DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 60 Tahun 2017

Nomor: 60
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pertama;3.tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama;4.monitoring dan evaluasi;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
6.Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, Nomor 14). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga Negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12.Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
13.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan tinggi pratama Provinsi Banten.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II

PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN

Pasal 3

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten, sebagai berikut:
1. a.berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. b.memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
3. c.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
4. d.memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
5. e.sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
6. f.memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
7. g.serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa;
8. h.serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb;
9. i.usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
10. j.semua unsur penilaian kinerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
11. k.telah melaporkan SPT PPh tahun terakhir;
12. l.telah melaporkan LHKPN;
13. m.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
14. n.bebas dari narkoba; dan
15. o.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pelayanan kesehatan pemerintah.
(2)Jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten yang membutuhkan kualifikasi tertentu, persyaratan calon pejabatnya diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

BAB III

TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 4

(1)Pada tahapan persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten, Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah berkoordinasi dengan KASN.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
1. a.pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Banten;
2. b.pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
3. c.akademisi, pakar, atau profesional.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Perbandingan anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) anggota panitia seleksi berasal dari pejabat unsur Pemerintah Provinsi Banten;
2. b.paling sedikit 55 % (lima puluh lima persen) berasal dari pejabat instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan tinggi pratama yang akan diisi dan atau berasal dari unsur akademisi, pakar, atau profesional.
(5)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
(6)Penggantian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan pejabat pembina kepegawaian dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
2. b.memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
3. c.tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
4. d.tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
2. b.menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
3. c.menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
4. d.menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
5. e.mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
6. f.melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dibantu oleh:
1. a.tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi;
2. b.sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas, serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.pengumuman lowongan jabatan;
2. b.seleksi administrasi;
3. c.seleksi kompetensi;
4. d.penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas calon;
5. e.tes kesehatan dan tes kejiwaan;
6. f.wawancara akhir; dan
7. g.pengumuman hasil seleksi.

Pasal 7

(1)Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman dan/atau surat edaran, media cetak, media elektronik;
2. b.pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
(2)Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
1. a.nama jabatan yang akan diisi;
2. b.melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut:
  1. 1.surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai cukup;
  2. 2.fotokopi SK kepangkatan terakhir serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa;
  3. 3.fotokopi SK kepangkatan terakhir serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb;
  4. 4.fotokopi SK pengangkatan jabatan Administrator atau jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  5. 5.fotokopi SK pengangkatan dalam Jabatan yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  6. 6.fotokopi ijazah sekurang-kurangnya berijazah sarjana atau diploma IV yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
  7. 7.fotokopi Sertifikat Diklat Pim/Diklat Teknis Fungsional;
  8. 8.fotokopi hasil penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
  9. 9.fotokopi tanda bukti lapor SPT PPh tahun terakhir;
  10. 10.fotokopi bukti penyerahan/pelaporan LHKPN;
  11. 11.surat rekomendasi dari PPK Instansinya untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten;
  12. 12.surat keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani atasan langsung;
  13. 13.surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit pelayanan kesehatan pemerintah paling lama 1 (satu) bulan sebelum penyampaian lamaran;
  14. 14.surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
  15. 15.riwayat hidup lengkap.
3. c.persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
4. d.batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
5. e.tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
6. f.alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
7. g.prosedur lain yang diperlukan;
8. h.lamaran ditujukan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi; dan
9. i.pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat sebagai berikut:

a.penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
b.penetapan sekurang-kurangnya 4 (empat) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
c.syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
d.pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 9

(1)Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
1. a.penilaian kompetensi manajerial; dan
2. b.penilaian kompetensi bidang.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama dan peraturan lainnya.
(3)Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan:
1. a.metode assessment centre sesuai kebutuhan; dan
2. b.kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan panitia seleksi.
(4)Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan metode lainnya.
(5)hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 10

Penelusuran (rekam jejak) Jabatan, integritas, dan moralitas calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
b.sesuai dengan instrumen/kriteria penilaian integritas dan moralitas yang telah ditetapkan sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
c.apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
d.dapat melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan kerja lainnya;
e.hasil penelusuran dari pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan intelejen dijadikan sebagai bahan pertimbangan; dan
f.Panitia Seleksi dapat melaksanakan uji publik calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…