DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 1

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tabun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten; 3. 4. Daerah 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Secara Identitas Kependudukan Digital; Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasal I
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tabun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tabun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tabun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3); PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN.
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 36);
14.Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 6); Daerah adalah Provinsi Banten.1. Gubernur adalah Gubernur Banten.2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten;3. 4. urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan5. 6. 7. 8. 9. penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Wilayah Provinsi Banten. Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
18.Rusak berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktur maupun nonstruktur yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen).
17.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
16.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14.Bantuan Keuangan adalah danayang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
19.Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.
15.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Serang pada tanggal 27 April 2023 BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 6 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. VIRGO J ANTI Ditetapkan di Serang pada tanggal 27 April 2023 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR
2.Ketentuan dalam Lampiran angka II Arab Penggunaan dan angka III Penutup diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
20.Bangunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Salinan sesuai dengan aslinya PlUKElfALA BIRO HUKUM, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. HADI PRAWQTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN 6 TAHUN 2023 Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.

b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
c.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan gedung sekolah sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) Memiliki Tenaga Guru dan Tenaga Pendidikan untuk ditempatkan pada Unit Sekolah Baru (USB) sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 4) Memiliki hasil kajian penilaian perlunya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); 5) Tersedia lahan yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); II. Arab Penggunaan A. Kriteria atau standardisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan sebagai berikut:
1. 1.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN bentuk dan serta a) Aspek fungsional Memuat antara lain mengenai pendekatan pelaku kegiatan di lapangan, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta fungsi dan kebutuhan ruang. b) Aspek teknis Menjabarkan antara lain mengenai konsep sistem struktur dan sistem konstruksi yang akan dikembangkan di lapangan. c) Aspek kinerja (utilitas) 6) Laban yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 7) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan; 8) Memiliki basil Feasibility Study (FS) terhadap rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); 9) Memiliki Detail Engineering Design (DED) minimal memuat hal-hal sebagai berikut: Menjabarkan antara lain mengenai konsep pencahayaan, penghawaan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, pemadam kebakaran, penangkal petir, jaringan air bersih, air kotor, pengolahan limbah, pembuangan sampah, dan jaringan transportasi yang dianggap sesuai dan mendukung jika bangunan nantinya sudah berdiri dan bisa digunakan. d) Aspek arsitektural Melakukan analisis mengenai penampilan bangunan, penataan ruang, penekanan desain yang akan dikembangkan. 10) Menyusun preliminary design berupa gambar denah bangunan dan konsep utilitasnya; 11) Detail Engineering Design (DED) berupa gambar detail yang dilengkapi: a) Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan; b) Engineer's Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB); c) Rencana Kerja dan Syarat-syarat; 1) 2) 3) 4) 5) pengawasan 6) 7) d) Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:

(1)laporan arsitektur;
(2)laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test]-,
(3)laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal; dan
(4)laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi).
1. d.Pelaksanaan: Telah memiliki ijin/persetujuan masyarakat setempat terhadap lahan yang akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB); Konstruksi Gedung Sekolah harus memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tabun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); Standar sarana dan prasarana Bangunan Unit Sekolah Baru (USB) merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang guru, ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; Memperhatikan aspek Lingkungan yang banyak hubungan dengan kepentingan pendidikan (sekolah), penduduk dan kapasitas daya tampung serta lokasi sekolah yang berdekatan dengan permukiman; Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan 8) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  1. 2.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
2. a.Lokus: 1) Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Berat harus sesuai dengan permohonan pengajuan sekolah; 2) Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Berat bertujuan untuk meningkatkan layanan dan akses pendidikan bagi masyarakat; 3) Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; 4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
3. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
4. c.Kesiapan perencanaan: 1) memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan gedung sekolah sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) Memiliki data Kondisi Gedung Sekolah dalam keadaan rusak berat sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 4) Memiliki data Penilaian kerusakan bangunan dilaksanakan oleh tenaga ahli bidang konstruksi; 5) Lahan yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 6) Memiliki Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan 7) Memiliki Detail Engineering Design (DED) yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran.
5. d.Pelaksanaan: pengawasan 5) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6) Hasil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  1. 3.Penambahan Ruang Kelas Barn (RKB), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
6. a.Lokus: 1) Pembangunan Konstruksi Ruang Kelas Baru harus memenuhi standar bangunan yang memadai; 2) Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; 3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
7. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
8. c.Kesiapan perencanaan: 1) memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan ruang kelas sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) Memiliki hasil kajian penilaian perlunya Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB); 4) Memiliki ketersediaan lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB); 5) Lahan yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 6) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan; dan 7) Memiliki Detail Engineering Design (DED) yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran.
9. d.Pelaksanaan: pengawasan 5) Hasil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  1. 4.Pembangunan dan Peningkatan Tempat Ibadah di Sekolah, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
10. a.Lokus: 5) Laban yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 6) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan 1) Bangunan tempat Ibadah harus permanen dan nyaman; 2) Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; 3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7) Memiliki gambar konstruksi sederhana yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran.
11. d.Pelaksanaan : Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/ kota.
12. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
13. c.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan tempat ibadah di sekolah; 3) Memiliki data ketidaklayakan tempat ibadah di sekolah yang sudah ada; 4) Memiliki ketersediaan lahan yang dipersiapkan untuk Pembangunan dan Peningkatan Tempat Ibadah di Sekolah;
14. a.Lokus: 5) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  1. 5.Pengadaan meubelair, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) standar meubelair Pendidikan Dasar meliputi Kursi Siswa, meja siswa, meja guru, kursi guru, papan tulis, lemari; Lokasi berada di wilayah kabupaten/kota.
15. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
16. c.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan meubelair sekolah untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) Sekolah belum memiliki meubelair sesuai standar yang memadai sebagai sarana dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM); dan 4) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan.
17. d.Pelaksanaan : 2) pengadaan meubelair harus satu paket dengan pembangunan ruang kelasnya atau jika satu tahun sebelumnya ruangan kelas yang dimaksud merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Banten; 3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. pengawasan
  1. 6.Pembangunan dan Peningkatan jamban siswa berikut sanitasinya, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
18. a.Lokus: 7) Memiliki gambar konstruksi sederhana yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran.
19. d.Pelaksanaan: 1) Pembangunan Konstruksi Pembangunan dan Peningkatan jamban siswa berikut sanitasinya harus memenuhi standar bangunan yang memadai; 2) Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; 3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
20. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
21. c.Kesiapan perencanaan: 1) memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan jamban siswa berikut sanitasinya sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) memiliki data ketidaklayakan jamban siswa berikut sanitasinya yang sudah ada sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 4) memiliki ketersediaan lahan yang memadai untuk dibangun jamban siswa berikut sanitasinya; 5) Lahan yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 6) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan beserta pengawasan 5) Hasil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. dan dalam 8) Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sudah tersedia.
22. c.Pelaksanaan : akan dibangun atau tidak i 1) Melaksanakan pembangunan pelaksanaannya; B. Kriteria atau standardisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
23. a.Lokus: Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
24. b.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya; 2) Memiliki hasil kajian penilaian perlunya Pembangunan atau Peningkatan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya; 3) Memiliki data Kondisi Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya dalam keadaan rusak berat; 4) Memiliki data Penilaian kerusakan kondisi fisik Gedung Puskesmas dalam kondisi rusak berat dan jaringannya dilaksanakan oleh tenaga ahli bidang konstruksi; 5) bangunan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabu paten/Kota; 6) lahan atau bangunan yang direhabilitasi tidak bermasalah sengketa; 7) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan a. yang c. beserta pengawasan dan dalam
  1. 2.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi berat Gedung Rumah Sakit Umum Daerah, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: 8) Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sudah tersedia. Pelaksanaan: Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
25. b.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah; 2) Memiliki basil kajian penilaian perlunya Pembangunan atau Peningkatan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah; 3) Memiliki data Kondisi Gedung Rumah Sakit Umum Daerah dalam keadaan rusak berat; 1) Melaksanakan pembangunan pelaksanaannya; 4) Memiliki data Penilaian kerusakan kondisi fisik Gedung Rumah Sakit Umum Daerah dalam kondisi rusak berat dilaksanakan oleh tenaga ahli bidang konstruksi; 5) bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota; 6) lahan atau bangunan yang akan dibangun direhabilitasi tidak bermasalah atau tidak i sengketa; 7) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. 2) 3) 4) a. b. 1) 2) 3) c. 1) 2) 3) 4) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan: Lokasi berada di wilayah kabupaten/kota. Kesiapan perencanaan: Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang memadai;
  1. 3.Pengadaan Sarana dan Prasarana serta alat-alat kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: Telah tersedia sarana penunjang, seperti: sumber listrik, ruang penunjang, dan air bersih serta tenaga yang mampu mengoperasionalkan sarana dan alat-alat kesehatan; dan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. pengadaan sarana dan prasarana serta alat alat kesehatan puskesmas, rumah sakit harus satu paket dengan pembangunannya, atau bangunan tersebut merupakan Bantuan Keuangan Provinsi Banten satu tahun sebelumnya; Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  2. 4.Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus:a. c. Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/ kota.
26. b.Kesiapan perencanaan: 1) Jalan a) mempertimbangkan Panjang Jalan, Right Of Way (ROW) existing dan status jalan; b) penanganan jalan ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan, baik dalam hal pemeliharaan berkala, rehabilitasi maupun pembangunan sesuai dengan ketentuan: Lokasi berada di wilayah kabupaten/ kota.
27. b.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai untuk Penanggulangan Bencana; dan 2) Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai untuk Penanggulangan Bencana, diantaranya: alat kesehatan dan perbekalan kesehatan. Pelaksanaan: 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana, yang diantaranya: alat kesehatan dan perbekalan kesehatan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. C. Kriteria atau standardisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, pedestrian, dan drainase, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
28. a.Lokus: c) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 3) Pedestrian Perencanaan penanganan Pedestrian ditentukan oleh tingkat kerusakan Pedestrian baik dalam hal pemeliharaan berkala, rehabilitasi maupun pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Drainase a) penanganan drainase harus memperhatikan fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air dapat sepenuhnya berdaya guna dan basil guna untuk mengendalikan limpasan air hujan di permukaan jalan dan dari daerah sekitarnya agar tidak merusak konstruksi jalan;
(1)Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2004 tentang Jalan;
(2)Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tabun 2006 tentang Jalan; dan
(3)Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. c) penanganan jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional; d) meningkatkan akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan (tidak termasuk kawasan lindung/cagar alam); dan e) kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilaksanakan setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Jembatan Perencanaan penanganan Jembatan ditentukan oleh tingkat kerusakan Jembatan, baik dalam hal pemeliharaan berkala, rehabilitasi maupun pembangunan sesuai dengan ketentuan: a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; dan c. besertapembangunan pengawasan sesuai

2.Pembangunan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: b) memperhatikan kemiringan melintang perkerasan dan bahu jalan serta dimensi, jenis bahan, tipe selokan samping dan gorong-gorong; dan c) pemilihan dimensi dari fasilitas drainase harus mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor keamanan. Pelaksanaan: 1) Lokus: Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota. 2) Kesiapan perencanaan: 1) Pembangunan Sumber Daya Air a) pemulihan awal dalam mendukung revitalisasi pelayanan sumber daya air dalam ketersediaan air baku bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber- sumber air; b) mendukung pengendalian banjir dengan mengutamakan kondisi sempadan sungai, danau dan waduk; c) pengendalian banjir diutamakan pada wilayah yang berdampak pada kawasan penduduk padat dan wilayah strategis; d) penanggulangan banjir berulang pada wilayah tertentu dilakukan melalui perbaikan manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS); e) pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara pengelolaan, pengendalian, konservasi, dan pendayagunaan mulai dari hulu dan hilir dengan memperhatikan efesiensi, equity, dan sustainability; a) Melaksanakan pelaksanaannya; b) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. i) j) e) lebar dan tinggi saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran); f) pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara penggunaan dan pemanfaatan harus mengedepankan aspek fleksibilitas, security dan akseptabilitas politik dan publik serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang untuk menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan; g) mempunyai potensi sumber air permukaan dan atau air tanah yang dapat memberikan air irigasi suplementer (supplementary irrigation) pada areal yang diusahakan sesuai jenis komoditas; h) diprioritaskan pada lokasi kawasan pertanian yang sering mengalami kendala/kekurangan air irigasi terutama pada musim kemarau; diutamakan telah terbentuk Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (PSA) mampu dan bersedia memanfaatkan serta merawat infrastruktur Pengembangan Sumber Air dengan balk; k) mengedepankan pembangunan tampungan air berskala kecil; dan l) meningkatkan upaya konservasi air tanah melalui pengisian kembali (recharging), pembuatan sumur resapan, atau aplikasi teknologi lain yang tersedia dan layak. 2) Jaringan Irigasi a) mempertimbangkan luas daerah irigasi; b) mendukung kedaulatan pangan; c) pembangunan jaringan irigasi dilihat dari segi kewenangan Pengelolaan jaringan irigasi, Pemanfaatan, penanganan, pembangunan, peningkatan, konstruksi serta operas! dan pemeliharaan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 2006 tentang Irigasi; d) jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia; disesuaikan dengansaluran f) besertapembangunan pengawasan sesuai a. c. pembangunan beserta pengawasan 1) M elaksanakan pelaksanaannya;
3.Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Ruang Terbuka Hijau, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: berupa milik atau sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 2) Penyusunan DED dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya; 3) perancangan kawasan secara komprehensif dan terintegrasi yang meliputi kriteria antara lain struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfataan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka hijau, tata kualitas lingkungan, sistem sarana dan utilitas lingkungan, pelesterian bangunan dan lingkungan; dan 4) Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung. Pelaksanaan: Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.

b.Kesiapan perencanaan: 1) Ketersediaan tanah, Kemiringan (slope) kelerengan lahan; g) luas lahan sawah kelompok tani minimal 15 hektare sedangkan Kelompok Tani/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A minimal 25 hektare; dan h) lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan atau memerlukan peningkatan. 3) Pelaksanaan: 1) Melaksanakan pelaksanaannya; 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. Bantuan tentang f) Umum a.
1. 4.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Penataan Lingkungan Permukiman Pedesaan dan Nelayan, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: 16 Tabun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. sesuai 1) kawasan kumuh kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota; dan 2) Daerah kantong-kantong kemiskinan berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di wilayah Kabupaten / Kota.
b.Kesiapan perencanaan: 1) ketersediaan lahan, disertai dokumentasi kondisi eksisting; 2) penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya; dan 3) komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan. 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. 2) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada: a) Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 Bangunan Gedung; b) Undang-Undang Nomor 26 tabun 2007 tentang Penataan Ruang; c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang Bangunan Gedung; d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; e) Peraturan Presiden Nomor Pelaksanaan :c. besertapembangunan pengawasan Bantuan sesuai Nomor Daerah 3) Perencanaan Pengadaan Sarana Persampahan, meliputi: pengadaan penanganan persampahan dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
b.Kesiapan perencanaan: 1) ketersediaan lahan, disertai dokumentasi kondisi eksisting; 2) penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya; Pengadaan meliputi: 1) Melaksanakan pelaksanaannya; 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada : a) Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2004 tentang Jalan; b) Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tabun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; d) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi; dan e) Pelaksanaan pembangunan berpedoman pada SNI 02- 240-1991, Tata Cara Perencanaan Jalan Umum dan Drainase Perkotaan, SNI 03-3424-1994 Tata Cara Perecanaan Drainase Permukaan Jalan, dan SNI 03-0691- 1996 Bata Beton (Pairing Block]. 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
1. 5.Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: dan Prasarana alat berat dan sesuai dengan Pelaksanaan:c. besertapembangunan pengawasan Bantuan tentang sesuai Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
b.Kesiapan perencanaan: 1) Jalan yang memiliki potensi rawan kecelakaan; 2) Jalan yang seeing terjadi tindakan kriminalisasi; dan
1. 6.Pembangunan Penerangan Jalan Umum, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: 1) melaksanakan pelaksanaannya; 2) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada: a) Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2008 pengelolaan Sampah; b) Peraturan Pemerintah No 81 Tabun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; d) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030; e) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 Pengelolaan Sampah. 3) Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan, meliputi: pengadaan alat berat dan penanganan persampahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. besertapembangunan pengawasan sesuai a. ketersediaan dan kekurangan
1. 7.Pembangunan Bangunan Gedung, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: keselamatan, bangunan keseimbangan gedung serta dengan 3) Jalan yang merupakan akses kawasan atau pusat kegiatan.
c.Pelaksanaan: 1) Melaksanakan pelaksanaannya; 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
b.kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah Bangunan Gedung; 2) Memiliki basil kajian penilaian perlunya Pembangunan Bangunan Gedung; 3) ketersediaan lahan/tanah, berupa milik atau sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 4) lahan yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 5) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan; 6) Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (BED) sudah tersedia; 7) pembangunan bangunan gedung berdasarkan azas dan prinsip: a) kemanfaatan, keserasian / keselarasan lingkungannya; b) hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang diisyaratkan; sesuai c. besertapembangunan pengawasan Bantuan tentang fl sesuai 8) Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ketentuan peraturan perundang-undangan. c) terarah dan terkendali program/satuan kerja, serta kementerian/lembaga/instansi bangunan gedung; dan d) semaksimal mungkin menggunakan basil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional. c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tabun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang Bangunan Gedung; d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tabun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan; dan 5) pasca pembangunan: setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan dokumen pembangunan yang terdiri atas: a) Dokumen Pelelangan; pelaksanaan: 1) melaksanakan pelaksanaannya; 2) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada : a) Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 Bangunan Gedung; b) Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2) Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yang dibiayai dari Bantuan Keuangan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik; D. Kriteria atau standardisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Program atau Kegiatan Kebijakan Lainnya, sebagai berikut:
1. 1.Penanggulangan corona virus disease-19 di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten, meliputi:
a.Penanganan kesehatan dalam rangka penyebaran Covid-19 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, antara lain : 1) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, berupa barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hadsanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan hepafilkter, bedside monitor, infuse pump, ventilator (Philips V680), ventilator MV2000, syringe pump, obat-obatan, VTM, alat kesehatan, pemeriksaan epidemiologi/tracing kontak, perlengkapan kebersihan, alat penunjang laboratorium, dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya; 2) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isoIasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19 dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya; 3) Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi CO VID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah; 4) Penyemprotan desinfektan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. 4) Penanganan dampak ekonomi lainnya. diSo sial dan/atau
b.Penanganan dampak ekonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, antara lain : 1) Data calon penerima di verifikasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten / Kota; 2) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying; 3) Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan 5) Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isoIasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP); 6) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19; 7) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19 yang meliputi perlengkapan pasca wafat, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya; dan 8) Penanganan jenazah koban positif COVID-19.
c.Penyediaan social safety net/daring pengaman Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, antara lain: 1) Pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang barang dari pemerintah daerah; 2) data calon penerima di verifikasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota secara memadai kepada, antara lain: a) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19; dan b) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19. c. oleh Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 4.Penguatan Data, diantaranya dalam rangka menunjang:
a.Penanganan Stunting;
b.Penanganan Inflasi;
c.Penanganan Kemiskinan Ekstrem; dan
d.Perkuatan untuk data pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Lokus: Perangkat Daerah Terkait Kabupaten/Kota. 2) Kesiapan Perencanaan: Memiliki data awal.
1. 3.Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Pencegahan;
b.Penanganan; Pembinaan; dan
d.Pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat kelurahan. 3) Pelaksanaan: (a) Bantuan Keuangan Khusus diperuntukan bagi Penguatan Data, seperti:

(1)kegiatan pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota;
(2)rapat advokasi;
(3)sosialisasi,;
(4)rapat koordinasi; dan/atau

2.Penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk pendirian posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki fungsi, sebagai berikut:
5.Penanganan Stunting, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Lokus:

(5)honorarium pengelola data. (b) Rincian objek belanja untuk kegiatan Penguatan Data, seperti: Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas, Makanan dan Minuman Rapat, Cetak, dan Penggandaan, serta honorarium sesuai standar harga satuan kabupaten/kota; (c) Tidak diperkenankan untuk belanja pemeliharaan dan belanja modal; dan (d) Hash pelaksanaan kegiatan Penguatan Data dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Banten. 2) Penanganan Stunting adalah Upaya Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi; 3) Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa; 4) Bantuan keuangan khusus digunakan untuk:

1.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting; dan/atau
2.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; Wilayah Kabupaten/Kota.

b.Kesiapan Perencanaan: Memiliki data Penanganan Stunting.
c.Pelaksanaan:
c.Pelaksanaan: sedikitnya Lokasi operasional berada di wilayah kabupaten/Kota.
1. 7.Penanganan Kemiskinan Ekstrem, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus:
1. 6.Penanganan Inflasi, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: Wilayah Kabupaten/Kota.
b.Kesiapan Perencanaan: Memiliki data Penanganan Kemiskinan Ekstrem mutakhir yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan.
c.Pelaksanaan: Wilayah Kabupaten/Kota.
b.Kesiapan Perencanaan: Memiliki data Penanganan Penanganan Inflasi. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Bantuan keuangan khusus digunakan dalam rangka pengambilan langkah-langkah tindak lanjutyang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, diantaranya untuk: 1) Bantuan transportasi untuk biaya distribusi kelancaran pasokan komoditi dari daerah penghasil komoditi; 2) Gelar pangan murah/pasar murah bersama dinas terkait dengan memperhatikan komoditas yang memberikan andil dalam kenaikan harga/inflasi; 3) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; dan 4) Melaksanakan pencanangan gerakan menanam.
1. 8.Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan, memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: e) a) b) c) d)
b.Kesiapan Perencanaan: 1) Memiliki datajumlah ketersediaan sarana : a) Perekaman dan pencetakan KTP Elektronik; dan b) Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA). 2) Dianggarakan pada SKPD/Unit Kerjayang menyelenggarakan Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kabupaten/Kota.
c.Pelaksanaan: 1) Bantuan Keuangan Khusus diperuntukan bagi peningkatan layanan pendaftaran penduduk berupa perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada perangkat daerah yang menangani bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2) Bantuan Keuangan Khusus peningkatan layanan pendaftaran penduduk hanya boleh diperuntukan bagi pengadaan perangkat keras dan dikelompokan pada belanja modal; 3) Bantuan Keuangan Khusus peningkatan layanan pendaftaran penduduk tidak diperkenankan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa atau kegiatan lainnya yang masuk dalam kategori pakai habis serta kategori pemeliharaan/perawatan; 4) Perangkat keras perekaman KTP Elektronik berupa Mobile Enrollment Set yang terdiri atas: perangkat laptop (mobile processing unit)-, perangkat pemindai iris (iris scanner); perangkat pemindai sidik jari (fingerprint scanner); perangkat perekam tanda tangan (signature pad); perangkat kamera (digital camera); perangkat pembaca KTP (smart card reader/ writer). 5) Perangkat keras penerbitan KTP Elektronik berupa alat pencetak KTP-el/printer; 6) Perangkat keras penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berupa alat pencetak KIA/Printer; 7) Pengadaan Perangkat keras perekaman dan penerbitan KTP Elektronik memperhatikan standar dan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. III. Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Pit? 'AL / Salinan sesuai dengan aslinya I1R0 HUKUM, HADI P^AWOTQ, S.H, Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 Penutup Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi merupakan aturan pelaksanaan yang mengikat dan barns dilaksanakan serta ditaati sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Dalam rangka tertib administrasi terhadap:
1. 1.pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten, agar dicantumkan sumber dana pada Papan Proyek Pembangunan; dan
2. 2.basil pengadaan berupa sarana dan prasarana, agar dilabelisasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tabun Anggaran Berkenaan. Kegiatan selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi. Dengan adanya Petunjuk Teknis Pengelolaan ini, diharapkan kinerja pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dapat mencapai basil optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta arah penggunaannya.

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasal I
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tabun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3); PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN.
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 36);
14.Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 6); Daerah adalah Provinsi Banten.1. Gubernur adalah Gubernur Banten.2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten;3. 4. urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan5. 6. 7. 8. 9. penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Wilayah Provinsi Banten. Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
18.Rusak berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktur maupun nonstruktur yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen).
17.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
16.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14.Bantuan Keuangan adalah danayang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
19.Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.
15.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Serang pada tanggal 27 April 2023 BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 6 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. VIRGO J ANTI Ditetapkan di Serang pada tanggal 27 April 2023 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR
2.Ketentuan dalam Lampiran angka II Arab Penggunaan dan angka III Penutup diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
20.Bangunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Salinan sesuai dengan aslinya PlUKElfALA BIRO HUKUM, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. HADI PRAWQTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN 6 TAHUN 2023 Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.

b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
c.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan gedung sekolah sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) Memiliki Tenaga Guru dan Tenaga Pendidikan untuk ditempatkan pada Unit Sekolah Baru (USB) sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 4) Memiliki hasil kajian penilaian perlunya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); 5) Tersedia lahan yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); II. Arab Penggunaan A. Kriteria atau standardisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan sebagai berikut:
1. 1.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN bentuk dan serta a) Aspek fungsional Memuat antara lain mengenai pendekatan pelaku kegiatan di lapangan, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta fungsi dan kebutuhan ruang. b) Aspek teknis Menjabarkan antara lain mengenai konsep sistem struktur dan sistem konstruksi yang akan dikembangkan di lapangan. c) Aspek kinerja (utilitas) 6) Laban yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 7) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan; 8) Memiliki basil Feasibility Study (FS) terhadap rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); 9) Memiliki Detail Engineering Design (DED) minimal memuat hal-hal sebagai berikut: Menjabarkan antara lain mengenai konsep pencahayaan, penghawaan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, pemadam kebakaran, penangkal petir, jaringan air bersih, air kotor, pengolahan limbah, pembuangan sampah, dan jaringan transportasi yang dianggap sesuai dan mendukung jika bangunan nantinya sudah berdiri dan bisa digunakan. d) Aspek arsitektural Melakukan analisis mengenai penampilan bangunan, penataan ruang, penekanan desain yang akan dikembangkan. 10) Menyusun preliminary design berupa gambar denah bangunan dan konsep utilitasnya; 11) Detail Engineering Design (DED) berupa gambar detail yang dilengkapi: a) Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan; b) Engineer's Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB); c) Rencana Kerja dan Syarat-syarat; 1) 2) 3) 4) 5) pengawasan 6) 7) d) Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:

(1)laporan arsitektur;
(2)laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test]-,
(3)laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal; dan
(4)laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi).
1. d.Pelaksanaan: Telah memiliki ijin/persetujuan masyarakat setempat terhadap lahan yang akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB); Konstruksi Gedung Sekolah harus memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tabun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); Standar sarana dan prasarana Bangunan Unit Sekolah Baru (USB) merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang guru, ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; Memperhatikan aspek Lingkungan yang banyak hubungan dengan kepentingan pendidikan (sekolah), penduduk dan kapasitas daya tampung serta lokasi sekolah yang berdekatan dengan permukiman; Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan 8) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  1. 2.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
2. a.Lokus: 1) Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Berat harus sesuai dengan permohonan pengajuan sekolah; 2) Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Berat bertujuan untuk meningkatkan layanan dan akses pendidikan bagi masyarakat; 3) Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; 4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
3. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
4. c.Kesiapan perencanaan: 1) memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan gedung sekolah sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) Memiliki data Kondisi Gedung Sekolah dalam keadaan rusak berat sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 4) Memiliki data Penilaian kerusakan bangunan dilaksanakan oleh tenaga ahli bidang konstruksi; 5) Lahan yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 6) Memiliki Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan 7) Memiliki Detail Engineering Design (DED) yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran.
5. d.Pelaksanaan: pengawasan 5) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6) Hasil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  1. 3.Penambahan Ruang Kelas Barn (RKB), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
6. a.Lokus: 1) Pembangunan Konstruksi Ruang Kelas Baru harus memenuhi standar bangunan yang memadai; 2) Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; 3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
7. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
8. c.Kesiapan perencanaan: 1) memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan ruang kelas sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) Memiliki hasil kajian penilaian perlunya Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB); 4) Memiliki ketersediaan lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB); 5) Lahan yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 6) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan; dan 7) Memiliki Detail Engineering Design (DED) yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran.
9. d.Pelaksanaan: pengawasan 5) Hasil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  1. 4.Pembangunan dan Peningkatan Tempat Ibadah di Sekolah, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
10. a.Lokus: 5) Laban yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 6) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan 1) Bangunan tempat Ibadah harus permanen dan nyaman; 2) Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; 3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7) Memiliki gambar konstruksi sederhana yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran.
11. d.Pelaksanaan : Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/ kota.
12. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
13. c.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan tempat ibadah di sekolah; 3) Memiliki data ketidaklayakan tempat ibadah di sekolah yang sudah ada; 4) Memiliki ketersediaan lahan yang dipersiapkan untuk Pembangunan dan Peningkatan Tempat Ibadah di Sekolah;
14. a.Lokus: 5) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  1. 5.Pengadaan meubelair, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) standar meubelair Pendidikan Dasar meliputi Kursi Siswa, meja siswa, meja guru, kursi guru, papan tulis, lemari; Lokasi berada di wilayah kabupaten/kota.
15. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
16. c.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan meubelair sekolah untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) Sekolah belum memiliki meubelair sesuai standar yang memadai sebagai sarana dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM); dan 4) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan.
17. d.Pelaksanaan : 2) pengadaan meubelair harus satu paket dengan pembangunan ruang kelasnya atau jika satu tahun sebelumnya ruangan kelas yang dimaksud merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Banten; 3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. pengawasan
  1. 6.Pembangunan dan Peningkatan jamban siswa berikut sanitasinya, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
18. a.Lokus: 7) Memiliki gambar konstruksi sederhana yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran.
19. d.Pelaksanaan: 1) Pembangunan Konstruksi Pembangunan dan Peningkatan jamban siswa berikut sanitasinya harus memenuhi standar bangunan yang memadai; 2) Melaksanakan pembangunan beserta pelaksanaannya; 3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
20. b.Tingkat Pendidikan: 1) Satuan Pendidikan Dasar (SD) Negeri; dan 2) Satuan Pendidikan Menengah (SMP) Negeri.
21. c.Kesiapan perencanaan: 1) memiliki data jumlah peserta didik dan rombongan belajar sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 2) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan jamban siswa berikut sanitasinya sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 3) memiliki data ketidaklayakan jamban siswa berikut sanitasinya yang sudah ada sesuai Data Pokok Pendidikan (DAPODIK); 4) memiliki ketersediaan lahan yang memadai untuk dibangun jamban siswa berikut sanitasinya; 5) Lahan yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 6) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan beserta pengawasan 5) Hasil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. dan dalam 8) Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sudah tersedia.
22. c.Pelaksanaan : akan dibangun atau tidak i 1) Melaksanakan pembangunan pelaksanaannya; B. Kriteria atau standardisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
23. a.Lokus: Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
24. b.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya; 2) Memiliki hasil kajian penilaian perlunya Pembangunan atau Peningkatan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya; 3) Memiliki data Kondisi Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya dalam keadaan rusak berat; 4) Memiliki data Penilaian kerusakan kondisi fisik Gedung Puskesmas dalam kondisi rusak berat dan jaringannya dilaksanakan oleh tenaga ahli bidang konstruksi; 5) bangunan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabu paten/Kota; 6) lahan atau bangunan yang direhabilitasi tidak bermasalah sengketa; 7) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan a. yang c. beserta pengawasan dan dalam
  1. 2.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi berat Gedung Rumah Sakit Umum Daerah, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: 8) Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sudah tersedia. Pelaksanaan: Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
25. b.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah; 2) Memiliki basil kajian penilaian perlunya Pembangunan atau Peningkatan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah; 3) Memiliki data Kondisi Gedung Rumah Sakit Umum Daerah dalam keadaan rusak berat; 1) Melaksanakan pembangunan pelaksanaannya; 4) Memiliki data Penilaian kerusakan kondisi fisik Gedung Rumah Sakit Umum Daerah dalam kondisi rusak berat dilaksanakan oleh tenaga ahli bidang konstruksi; 5) bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota; 6) lahan atau bangunan yang akan dibangun direhabilitasi tidak bermasalah atau tidak i sengketa; 7) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah ditetapkan; dan 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. 2) 3) 4) a. b. 1) 2) 3) c. 1) 2) 3) 4) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan: Lokasi berada di wilayah kabupaten/kota. Kesiapan perencanaan: Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang memadai;
  1. 3.Pengadaan Sarana dan Prasarana serta alat-alat kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: Telah tersedia sarana penunjang, seperti: sumber listrik, ruang penunjang, dan air bersih serta tenaga yang mampu mengoperasionalkan sarana dan alat-alat kesehatan; dan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. pengadaan sarana dan prasarana serta alat alat kesehatan puskesmas, rumah sakit harus satu paket dengan pembangunannya, atau bangunan tersebut merupakan Bantuan Keuangan Provinsi Banten satu tahun sebelumnya; Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
  2. 4.Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus:a. c. Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/ kota.
26. b.Kesiapan perencanaan: 1) Jalan a) mempertimbangkan Panjang Jalan, Right Of Way (ROW) existing dan status jalan; b) penanganan jalan ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan, baik dalam hal pemeliharaan berkala, rehabilitasi maupun pembangunan sesuai dengan ketentuan: Lokasi berada di wilayah kabupaten/ kota.
27. b.Kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah ketersediaan dan kekurangan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai untuk Penanggulangan Bencana; dan 2) Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai untuk Penanggulangan Bencana, diantaranya: alat kesehatan dan perbekalan kesehatan. Pelaksanaan: 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana, yang diantaranya: alat kesehatan dan perbekalan kesehatan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. C. Kriteria atau standardisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, pedestrian, dan drainase, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
28. a.Lokus: c) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 3) Pedestrian Perencanaan penanganan Pedestrian ditentukan oleh tingkat kerusakan Pedestrian baik dalam hal pemeliharaan berkala, rehabilitasi maupun pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Drainase a) penanganan drainase harus memperhatikan fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air dapat sepenuhnya berdaya guna dan basil guna untuk mengendalikan limpasan air hujan di permukaan jalan dan dari daerah sekitarnya agar tidak merusak konstruksi jalan;
(1)Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2004 tentang Jalan;
(2)Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tabun 2006 tentang Jalan; dan
(3)Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. c) penanganan jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional; d) meningkatkan akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan (tidak termasuk kawasan lindung/cagar alam); dan e) kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilaksanakan setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Jembatan Perencanaan penanganan Jembatan ditentukan oleh tingkat kerusakan Jembatan, baik dalam hal pemeliharaan berkala, rehabilitasi maupun pembangunan sesuai dengan ketentuan: a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; dan c. besertapembangunan pengawasan sesuai

2.Pembangunan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: b) memperhatikan kemiringan melintang perkerasan dan bahu jalan serta dimensi, jenis bahan, tipe selokan samping dan gorong-gorong; dan c) pemilihan dimensi dari fasilitas drainase harus mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor keamanan. Pelaksanaan: 1) Lokus: Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota. 2) Kesiapan perencanaan: 1) Pembangunan Sumber Daya Air a) pemulihan awal dalam mendukung revitalisasi pelayanan sumber daya air dalam ketersediaan air baku bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber- sumber air; b) mendukung pengendalian banjir dengan mengutamakan kondisi sempadan sungai, danau dan waduk; c) pengendalian banjir diutamakan pada wilayah yang berdampak pada kawasan penduduk padat dan wilayah strategis; d) penanggulangan banjir berulang pada wilayah tertentu dilakukan melalui perbaikan manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS); e) pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara pengelolaan, pengendalian, konservasi, dan pendayagunaan mulai dari hulu dan hilir dengan memperhatikan efesiensi, equity, dan sustainability; a) Melaksanakan pelaksanaannya; b) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. i) j) e) lebar dan tinggi saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran); f) pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara penggunaan dan pemanfaatan harus mengedepankan aspek fleksibilitas, security dan akseptabilitas politik dan publik serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang untuk menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan; g) mempunyai potensi sumber air permukaan dan atau air tanah yang dapat memberikan air irigasi suplementer (supplementary irrigation) pada areal yang diusahakan sesuai jenis komoditas; h) diprioritaskan pada lokasi kawasan pertanian yang sering mengalami kendala/kekurangan air irigasi terutama pada musim kemarau; diutamakan telah terbentuk Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (PSA) mampu dan bersedia memanfaatkan serta merawat infrastruktur Pengembangan Sumber Air dengan balk; k) mengedepankan pembangunan tampungan air berskala kecil; dan l) meningkatkan upaya konservasi air tanah melalui pengisian kembali (recharging), pembuatan sumur resapan, atau aplikasi teknologi lain yang tersedia dan layak. 2) Jaringan Irigasi a) mempertimbangkan luas daerah irigasi; b) mendukung kedaulatan pangan; c) pembangunan jaringan irigasi dilihat dari segi kewenangan Pengelolaan jaringan irigasi, Pemanfaatan, penanganan, pembangunan, peningkatan, konstruksi serta operas! dan pemeliharaan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 2006 tentang Irigasi; d) jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia; disesuaikan dengansaluran f) besertapembangunan pengawasan sesuai a. c. pembangunan beserta pengawasan 1) M elaksanakan pelaksanaannya;
3.Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Ruang Terbuka Hijau, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: berupa milik atau sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 2) Penyusunan DED dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya; 3) perancangan kawasan secara komprehensif dan terintegrasi yang meliputi kriteria antara lain struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfataan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka hijau, tata kualitas lingkungan, sistem sarana dan utilitas lingkungan, pelesterian bangunan dan lingkungan; dan 4) Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung. Pelaksanaan: Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.

b.Kesiapan perencanaan: 1) Ketersediaan tanah, Kemiringan (slope) kelerengan lahan; g) luas lahan sawah kelompok tani minimal 15 hektare sedangkan Kelompok Tani/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A minimal 25 hektare; dan h) lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan atau memerlukan peningkatan. 3) Pelaksanaan: 1) Melaksanakan pelaksanaannya; 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. Bantuan tentang f) Umum a.
1. 4.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Penataan Lingkungan Permukiman Pedesaan dan Nelayan, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: 16 Tabun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. sesuai 1) kawasan kumuh kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota; dan 2) Daerah kantong-kantong kemiskinan berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di wilayah Kabupaten / Kota.
b.Kesiapan perencanaan: 1) ketersediaan lahan, disertai dokumentasi kondisi eksisting; 2) penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya; dan 3) komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan. 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. 2) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada: a) Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 Bangunan Gedung; b) Undang-Undang Nomor 26 tabun 2007 tentang Penataan Ruang; c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang Bangunan Gedung; d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; e) Peraturan Presiden Nomor Pelaksanaan :c. besertapembangunan pengawasan Bantuan sesuai Nomor Daerah 3) Perencanaan Pengadaan Sarana Persampahan, meliputi: pengadaan penanganan persampahan dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
b.Kesiapan perencanaan: 1) ketersediaan lahan, disertai dokumentasi kondisi eksisting; 2) penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya; Pengadaan meliputi: 1) Melaksanakan pelaksanaannya; 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada : a) Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2004 tentang Jalan; b) Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tabun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; d) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi; dan e) Pelaksanaan pembangunan berpedoman pada SNI 02- 240-1991, Tata Cara Perencanaan Jalan Umum dan Drainase Perkotaan, SNI 03-3424-1994 Tata Cara Perecanaan Drainase Permukaan Jalan, dan SNI 03-0691- 1996 Bata Beton (Pairing Block]. 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan.
1. 5.Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: dan Prasarana alat berat dan sesuai dengan Pelaksanaan:c. besertapembangunan pengawasan Bantuan tentang sesuai Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
b.Kesiapan perencanaan: 1) Jalan yang memiliki potensi rawan kecelakaan; 2) Jalan yang seeing terjadi tindakan kriminalisasi; dan
1. 6.Pembangunan Penerangan Jalan Umum, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: 1) melaksanakan pelaksanaannya; 2) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada: a) Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2008 pengelolaan Sampah; b) Peraturan Pemerintah No 81 Tabun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; d) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030; e) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 Pengelolaan Sampah. 3) Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan, meliputi: pengadaan alat berat dan penanganan persampahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. besertapembangunan pengawasan sesuai a. ketersediaan dan kekurangan
1. 7.Pembangunan Bangunan Gedung, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Lokus: keselamatan, bangunan keseimbangan gedung serta dengan 3) Jalan yang merupakan akses kawasan atau pusat kegiatan.
c.Pelaksanaan: 1) Melaksanakan pelaksanaannya; 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. Lokasi pembangunan berada di wilayah kabupaten/kota.
b.kesiapan perencanaan: 1) Memiliki data jumlah Bangunan Gedung; 2) Memiliki basil kajian penilaian perlunya Pembangunan Bangunan Gedung; 3) ketersediaan lahan/tanah, berupa milik atau sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 4) lahan yang akan dibangun tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa; 5) Memiliki Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan; 6) Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (BED) sudah tersedia; 7) pembangunan bangunan gedung berdasarkan azas dan prinsip: a) kemanfaatan, keserasian / keselarasan lingkungannya; b) hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang diisyaratkan; sesuai c. besertapembangunan pengawasan Bantuan tentang fl sesuai 8) Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ketentuan peraturan perundang-undangan. c) terarah dan terkendali program/satuan kerja, serta kementerian/lembaga/instansi bangunan gedung; dan d) semaksimal mungkin menggunakan basil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional. c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tabun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang Bangunan Gedung; d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tabun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan; dan 5) pasca pembangunan: setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan dokumen pembangunan yang terdiri atas: a) Dokumen Pelelangan; pelaksanaan: 1) melaksanakan pelaksanaannya; 2) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Keuangan dilaksanakan dengan mengacu pada : a) Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 Bangunan Gedung; b) Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2) Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yang dibiayai dari Bantuan Keuangan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik; D. Kriteria atau standardisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Program atau Kegiatan Kebijakan Lainnya, sebagai berikut:
1. 1.Penanggulangan corona virus disease-19 di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten, meliputi:
a.Penanganan kesehatan dalam rangka penyebaran Covid-19 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, antara lain : 1) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, berupa barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hadsanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan hepafilkter, bedside monitor, infuse pump, ventilator (Philips V680), ventilator MV2000, syringe pump, obat-obatan, VTM, alat kesehatan, pemeriksaan epidemiologi/tracing kontak, perlengkapan kebersihan, alat penunjang laboratorium, dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya; 2) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isoIasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19 dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya; 3) Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi CO VID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah; 4) Penyemprotan desinfektan; 3) Menguji kelayakan fungsi dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Basil kegiatan harus selesai dan berfungsi untuk digunakan. 4) Penanganan dampak ekonomi lainnya. diSo sial dan/atau
b.Penanganan dampak ekonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, antara lain : 1) Data calon penerima di verifikasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten / Kota; 2) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying; 3) Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan 5) Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isoIasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP); 6) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19; 7) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19 yang meliputi perlengkapan pasca wafat, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya; dan 8) Penanganan jenazah koban positif COVID-19.
c.Penyediaan social safety net/daring pengaman Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, antara lain: 1) Pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang barang dari pemerintah daerah; 2) data calon penerima di verifikasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota secara memadai kepada, antara lain: a) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19; dan b) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19. c. oleh Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 4.Penguatan Data, diantaranya dalam rangka menunjang:
a.Penanganan Stunting;
b.Penanganan Inflasi;
c.Penanganan Kemiskinan Ekstrem; dan
d.Perkuatan untuk data pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Lokus: Perangkat Daerah Terkait Kabupaten/Kota. 2) Kesiapan Perencanaan: Memiliki data awal.
1. 3.Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Pencegahan;
b.Penanganan; Pembinaan; dan
d.Pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat kelurahan. 3) Pelaksanaan: (a) Bantuan Keuangan Khusus diperuntukan bagi Penguatan Data, seperti:

(1)kegiatan pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota;
(2)rapat advokasi;
(3)sosialisasi,;
(4)rapat koordinasi; dan/atau

2.Penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk pendirian posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki fungsi, sebagai berikut:
5.Penanganan Stunting, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Lokus:

(5)honorarium pengelola data. (b) Rincian objek belanja untuk kegiatan Penguatan Data, seperti: Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas, Makanan dan Minuman Rapat, Cetak, dan Penggandaan, serta honorarium sesuai standar harga satuan kabupaten/kota; (c) Tidak diperkenankan untuk belanja pemeliharaan dan belanja modal; dan (d) Hash pelaksanaan kegiatan Penguatan Data dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Banten. 2) Penanganan Stunting adalah Upaya Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi; 3) Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa; 4) Bantuan keuangan khusus digunakan untuk:

1.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting; dan/atau
2.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; Wilayah Kabupaten/Kota.

b.Kesiapan Perencanaan: Memiliki data Penanganan Stunting.
c.Pelaksanaan:
c.Pelaksanaan: sedikitnya Lokasi operasional berada di wilayah kabupaten/Kota.
1. 7.Penanganan Kemiskinan Ekstrem, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus:
1. 6.Penanganan Inflasi, sedikitnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: Wilayah Kabupaten/Kota.
b.Kesiapan Perencanaan: Memiliki data Penanganan Kemiskinan Ekstrem mutakhir yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan.
c.Pelaksanaan: Wilayah Kabupaten/Kota.
b.Kesiapan Perencanaan: Memiliki data Penanganan Penanganan Inflasi. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Bantuan keuangan khusus digunakan dalam rangka pengambilan langkah-langkah tindak lanjutyang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, diantaranya untuk: 1) Bantuan transportasi untuk biaya distribusi kelancaran pasokan komoditi dari daerah penghasil komoditi; 2) Gelar pangan murah/pasar murah bersama dinas terkait dengan memperhatikan komoditas yang memberikan andil dalam kenaikan harga/inflasi; 3) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; dan 4) Melaksanakan pencanangan gerakan menanam.
1. 8.Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan, memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Lokus: e) a) b) c) d)
b.Kesiapan Perencanaan: 1) Memiliki datajumlah ketersediaan sarana : a) Perekaman dan pencetakan KTP Elektronik; dan b) Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA). 2) Dianggarakan pada SKPD/Unit Kerjayang menyelenggarakan Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kabupaten/Kota.
c.Pelaksanaan: 1) Bantuan Keuangan Khusus diperuntukan bagi peningkatan layanan pendaftaran penduduk berupa perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada perangkat daerah yang menangani bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2) Bantuan Keuangan Khusus peningkatan layanan pendaftaran penduduk hanya boleh diperuntukan bagi pengadaan perangkat keras dan dikelompokan pada belanja modal; 3) Bantuan Keuangan Khusus peningkatan layanan pendaftaran penduduk tidak diperkenankan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa atau kegiatan lainnya yang masuk dalam kategori pakai habis serta kategori pemeliharaan/perawatan; 4) Perangkat keras perekaman KTP Elektronik berupa Mobile Enrollment Set yang terdiri atas: perangkat laptop (mobile processing unit)-, perangkat pemindai iris (iris scanner); perangkat pemindai sidik jari (fingerprint scanner); perangkat perekam tanda tangan (signature pad); perangkat kamera (digital camera); perangkat pembaca KTP (smart card reader/ writer). 5) Perangkat keras penerbitan KTP Elektronik berupa alat pencetak KTP-el/printer; 6) Perangkat keras penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berupa alat pencetak KIA/Printer; 7) Pengadaan Perangkat keras perekaman dan penerbitan KTP Elektronik memperhatikan standar dan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. III. Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Pit? 'AL / Salinan sesuai dengan aslinya I1R0 HUKUM, HADI P^AWOTQ, S.H, Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 Penutup Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi merupakan aturan pelaksanaan yang mengikat dan barns dilaksanakan serta ditaati sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Dalam rangka tertib administrasi terhadap:
1. 1.pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten, agar dicantumkan sumber dana pada Papan Proyek Pembangunan; dan
2. 2.basil pengadaan berupa sarana dan prasarana, agar dilabelisasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tabun Anggaran Berkenaan. Kegiatan selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi. Dengan adanya Petunjuk Teknis Pengelolaan ini, diharapkan kinerja pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dapat mencapai basil optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta arah penggunaannya.