DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 56 Tahun 2018

Nomor: 56
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Tugas PHD; 3. Rekrutmen Petugas; 4. Kewajiban Dan Hak; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
5.Kepala Biro adalah adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7.Jamaah Haji adalah jamaah haji yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
8.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.
9.Panitia Seleksi adalah panitia rekruitmen calon petugas haji daerah Provinsi Banten.
10.Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah tim yang membantu proses pelaksanaan ibadah haji di Provinsi Banten.
11.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbangyang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
12.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan haji bagi jamaah haji.
13.Pembinaan Petugas Kloter adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan terhadap petugas kloter.
14.Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS PHD

Pasal 2

(1)PHD dibentuk tiap tahun menjelang musim haji dengan mempertimbangkan:
1. a.jumlah calon jamaah haji/jumlah kelompok terbang;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan
3. c.ketersediaan kuota petugas haji.
(2)PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(3)Pembentukan PHD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1)PHD bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan haji, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, PHD bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB III

REKRUTMEN PETUGAS

Pasal 4

(1)Pola rekrutmen PHD dilakukan melalui penunjukan dan seleksi terbuka.
(2)Rekrutmen Petugas PHD dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
(3)Penyelenggaraan rekrutmen PHD bertujuan memperoleh petugas haji daerah yang kompeten, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, berperilaku mulia (akhlaqul karimah), berintegritas, memiliki mental yang baik dengan dukungan fisik yang prima serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan dalam rangka pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah haji.
(4)Proses rekrutmen penerimaan PHD dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman penerimaan, seleksi, penetapan petugas, pelatihan, dan pembinaan.
(5)Penyelenggaraan proses rekrutmen PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)PHD bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
(2)PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
2. b.beragama Islam;
3. c.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
4. d.memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
5. e.berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
6. f.Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesi/tokoh masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki sertifikat pembimbing Ibadah Hajidan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
7. g.memiliki kondite baik; dan
8. h.tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
(3)Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), PHD harus memenuhi persyaratan khusus sesuai bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
(4)Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
2. b.sudah menunaikan ibadah haji;
3. c.berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/atau unsur Kementerian Agama;
4. d.dapat membaca Al-Qur’an dengan baik;
5. e.wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
6. f.memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah;
7. g.diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
8. h.diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah.
(5)Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
1. a.laki-laki;
2. b.umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
3. c.diutamakan berpendidikan Sarjana atau sederajat;
4. d.memiliki kemampuan manajerial;
5. e.diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
6. f.memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan ibadah haji, dan peraturan perhajian;
7. g.dapat membaca Al-Qur’an; dan
8. h.diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
(6)Persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
1. a.umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
2. b.berprofesi dokter;
3. c.diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
4. d.memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan jemaah haji; dan
5. e.diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pasal 6

(1)Bagi calon PHD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dilakukan seleksi.
(2)Seleksi calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota sesuai dengan kebutuhan.
(4)Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.meneliti kelengkapan berkas usulan calon PHD;
2. b.mempersiapkan pelaksanaan seleksi calon PHD;
3. c.menyelenggarakan seleksi administrasi, tes kompetensi, dan wawancara calon PHD; dan
4. d.mengusulkan calon PHD yang telah lulus seleksi kepada Kepala Biro.

Pasal 7

Materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi tes kompetensi, terdiri atas:

a.tes tertulis; dan
b.wawancara.

Pasal 8

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Biro mengajukan calon PHD yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

(1)Pengangkatan calon PHD yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti orientasi dan pelatihan petugas terintegrasi.
(3)Calon PHD yang tidak mengikuti orientasi dan pelatihan petugas terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tidak diikutsertakan menjadi PHD.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10

(1)Setiap anggota PHD wajib:
1. a.taat dan patuh terhadap aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan;
2. b.melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas;
3. c.bersedia dan selalu siap menjalankan tugas pada kelompok terbang yang telah ditentukan sesuai situasi dan kondisi;
4. d.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa tugas; dan
5. e.menjaga harkat dan martabat Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
(2)Setiap anggota PHD berhak mendapatkan:
1. a.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
2. b.honorarium/uang saku; dan
3. c.pakaian seragam dan perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.
(3)Apabila PHD dalam menjalankan tugasnya mengalami musibah/kecelakaan, maka kepadanya diberikan bantuan pengobatan.
(4)Dalam hal PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan tugas untuk PHD dari unsur ASN/TNI/POLRI merupakan tugas kedinasan yang dapat dijadikan dasar pemberian Tunjangan Kinerja.

Pasal 11

PHD diberangkatkan dan dipulangkan secara bergantian dalam kelompok terbang sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…