DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 64 Tahun 2017

Nomor: 64
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.penyelenggaraan penilaian risiko;3.kelembagaan penilaian risiko;4.pelaporan dan evaluasi;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
16.Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
5.Inspektur adalah Inspektur di Provinsi Banten.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
9.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
10.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11.Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
12.Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
13.Sasaran Strategis Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
14.Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
15.Kegiatan Utama adalah kegiatan yang memberikan kontribusi besar pada pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan masuk dalam program di dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
16.Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Perangkat Daerah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
17.Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
18.Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan/sasaran Perangkat Daerah.
19.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
20.Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
21.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisi dan evaluasi bukti yang dilakukan secara indenpenden, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
23.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
24.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
25.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
26.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
27.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP merupakan uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
28.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah.
30.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
32.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
33.Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
34.Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari kegiatan utama perangkat daerah.
35.Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah.
36.Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah dokumen yang berisi kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
37.Dokumen Penilaian Risiko adalah dokumen yang terdiri dari daftar tujuan kegiatan, daftar risiko, dan dokumen RTP.
38.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan penilaian risiko di perangkat daerah/unit kerja masing- masing.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
2. b.mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 3

(1)Kepala Perangkat Daerah/unit kerja wajib melakukan penilaian risiko.
(2)Kewajiban melakukan penilaian risiko dalam bentuk:
1. a.penyusunan dokumen penilaian risiko perangkat daerah/unit kerja dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA perangkat daerah yang dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA;
2. b.pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian; dan
3. c.pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.
(3)Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama perangkat daerah.
(4)Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.identitas risiko; dan
2. b.analisis risiko.
(5)Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menetapkan:
1. a.tujuan perangkat daerah/unit kerja; dan
2. b.tujuan pada tingkatan kegiatan.

Pasal 4

(1)Tujuan perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
(2)Tujuan perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
(3)Untuk mencapai tujuan perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menetapkan:
1. a.strategi operasional yang konsisten; dan
2. b.strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a.berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis perangkat daerah/unit kerja;
b.mengandung unsur kriteria pengukuran;
c.didukung sumber daya perangkat daerah yang cukup; dan
d.melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:

a.menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan perangkat daerah/unit kerja dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b.menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
c.menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 7

(1)Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah/unit kerja.
(2)Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan prinsip kehati- hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 8

(1)Risiko yang sudah diidentifikasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, selanjutnya disusun rencana tindak pengendalian untuk meminimalkan munculnya risiko dan dampak yang dihasilkan.
(2)Kegiatan identifikasi tujuan, identifikasi risiko, dan penyusunan RTP akan menghasilkan dokumen penilaian risiko yang terdiri dari daftar tujuan, daftar risiko, dan dokumen RTP.

Pasal 9

(1)Draft dokumen penilaian risiko yang dihasilkan oleh perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA perangkat daerah/unit kerja yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(2)Inspektorat melakukan reviu atas draft dokumen penilaian risiko bersamaan dengan reviu atas RKA.
(3)Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen penilaian risiko yang disusun oleh perangkat daerah/unit kerja.
(4)Draft dokumen penilaian risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.

Pasal 10

(1)Dokumen penilaian risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja diserahkan kepada Gubernur melalui Inspektorat.
(2)Penyerahan dokumen penilaian risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah DPA diterima oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 11

(1)Dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai pada perangkat daerah/unit kerja.
(2)Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama perangkat daerah/unit kerja.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…