DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 55 Tahun 2017

Nomor: 55
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.dasar perhitungan dan penjelesan teknis;4.ketentuan lain lain;5.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu, dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.
9.Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10.Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.
11.Harga Dasar adalah harga yang diperhitungkan dari biaya produksi, bahan, dan lainnya di luar keuntungan dan pajak.
12.Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
13.Barang Pakai Habis adalah barang yang tidak tercatat sebagai modal dan/atau aset.
14.Barang Inventaris adalah barang yang tercatat sebagai modal dan/atau aset.
15.Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, dan manfaat lainnya.
16.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan (remunerasi) dan pemberian biaya kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.
17.Tenaga Ahli adalah orang yang memliki keahlian/spesialisasi dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan spesifikasi tenaga ahli.
18.Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang di pasaran akibat penurunan nilai mata uang atau bertambahnya jumlah mata uang yang beredar.
19.Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri seperti barang-barang hasil industri, barang impor dan jasa dan merupakan barang yang dihasilkan melalui proses pengolahan.
20.Keuntungan Maksimal adalah keuntungan penyedia jasa yang diperbolehkan secara maksimal.
21.Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.
22.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23.Katalog Elektonik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
24.E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pasal 2

(1)Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan Penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2018.
(2)Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa sesuai kualitas jenis barang bagi Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi standar:
1. a.Standar Harga Satuan Barang, terdiri atas:
  1. 1.Alat Perlengkapan Kantor: a) alat dapur; b) alat makan dan minum; c) barang souvenir dan promosi; d) Cashbox, Telepon, Faksimile; e) kamar set, spring bed, matras, dan vertical blind; f) meja dan laci; g) sarana dan prasarana penunjang kebersihan; h) softboard dan whiteboard; i) pendingin ruangan, pendingin makanan minuman; j) pendingin/pemanas makanan minuman; dan k) peralatan rumah tangga elektronik.
  2. 2.Alat Tulis Kantor: a) alat lukis, gambar, dan cat; b) alat tulis; c) amplop, map, dan sampul; d) barang cetakan; e) buku; f) kalkulator; g) dokumen dan drafting; h) dokumen keeper; i) huruf dan data grafh; j) kartu; k) kertas; l) label dan kartu nama; m) lem/perekat; n) penggaris; o) penghapus; p) perforator, cutter, dan gunting; q) pita mesin ketik; r) stapler binder dan penjepit (clip); dan s) stempel aksesoris.
  3. 3.Pakaian dan Atribut: a) bahan seragam pakaian dinas; b) perlengkapan/atribut; c) perlengkapan dan peralatan keagamaan; d) baju seragam dinas/batik jadi; dan e) seragam sekolah (bahan).
  4. 4.Alat Studio Musik dan Video: a) alat studio musik; b) alat musik; c) alat studio, audio, dan video; d) perlengkapan olahraga; e) alat kesenian; dan f) piala kediklatan.
  5. 5.Alat dan Sarana Produksi: a) alat-alat pertanian; b) pasca panen karet; c) pengolahan karet; d) pasca panen kakao; e) pengolahan kakao; f) pasca panen kelapa; g) pasca panen kopi; h) pengolahan kopi; i) pestisida; j) pengolahan aren; k) sarana produksi peternakan; l) kemasan hasil olahan; dan m) bahan baku makanan ternak.
  6. 6.Benih Tanaman: a) benih padi; b) benih palawija; c) benih sayuran; d) peralatan benih sayuran; e) benih tanaman kehutanan; dan f) benih tanaman perkebunan.
  7. 7.Bibit Tanaman: a) bibit tanaman MPTS; b) bibit tanaman mangrove; c) bibit tanaman perkebunan; d) bibit tanaman turus jalan/hutan Kota/RTH; dan e) bibit tanaman kehutanan.
  8. 8.Tanaman: a) tanaman hias; b) tanaman obat; c) tanaman penguat teras; dan d) tanaman khas/bambu.
  9. 9.alat laboratoruim;
  10. 10.alat tambahan kehutanan perkebunan pertanian;
  11. 11.obat-obatan pertanian;
  12. 12.pupuk;
  13. 13.Alat dan Sarana Kelautan dan Perikanan: a) perlengkapan selam; b) sarana konservasi laut; c) sarana produksi pesisir dan pulau-pulau kecil; d) sarana pengawasan dan SAR; e) sarana pengolahan hasil perikanan; dan f) sarana produksi perikanan budidaya.
  14. 14.bahan laboratorium;
  15. 15.Alat dan Sarana Produksi: a) alat produksi perikanan budidaya; dan b) sarana produksi perikanan tangkap.
  16. 16.obat-obatan perikanan;
  17. 17.Benih, Induk, dan Ikan Konsumsi: a) benih ikan/udang/kerang; b) induk ikan; dan c) induk ikan hias.
  18. 18.Ikan Konsumsi dan Rumput Laut: a) ikan segar; dan b) ikan olahan.
  19. 19.Alat dan Sarana Produksi Peternakan: a) alat inseminasi buatan; b) alat kesehatan hewan; c) kemasan hasil olahan; d) mesin kemasan; e) peralatan bantu lainnya; f) peralatan kerja lapangan; g) peralatan pengolahan produksi bernilai tambah; h) peralatan rumah sakit hewan; i) peralatan rumah potong hewan; dan j) alat produksi peternakan.
  20. 20.bahan baku makanan ternak: - pakan komplit ruminansia dan unggas;
  21. 21.Bibit Peternakan: a) bibit ternak mamalia; dan b) bibit ternak unggas.
  22. 22.Obat-Obatan Hewan: a) anthelmintika; b) anti ektoparasit; c) antibiotika, kemoterapeutika, dan anti bakteri; d) disinfektan; dan e) hormon reproduksi.
  23. 23.multivitamin dan mineral;
  24. 24.ATP penguat daya tahan;
  25. 25.hemapoetika dan pertumbuhan;
  26. 26.obat penanggulangan penyakit hewan menular;
  27. 27.produk alkohol, jelly, dan antiseptik;
  28. 28.vaksin dan antigen;
  29. 29.analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antibloat;
  30. 30.premedikasi, anastesi umum, penenang, dan lain-lain;
  31. 31.sarana transportasi air: - kapal/perahu dan perlengkapannya;
  32. 32.sarana transportasi darat: a) prasarana pendukung transportasi darat; b) suku cadang kendaraan roda dua; c) suku cadang kendaraan roda empat; dan d) suku cadang lainnya.
  33. 33.Analisa Pekerjaan Pembangunan Jalan: a) pelapisan ulang (overlay); b) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan lentur; dan c) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan kaku.
  34. 34.Analisa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan: a) pemeliharaan jalan antar kota/semi perkotaan (flexible pavement); b) pemeliharaan jalan perkotaan (flexible pavement); c) jalan antar kota/semi perkotaan (rigid pavement); d) jalan perkotaan/semi perkotaan (rigid pavement); e) jalan antar kota/semi perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan; f) jalan perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan transisi jalan; g) jalan antar kota/semi perkotaan (rigid pavement) pemeliharaan; dan h) jalan perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan transisi jalan.
  35. 35.pembangunan jembatan baru;
  36. 36.Bahan Infrastruktur dan Tambang: a) bahan bangunan, bahan perekat, dan bahan jadi lainya; b) bahan bambu, kayu berikut bahan jadinya; c) bahan finishing, cat, laburan pengisi, dan alatnya; d) bahan kaca; e) bahan kayu lapis; f) bahan konstruksi jalan dan jembatan; g) bahan lantai dan pelapis dinding; h) bahan logam dan bahan jadinya; i) bahan bahan penampung air paku mur dan baut; j) bahan penampung air; k) bahan penggantung dan kunci; l) bahan penutup atap; m) bahan perpipaan; n) bahan plafon; o) bahan saluran air kotor; p) bahan sanitair; q) bahan tambang; dan r) hardpleks.
  37. 37.Mekanikal dan Elektrikal: a) alat listrik lainnya; b) kabel; c) lampu; d) material gardu tiang; e) material pendukung elektrikal luar ruangan; f) material sutm; g) material sutr; h) pelindung dan pengontrol; i) peralatan intalasi air bersih; j) pgtr indoor; dan k) solar system dan genset.
  38. 38.Peralatan Pertukangan dan Pelatihan Kerja: a) alat praktek BLKI; b) alat tukang; c) teknik otomotif; d) teknik motor; e) teknik pendingin; dan f) alat berat.
  39. 39.Peralatan Survey dan Pengukuran: a) alat komunikasi radio; b) alat pengujian; c) alat survey dan navigasi; d) peralatan laboratorium; dan e) bahan kimia.
2. b.Standar Harga Satuan Jasa, terdiri atas:
  1. 1.Jasa Pengujian Parameter Lingkungan: a) Pengujian Analisa Lab Kualitas Udara; dan b) Pengujian Analisa Lab Kualitas Air.
  2. 2.Jasa Pemetaan/Foto Udara: a) pemetaan fotogragrametri; b) pemetaan GIS; c) pemetaan tematik; dan d) pemetaan teretis.
  3. 3.jasa pengeboran (air tanah dalam);
  4. 4.jasa tenaga ahli konsultan;
  5. 5.jasa kalibrasi gelas kimia;
  6. 6.jasa kalibrasi alat ukur laboratorium;
  7. 7.jasa iklan: a) media cetak; b) media elektronik; dan c) media online.
  8. 8.jasa sewa: a) sewa AC dan genset; b) sewa alat berat; c) sewa alat pengeboran; d) sewa alat pertanian dan kelautan; e) sewa kendaraan; f) sewa pesawat terbang (helikopter); g) sewa ruang/rumah/sarana olah raga; h) sewa tenda dan kursi; i) sewa lahan; dan j) sewa perlengkapan pameran.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN PENJELASAN TEKNIS

Pasal 4

(1)Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperoleh dari data terpilih sebagai satuan harga tertinggi.
(2)Perhitungan standardisasi satuan harga barang/jasa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d i b u a t d e n g a n memperhitungkan:
1. a.inflasi;
2. b.pajak pertambahan nilai; dan
3. c.keuntungan.
(3)Perhitungan standardisasi satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Harga barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini digunakan apabila tidak tercantum dalam E-Katalog yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat penyusunan RKA, dalam hal penentuan harga barang/jasa yang belum tercantum dan/atau sudah tidak sesuai dengan harga sebagaimana tercantum dalam E-Katalog dan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mereferensi/mengacu pada daftar harga (price list) yang ditetapkan oleh instansi dan/atau lembaga pemerintah, produsen, distributor, pabrik, atau agen resmi yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 31 Agustus 2017 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 31 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 55 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd AGUS MINTONO, SH.M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…