DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 60 Tahun 2022

Nomor: 60
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pola Tata Kelola Koorprorasi; Bab III Komite-Komite Bab IV Peraturan Internal/Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws ) Bab V Pengelola Keuangan Bab VI Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab VII Pengelola Sumber Daya Manusia Bab VIII Remunerasi Bab IX Tarif Pelayanan Bab X Pengelolaan Sumber Daya Lain Bab XI Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit Bab XII Standar Pelayanan Minimal Bab XIII Evaluasi dan Penilaian Kinerja Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.2.6/9093/OTDA tanggal 16 Desember 2022 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital ByLaws) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 ytentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepubliK Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Propvinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6.Rumah Sakit adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping milik Pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di Kabupaten Lebak Propinsi Banten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK–BLUD).
7.Direktur PPK-BLUD RSUD Malingping adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Malingping Provinsi Banten yang sah.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten (UPTD RSUD Malingping) yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah merupakan institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan produktivitas.
10.Tata Kelola Rumah Sakit atau Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah Peraturan Organisasi atau Institusi Rumah Sakit (Corporate Bylaws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance).
11.Tata Kelola atau Peraturan Internal Institusi (Corporate Bylaws) adalah peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pemerintah daerah atau yang mewakilinya sebagai pemilik, pengelola dan staf medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangannya masing-masing agar pengelolaan rumah sakit terselengggara dengan baik.
12.Pola Tata Kelola Staf Medis atau Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
13.Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya adalah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, klinik, balai pengobatan, puskesmas, rumah bersalin, praktek dokter, apotek dan laboratorium klinik.
14.Instalasi adalah unit kerja non struktural yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang sesuai standar operasional prosedur dan atau pedoman yang ditetapkan oleh Direktur.
15.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan UPTD RSUD Malingping.
16.Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD-RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuiakan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD-RSUD.
17.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membentu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh sosial sekitarnya (Social Responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
18.Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang bertugas membantu Direktur RSUD Malingping Provinsi Banten dalam pengelolaan profesional yang keanggotaannya dipilih dari Staf Medis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembentukannya ditetapkan oleh Direktur RSUD Malingping Provinsi Banten.
19.Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
20.Komite Tenaga Profesional Kesehatan Lain (KTKL) adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga profesional kesehatan lain melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
21.Sub Komite Medik adalah sub kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
22.Sub Komite Keperawatan adalah sub kerja di bawah Komite Keperawatan yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
23.Sub Komite Tenaga Profesional Kesehatan Lain (KTKL) adalah sub kerja di bawah Komite Tenaga Profesional Kesehatan Lain (KTKL) yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang anggotanya terdiri dari staf tenaga kesehatan lain dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
24.Staf Medik Fungsional adalah dokter, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
25.Staf Keperawatan adalah perawat dan bidan yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
26.Staf Tenaga Kesehatan Lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisen), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterapian fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien atau optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.
27.Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis atau staf keperawatan yang diberikan direktur untuk melakukan sederetan pelayanan medis atau keperawatan tertentu dalam rumah sakit untuk periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment).
28.Penugasan klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan direktur kepada seorang staf medis atau keperawatan umtuk melakukan sekelompok pelayanan medis atau keperawatan di rumah sakit berdasarkan kewenangan klinis (White Paper) yang ditetapkan baginya.
29.Kredensialing adalah proses revaluasi terhadap staf medis atau keperawatan untuk menetukan diberikannya kewenangan klinis (Clinical Privilege).
30.Rekredensialing adalah proses revaluasi terhadap staf medis atau keperawatan yang telah memiliki kewengan klinis (Clinical Privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian klinis tersebut.
31.Unit kerja di rumah sakit adalah unit kerja yang dapat berbentuk bidang, bagian, instalasi, seksi, subbagian, unit tugas, Komite Medik, sub komite, satuan pengawas intern, panitia dan staf medik fungsional.
32.Poliklinik adalah unit kerja yang melayani pasien tanpa rawat inap yang mencakup pelayanan poliklinik spesialistik, Sub Spesialistik, PKBRS, EKG, Fisioterapi dan Psikologi.
33.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
34.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang secara jelas terdapat pada struktur organisasi dan memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, bertingkat-tingkat dari yang terendah hingga yang tertinggi.
35.Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik adalah bagian dari pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit, terdiri dari pelayanan kefarmasian, pelayanan gizi, pelayanan Rehabilitasi Medik, pelayanan Radiologi, Pelayanan Patolog Klinik, Pelayanan Patologi Anatomi dan pelayanan non medik pendukung pelayanan kedokteran dan pelayanan keperawatan.
36.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan.
37.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
38.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
39.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan peny'usunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
40.Rapat Rapat Rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
41.Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh pemilik rumah sakit setiap tahunnya.
42.Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh pemilik rumah sakit di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan hal-hal yang dianggap khusus.
43.Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD atau RBA.
44.Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

BAB II

POLA TATA KELOLA KOORPORASI (COORPORATE BYLAWS)

Pasal 2

(1)Identitas rumah sakit ini adalah sebagai berikut:
1. a.Nama : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping;
2. b.Alamat : Jalan Raya Saketi Malingping KM 1, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
3. c.Jenis Kelas : Kelas C; dan
4. d.Pemilik : Pemerintah Provinsi Banten.
(2)Dalam rangka menghadapi persaingan global, Rumah Sakit menetapkan Visi yaitu “Menjadi Rumah Sakit Umum Yang Memberikan Pelayanan Holistik, Terdepan, Berkualitas Dan Menjadi Pilihan Utama Bagi Masyarakat Dan Wisatawan Di Banten Selatan”.
(3)Sebagai upaya mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Rumah Sakit mempunyai Misi:
1. a.menyelenggarakan pelayanan kesehatan pelayanan medis, komplementer dan rujukan yang bermutu dengan spesialisasi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memenuhi standar yang memuaskan pelanggan dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mutakhir secara selektif dan tepat guna, menjunjung tinggi hukum dan etika dengan tetap melaksanakan fungsi sosial dan upaya kesehatan perorangan di wilayah Banten selatan;
2. b.meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan serta pemanfaatan yang optimal sesuai standar Kelas B dengan unggulan pelayanan medis, komplementer dan rujukan bagi masyarakat dan wisatawan seperti Perinatologi Centre, Trauma Center dan Griya Sehat;
3. c.meningkatkan jumlah, kemampuan dan keterampilan SDM kesehatan dan non kesehatan agar seluruh SDM memenuhi kualifikasi yang sesuai standar;
4. d.menciptakan lingkungan RS yang bersih, aman, nyaman, asri dan sehat yang mampu meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan serta menunjang unsur pelayanan pelayanan medis, komplementer dan rujukan bagi masyarakat dan wisatawan;
5. e.menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mampu mengakomodir seluruh jajaran organisasi dalam mencapai kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan pokok Rumah Sakit pada umumnya;
6. f.mengupayakan pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan acuan dasar kepada falsafah efisiensi biaya (Cost Containtment), tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan itu sendiri; dan
7. g.mewujudkan sistem dan lingkungan RS yang bermutu sebagai tempat pendidikan, pelatihan, Penelitian dan Pengembangan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk keperluan internal dan eksternal.
(4)Visi dan Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan dimuat di dalam Rencana Strategis Rumah sakit.
(5)Visi dan Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan atau review guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
(6)Visi dan Misi Rumah Sakit menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit.

Pasal 3

Nilai-nilai dasar UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping tercermin dari kata “MALINGPING” (MANDIRI, LOYAL, INTEGRITAS, PROFESIONAL DAN BERSAING):

a.mandiri bermakna bahwa UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping telah menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang salah satu prinsip dasarnya adalah kemandirian dalam pengelolaan pelayanan dan pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh praktik bisnis yang sehat, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi ruh utama dalam PPK- BLUD;
b.loyal bermakna dasar kepatuhan atau ketaatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sebagai rumah sakit milik pemerintah yang harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit);
c.integritas bermakna kesesuaian antara niat baik, ucapan dan perilaku berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang secara konsisten memegang teguh nilai-nilai moral, etika, kejujuran dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan;
d.profesional bermakna menjunjung tinggi ilmu pengetahuan (Science), keterampilan (Skill) dan perilaku (Attitude) berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta mendasarkan pada prosedur kerja dan standar profesi; dan
e.bersaing bermakna bahwa UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping siap menjadi rumah sakit unggulan milik pemerintah yang mampu bersaing dengan rumah sakit lain di sekitar dengan tetap menjunjung tinggi prinsip praktek bisnis yang sehat dan mengedepankan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat membentuk kepercayaan dari masyarakat.

Pasal 4

(1)Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping menerapkan motto “BERTEMU HATI (Bersih, Tertib, Bermutu dan Perhatian)”.
(2)Logo UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah Sebagai Berikut:
(3)Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki arti sebagai berikut:
1. a.bentuk setengah lingkaran warna biru merupakan simbol dari melindungi, merangkul dan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
2. b.bentuk palang biru secara umum digunakan dalam dunia kesehatan dan organisasi kemanusiaan yang memberikan pelayanan secara profesionalitas yang tinggi dan penuh dengan integritas;
3. c.helai daun warna hijau melambangkan konsep pelayanan yang sangat menjaga keseimbangan alam, menjaga kesehatan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
4. d.warna biru melambangkan unsur sehat, kepercayaan, integritas dan profesionalisme; dan
5. e.warna hijau daun menggambarkan kesan alami atau kesan yang ramah lingkungan.

Pasal 5

(1)Rumah Sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan.
(2)UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
(3)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pelayanan medis dan non medis;
2. b.penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. c.penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. d.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. e.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
6. f.penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
(4)Rumah Sakit memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. a.melaksanakan hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
2. b.berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, wabah penyakit, pelaporan penyakit menular dan penyakit lain yang ditetapkan pada tingkat nasional maupun daerah; dan
3. c.berpartisipasi dalam melaksanakan program prioritas nasional dan prioritas daerah di bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat;
(2)Tanggung Jawab Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.menutup defisit anggaran UPTD RSUD Malingping yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya setelah diaudit secara independen;
2. b.menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit;
4. d.memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara professional dan bertanggung jawab;
5. e.memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
7. g.menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
8. h.menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
9. i.menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
10. j.mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.
(3)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Rumah Sakit atau Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital byLaws);
2. b.menyetujui atau melakukan evaluasi visi dan misi Rumah Sakit;
3. c.menyetujui atau melakukan evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Tahunan Rumah Sakit;
4. d.mendelegasikan kepada Dewan Pengawas UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping untuk menetapkan dan mengesahkan rencana bisnis dan anggaran Rumah Sakit;
5. e.mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola, Pejabat Struktural, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
6. f.menyetujui dan menetapkan pendidikan dan penelitian para professional kesehatan Rumah Sakit;
7. g.menetapkan tarif layanan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sesuai peraturan perundang-undangan;
8. h.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
9. i.melakukan evaluasi dan atau meminta laporan mengenai kinerja Rumah Sakit baik menyangkut kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan.

Pasal 7

(1)Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:
1. a.Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
2. b.Satuan Pengawas Internal; dan
3. c.Dewan Pengawas.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
(3)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 8

(1)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu PPKD.

Pasal 9

(1)Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
(2)Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengawasan dan pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitar (Social Responsibility) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis bisnis yang sehat.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas:
1. a.pengamanan harta kekayaan;
2. b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. c.menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
4. d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Satuan Pengawas Internal mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. a.mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik asset BLUD pada seluruh bagaian dan unit kerja lainnya;
2. b.melakukan komunikasi secara langsung dengan Pimpinan BLUD dan atau Dewan Pengawas;
3. c.mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan pimpinan BLUD dan atau Dewan Pengawas;
4. d.melakukan koordinasi dengan aparat pegawas intern pemerintah dan atau aparat pengawasan ekstern pemerintah; dan
5. e.mendampingi aparat pengawas intern pemerintah dan atau aparat pengawasan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.
(2)Laporan hasil pelaksanaan tugas dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun dalam bentuk dokumen hasil pengawasan disampaikan kepada Direktur atau Pimpinan BLUD dan Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan berdasarkan penugasan dari Direktur.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…