DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 57 Tahun 2022

Nomor: 57
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penggunaan DBH CHT Bab III Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bab IV Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/WaJikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau yang dilakukan dengan persetujuan Menteri;
b.bahwa pengaturan mengenai aJokasi dana bagi hasi tembakau Pemerintah Provinsi Banten telah di setujui Menteri DaJam Negeri melaJui Surat Nomor 100.2.2.6/8950/OTDA tanggaJ 12 Desember 2022 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubemur Banten tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau Pemerintah Provinsi Banten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023; - I Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana teiah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor I I Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Norn or 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20 I 9 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabiiitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor Pemerintah Pengganti I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148); 1 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215//PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ;
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

I 1 I Penggu naan DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang terdiri atas:

a.peningkatan kualitas bahan baku;
b.pembinaan Lingkungan lndustri;
c.pembinaan lingkungan sosial;
d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.

(2)Program/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat I I I diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional.

Pasal 3

(1)Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya dengan ketentuan:
1. a.50% dari Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dengan pembagian persentase sebagai berikut: II 20% untuk program sebagai berikut: a) program peningkatan kualitas bahan baku; b) program pembinaan industri; c) program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan peningkatan keterampilan kerja). 2) 30% untuk program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan pemberian bantuan).
2. b.10% dari Bidang Penegakan Hukum: I) program pembinaan industri; 2) program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; 3) program pemberantasan barang kena cukai ilegal
3. c.40% dari Bidang Kesehatan: -5 1) program pembinaan lingkungan sosial; 2) penyediaan/peningkatan saran a/ prasarana fasilitas kesehatan; 3) penyediaan / peningkatan saran a/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih.
(2)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB ILL

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

(I) Alokasi DBH CHT ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau.

(2)Alokasi DBH CHT kepada Provinsi Banten sebesar Rp695.722.000, (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). masing-masinguntukCHTPembagian porsi DBH Dearah/Kabupaten/Kota:
1. a.Daerah sebesar 0,8%;
2. b.Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 1,2%; dan
(3)
1. c.Kabupaten/Kota Lainnya sebesar 1%.
(4)Alokasi DBH-CHT untuk Daerah dan seluruh Kabupaten/Kota tercan tum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABIV PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 5

Penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT. -6 BABY

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BANTEN, ttd MOCH. TRANGGONO SERITA DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 57 Salinan sesuai d ngan aslinya Pit. KE LA B RO HUKUM HAD! PRA OTO S.H. Pembin Tk.l NIP. 19670619 199403 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023 NO PROVINS! DAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN KABUPATEN/ KOTA PROVINS! BANTEN 185.524.000 Penghasil I cukai II KABUPATEN / KOTA 510.198.000 1 Kabupaten Lebak 33.130.000 - 2 Kabupaten Pandeglang 33.130.000 - 3 Kabupaten Serang 33.130.000 - 4 Kabupaten Tangerang 86.957.000 Penghasil cukai 5 Kota Cilegon 33.130.000 - 6 Kata Tangerang 69.220.000 Penghasil cukai 7 Kata Serang 33.130.000 - 8 Kata Tangerang Selatan 188.371.000 Penghasil cu kai Jumlah 695.722.000 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd AL MUKTABAR Salinan sesuai d gan aslinya Plt. KE ALA 8 0 HUKUM HAD! PRA OTO, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19670619 199403 1 002 -8

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…