DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 69 Tahun 2017

Nomor: 69
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.mekanisme penetapan calon mitra;3.perjanjian kerja sama;4.bentuk penempatan uang daerah;5.pelaporan;6.sumber dana;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah Berupa Deposito Pada Bank Umum. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH BERUPA DEPOSITO PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran bersangkutan.
12.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dan dapat dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
14.Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank.
15.Bunga adalah bunga diperoleh nasabah dari rekening deposito.
16.Tanggal adalah tanggal pertama kali Kas Daerah menempatkan Deposito/Setara Kas pada Bank Umum Pemerintah.
17.Mitra adalah badan usaha yang bergerak di bidang perbankan.
18.Penempatan uang daerah adalah penempatan uang daerah dalam bentuk deposito.
19.Media massa adalah sarana informasi melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas yang ditempatkan pada Bank Umum dalam bentuk deposito/giro.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN CALON MITRA

Pasal 3

Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah, memiliki kriteria/syarat sebagai berikut:

a.izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
b.tingkat kesehatan Bank secara umum sehat yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
c.kantor pusat/cabang berkedudukan di Kota Serang Ibukota Provinsi Banten; dan
d.sebagai anggota lembaga penjamin simpanan.

Pasal 4

(1)Kepala Badan selaku BUD mengumumkan dengan surat penawaran atau menginformasikan rencana kemitraan penempatan uang daerah kepada Bank yang memiliki kantor pusat/cabang di Kota Serang.
(2)Penawaran atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kriteria/syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian permohonan kemitraan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5

(1)Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan berminat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah, dapat mengajukan permohonan sebagai calon mitra penempatan uang daerah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan selaku BUD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan pelaksanaan penempatan uang daerah;
2. b.salinan/copy izin usaha sebagai Bank Umum;
3. c.salinan/copy surat yang menyatakan tingkat kesehatan Bank keseluruhan paling kurang tergolong sehat/baik sesuai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang ditetapkan Bank Indonesia;
4. d.salinan/copy surat pendirian/pembentukan cabang di wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan Bank bersangkutan; dan
5. e.salinan/copy surat sebagai anggota lembaga penjamin simpanan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penempatan uang daerah dalam deposito dibentuk Tim Kkajian yang diketuai Kepala Badan Selaku BUD.
(2)Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Badan.
(3)Susunan keanggotaan Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.unsur Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. b.unsur BPKAD Provinsi Banten; dan
3. c.unsur Inspektorat Provinsi Banten.
(4)Susunan Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah gasal.
(5)Tugas tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
1. a.mengevaluasi persyaratan permohonan;
2. b.memeriksa kelengkapan dokumen;
3. c.melakukan kajian atas likuiditas keuangan daerah/kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan segala resikonya;
4. d.menghitung dan mempertimbangkan jika yang bersaing yang dapat diberikan pemohon kepada daerah dan menguntungkan (bunga bersaing) terhitung kapan kemitraan dimulai dan berakhir;
5. e.merumuskan persyaratan pencairan deposito;
6. f.menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak terkait dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kemitraan, menyampaikan dan merekomendasikan kepada Gubernur paling banyak 3 (tiga) pemohon yang memenuhi persyaratan; dan
7. g.mengusulkan dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur.

Pasal 7

(1)Tim kajian merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon mitra Pemerintah Daerah yang telah memenuhi persyaratan dan evaluasi yang telah mengusulkan permohonan.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan selaku BUD.
(3)Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan usulan penetapan calon mitra kepada Gubernur.
(4)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan paling banyak 3 (tiga) mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah sesuai hasil kajian tim.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan penempatan uang daerah, Kepala Badan selaku BUD menetapkan perjanjian kerja sama dengan Pimpinan Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi Mitra Pemerintah Daerah.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 9

(1)BUD dapat melakukan penempatan uang daerah di Bank Umum dalam bentuk:
1. a.deposit on call; dan
2. b.time deposit (deposito berjangka).
(2)Deposit On Call sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
(3)Time Deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.
(4)Besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito berjangka/setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap bulan memperhitungkan saldo Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dikurangi Belanja Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 10

(1)Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian dan/atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan Bank.
(2)Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kondisi:
1. a.untuk mendanai kekurangan belanja daerah;
2. b.telah jatuh tempo;
3. c.suku bunga sudah tidak bersaing;
4. d.kebijakan lain yang membatasi atau tidak diperkenankan menempatkan uang pada Bank Umum; dan
5. e.kejadian di luar kemampuan manusia (force majeure).

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Bank Umum wajib menyampaikan laporan perkembangan penempatan uang daerah kepada Gubernur melalui Kepala Badan selaku BUD.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Kepala Badan selaku BUD setiap triwulan pada tahun berkenaan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Badan selaku BUD kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…