluasi dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Gubernur berwenang melaksanakan:
1. a.pengawasan Benih/Bibit Ternak, pakan, Hijauan Pakan Ternak, dan obat hewan;
2. b.pengawasan mutu dan peredaran Benih/Bibit Ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
3. c.penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

(1)Dinas melakukan perencanaan program pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen perencanaan Daerah yang meliputi:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. d.rencana kerja Perangkat Daerah; dan
5. e.rencana strategis Perangkat Daerah.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dinas melaksanakan penganggaran program pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan.
(2)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

(1)Dinas melaksanakan pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan.
(2)Sasaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kelompok Petani/ Peternak; dan
2. b.Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan.
(3)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.benih Ternak; dan/atau
2. b.Sarana dan Prasarana Peternakan lainnya selain benih ternak.
(4)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.benih Ternak diberikan kepada Dinas Kabupaten/Kota;
2. b.Sarana dan Prasarana Peternakan lainnya selain benih Ternak diberikan kepada Kelompok Petani/Peternak dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas melakukan pemeriksaan terhadap Sarana dan Prasarana Peternakan sebelum diberikan kepada calon penerima.
(2)Khusus untuk Bibit Ternak, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Bibit Ternak harus:
1. a.sehat, dibuktikan dengan SKKH, hasil uji laboratorium, dan SV; dan
2. b.tidak cacat fisik.
(3)Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Kelompok Petani/Peternak calon penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a harus memenuhi kriteria yang terdaftar dalam Simluhtan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…