DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 67 Tahun 2017

Nomor: 67
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.rencana induk teknologi informasi dan komunikasi ;3.peran serta masyarakat;4.monitoring dan evaluasi;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 164);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

PENDAHULUAN Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Agar pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh sumber daya dapat secara efektif dan efisien digunakan, maka perlu perencanaan yang baik dan diwujudkan dalam perencanaan strategis setiap organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan bersifat realistis, terstruktur, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
7.Dinas Komunikasi, Infromatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Banten yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi.
8.E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9.Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RI-TIK adalah pedoman perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian rencana umum teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
10.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sistem informasi termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia, serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Pasal 2

(1)Sesuai dengan kedudukannya Dinas memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Perangkat Daerah.
(2)Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus berkoordinasi dengan Dinas.

BAB II

PERENCANAAN Dengan diterapkannya RI-TIK secara terpusat, terpadu dan terencana yang dikelola oleh Dinas, dapat memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam rangka perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk optimalisasi sumber daya yang ada dapat terpenuhi. Adanya RI-TIK sebagai acuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung upaya pelaksanaan pemerintahan yang mencakup tiga rentang kebutuhan, yaitu:

Pasal 3

(1)RI-TIK merupakan pedoman umum dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi.
(2)RI-TIK dijabarkan lebih lanjut dalam standar oprasional prosedur sebagai pedoman Teknis Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, Pendayagunaan, dan Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Sistematika RI-TIK terdiri atas:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II PERENCANAAN;
3. c.BAB III PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN;
4. d.BAB IV PENGENDALIAN;
5. e.BAB V PENUTUP.
(2)Sistematika RI-TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Tahapan penerapan e-government dilaksanakan melalui tingkatan:
1. a.Tingkat I : Persiapan;
2. b.Tingkat II : Pematangan;
3. c.Tingkat III : Pemantapan;
4. d.Tingkat IV : Pemanfaatan;
5. e.Tingkat V : Banten Online.
(2)Tahapan penerapan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Tata kelola pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
1. a.perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
3. c.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. d.pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
5. e.pengendalian teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rancangan sistem, sistem informasi, sarana prasarana infrastruktur, basis data, sumber daya manusia, dan keamanan sistem.

BAB III

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN Pemerintah Provinsi Banten melalui teknologi informasi dan komunikasi terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya RI-TIK yang menjadi panduan untuk dilakukannya inovasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan dapat mendorong target kinerja daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 7

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

a.pemberian saran dan masukan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
b.kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli teknologi informasi dan komunikasi;
c.kerjasama investasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN Pada dasarnya pengendalian teknologi informasi dan komunikasi merupakan rangkaian pengamanan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya terhadap sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Proses pengendalian teknologi informasi dan komunikasi harus dikendalikan supaya dapat terintegrasi antara satu sistem dengan yang lainnya.

Pasal 8

(1)Monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala guna menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan e-government.
(2)Monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENUTUP RI-TIK yang memuat tentang aspek-aspek pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dalam implementasinya dijadikan pedoman perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi oleh setiap perangkat daerah untuk mewujudkan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 9

Pembiayaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP–SITEL) Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 34);
b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Induk dan Standarisasi Penyelenggaraan Digital Government Service (DGS) Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 35); dan
c.Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…