DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 56 Tahun 2022

Nomor: 56
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perlindungan Bab III Pendanaan Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan etos kerja dan pelayanan publik diperlukan rasa nyaman dalam bekerja diperlukan adanya komitmen perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
b.bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas, perlu adanya peran Pemerintah Daerah agar Aparatur Sipil Negara berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaftif, dan kolaboratif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Hukum dan Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara. I . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); - 1
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6, Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 I);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 - 2 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6264); MEMUTUSKAN: GUBERNURMenetapkan PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BANTEN TENTANG DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA. proses dengan

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerinah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.menigkatkan otivasi kerja; dan
2. b.sebagai dasar hukum dalam perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan.

BAB II

PERLINDUNGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan bagi ASN antara Iain berupa:

a.jaminan kesehatan; dan
b.bantuan hukum.

Pasal 4

( 1) Perlindungan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan sesuai dengan program jaminan sosial nasional.

(2)Dalam ha! Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tidak termasuk dalam program jaminan sosial nasional, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kesehatan.
(3)perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah.
(4)Selain perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah Daerah juga memberikan perlindungan bagi istri/suami dan anak dari ASN.
(5)Bagi lstri/suami dan anak dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendap atkan perlindungan kesehatan dengan syarat:
1. a.tercantum dalam Kartu Keluarga; dan
2. b.mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung. - 4 PasaJ 5
(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 3 huruf b diberikan daJam bentuk:
1. a.Litigasi; dan
2. b.Non Litigasi.
(2)Bantuan Hukum daJam bentuk Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan; dan
2. b.permasaJahan hukum di pengadilan.
(3)Bantuan Hukum daJam bentuk Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pelayanan:
1. a.kon sultasi;
2. b.negosiasi; C. mediasi;
3. d.konsiliasi; dan
4. e.penilaian ahli. PasaJ 6
(1)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 3 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa pemberian bantuan hukum daJam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
(2)Selain Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberian Bantu an Hukum juga diberikan terhadap:
1. a.dugaan pelanggaran Sistem Merit;
2. b.Kasus pelanggaran administrasi; dan
3. c.pelanggaran disiplin pegawai.
(3)DikecuaJikan diberikan bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) daJam perkara tindak pidana khusus yang terdiri atas:
1. a.korupsi;
2. b.narkoba; dan
3. c.terorisme.
(4)Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melaJui Ko rps Pegawai Repu blik Indonesia.
(5)Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Pasal 7

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 5 dan Pasal 6 diberikan dengan syarat: - 5

a.mengajukan permohonan dan alasannya; dan
b.bersedia memberikan surat kuasa.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd MOCH. TRANGGONO SERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 56 Salinan sesuai ct gan aslinya PIt. PL LA BI 'O HUKUM HAD! PRA OTO S.H. Pembina Tk.I NIP. 19670619 199403 I 002 - 6

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…