DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 67 Tahun 2020

Nomor: 67
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis; 4. Penyusunan Peta Proses Bisnis; 5. Pemantauan Dan Evaluasi; 6. Pelaporan; 7. ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
8.Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
9.Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
10.Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
11.Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
12.Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. b.Pemerintah Daerah mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. c.Pemerintah Daerah memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis memiliki manfaat sebagai berikut:

a.mudah menganalisa potensi masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
b.memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 5

Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.definitif, yaitu suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
b.urutan, yaitu suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
c.pelanggan atau pengguna layanan, yaitu pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
d.nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
e.keterkaitan, yaitu suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam struktur organisasi;
f.fungsi silang, yaitu suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
g.sederhana representatif, yaitu mewakili seluruh aktifitas organisasi tanpa terkecuali dan digambatkan secara sederhana; dan
h.konsensus subjektif, yaitu disepakati oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 6

Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.tahap persiapan dan perencanaan;
2. b.tahap pengembangan;
3. c.tahap penerapan/implementasi; dan
4. d.tahap pemantauan dan evaluasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Tahapan pelaksanaan penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tahapan pelaksanaan penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
(4)Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 9

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah/Unit Kerja dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tatalaksana.

Pasal 10

(1)Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.
(2)Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah ditetapkan.
(3)Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sudah disusun dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan unit kerja yang membidangi organisasi dan tatalaksana.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…