DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Bab lll Susunan Organisasi; Bab lV Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah; Bab V Pengangkatan, Pemberhentian, dan pergantian Antar Waktu; Bab Vl Pendanaan; Bab Vll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1219);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 28);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN UNSUR PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7.Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.
8.Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.
9.Masyarakat Profesional adalah para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud agar pelaksanaan pembentukan Unsur Pengarah di Daerah berjalan secara tertib dan memiliki kepastian hukum.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan seleksi Unsur Pengarah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 4

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 5

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
b.pemantauan; dan
c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri atas:
1. a.2 (dua) orang berasal dari instansi pemerintah;
2. b.4 (empat) orang Anggota Unsur Pengarah berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum, dan bidang perlindungan masyarakat.
3. c.5 (lima) orang berasal dari Masyarakat profesional.
(4)Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.1 (satu) orang berasal dari unsur tentara nasional Indonesia;
2. b.1 (satu) orang berasal dari unsur kepolisian republik Indonesia.
(5)Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus menerapkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Kepala BPBD mengajukan permohonan kepada pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan;
b.pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengirimkan 1 (satu) calon anggota Unsur Pengarah kepada Kepala BPBD; dan
c.Kepala BPBD mengusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah.

Pasal 8

Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Kepala BPBD mengajukan permintaan kesediaan untuk menjadi anggota Unsur Pengarah kepada Kepala Perangkat Daerah terkait;
b.Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengirimkan pernyataan kesanggupan menjadi calon anggota Unsur Pengarah kepada Kepala BPBD;
c.Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah.

Pasal 9

Persyaratan anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:

a.warga negara Indonesia;
b.pendidikan minimal sarjana/S1;
c.sehat jasmani dan rohani yang ditunjukan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
d.bebas narkoba yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah atau badan narkotika nasional provinsi;
e.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
f.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
g.memiliki wawasan kebangsaan;
h.memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
i.memiliki integritas tinggi;
j.non-partisan;
k.tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota tentara nasional Indonesia/polisi republik indonesia, kecuali dosen atau tenaga profesional lainnya di bidang kebencanaan yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
l.berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
m.persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pendaftaran dan seleksi anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
(2)Pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 11

(1)Lembaga independent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan hasil seleksi calon anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional kepada Kepala BPBD.
(2)Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 10 (sepuluh) calon anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional hasil pemilihan kepada Gubernur atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.
(3)Calon anggota Unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan, disampaikan hasilnya kepada oleh DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional secara definitif.
(4)Kepala BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional melalui media.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…