DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD, Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSIBANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perencanaan Bantuan Keuangan merupakan bagian dari perencanaan program dan penganggaran pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan Bantuan Keuangan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten.
(3)Perencanaan Bantuan Keuangan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi prioritas pembangunan, program, dan/atau kegiatan yang merupakan kebutuhan Daerah atau Kabupaten/Kota.
(5)Bantuan Keuangan dialokasikan untuk:
1. a.Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan;
2. b.Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan;
3. c.Program/Kegiatan pembangunan infrastruktur; dan
4. d.Program/Kegiatan Pendataan Kemiskinan Mandiri.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Bantuan Keuangan.
(2)Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup usulan kegiatan.
(3)Usulan Bantuan Keuangan yang sifatnya top-down atau Mandatori diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui BAPPEDA Provinsi Banten dan atau Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Banten.
(4)Usulan Bantuan Keuangan dibahas dalam Rapat Koordinasi Bappeda Provinsi Banten dengan Bappeda Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
(2)Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Verifikasi usulan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Adpem, dan BPKAD.
(2)Penggunaan alokasi Bantuan Keuangan berdasarkan Pasal (5) ayat (5).
(3)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian, peruntukan, dan besaran Bantuan Keuangan ditetapkan oleh Gubernur setelah penetapan APBD berdasarkan hasil pembahasan dengan DPRD Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

6.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kinerja keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
1. a.PPKD Provinsi atas serapan Bantuan Keuangan sesuai tahap penyaluran;
2. b.Kepala Bappeda terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan;
3. c.Inspektur Provinsi melaksanakan audit terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan;
4. d.Kepala Biro Adpem terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.Pemantauan dan evaluasi menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh penerima bantuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 23 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan setiap triwulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dan Bappeda sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat :
1. a.kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
2. b.jumlah anggaran;
3. c.keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
4. d.permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;dan
5. e.lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan.
(2)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan.
(4)Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan, laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan Bantuan Keuangan tahunan, dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan softcopy.
(6)Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 25 dihapus. Pasal II Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 20 Februari 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 20 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…