DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 66 Tahun 2020

Nomor: 66
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Pergub Banten Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Banten TA 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 68);
6.Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 51); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 33 huruf c diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Rincian biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

a.Very Very Important Person paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
b.Very Important Person paling banyak sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per orang; dan
c.Non Very Important Person paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per orang.
1. 2.Ketentuan Pasal 34 huruf c diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Rincian biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

a.Very Very Important Person paling banyak sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang;
b.Very Important Person paling banyak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang; dan
c.Non Very Important Person paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per orang.
1. 3.Ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses.
(2)Pelaksanaan masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
1. a.perjalanan dinas; dan
2. b.makan, minum, dan jamuan ringan bagi konstituen.
(3)Biaya makan, minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
(4)Biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
(5)Jumlah konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
1. a.Untuk Pimpinan paling banyak 330 (tiga ratus tiga puluh) konstituen; dan
2. b.Untuk Anggota paling banyak 300 (tiga ratus) konstituen.
(6)Dalam pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dibantu oleh 1 (satu) orang pendamping dan diberikan perjalanan dinas.

4.Ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1)Sosialisasi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Pelaksanaan Sosialisasi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlaksanakan oleh :
1. a.Pimpinan DPRD sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
2. b.Anggota DPRD sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
(3)Pelaksanaan Sosialisasi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
1. a.Makan, minum dan jamuan ringan bagi peserta;
2. b.Belanja transport peserta;
3. c.Honorarium narasumber; dan
4. d.Perjalanan dinas.
(4)Biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
(5)Biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
(6)Belanja transport peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
(7)Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b paling banyak 220 (dua ratus dua puluh) peserta.
(8)Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan Pasal 42.
(9)Dalam pelaksanaan Sosialisasi pembentukan peraturan daerah dibantu oleh 1 (satu) orang pendamping sesuai penugasan pada alat kelengkapan DPRD dan diberikan perjalanan dinas.

5.Ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD, terdiri dari :
1. a.bagi Pimpinan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. b.bagi anggota paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2)Pelaksanaan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
1. a.Makan minum dan jamuan ringan bagi peserta;
2. b.Belanja transport peserta;
3. c.Honorarium narasumber; dan
4. d.Perjalanan dinas.
(3)Biaya makan, minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
(4)Biaya jamuan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) hari.
(5)Belanja transport peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
(6)Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b paling banyak 220 (dua ratus dua puluh) peserta.
(7)Pendamping 1 (satu) orang diberikan perjalanan dinas.
(8)Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan Pasal 42. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Desember 2020 GUBERNUR BANTEN, TTD WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 7 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, TTD AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…