DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketetntuan Umum; 2. Infrastruktur TIK; 3. Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah; 4. Aplikasi; 5. Data dan Informasi; 6. Portal Web Pemerintah Daerah; 7. Surat Elektronik (e-mail) Pemerintah Daerah; 8. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana; 9. Keterhubungan Antar Sistem Informasi; 10. Sumber Daya manusia; 11. Standar Operasional Prosedur; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung tercapainya rencana strategis pembangunan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten, perlu dibangun teknologi informasi dan komunikasi melalui Tata Kelola Sistem Elektronik di Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu;
b.bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi peluang pengelolaan data dan informasi yang cepat dan akurat sehingga perlu dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e- government;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
14.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daeah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 67). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
6.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarluaskan informasi.
7.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.
8.Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
9.Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
10.Arsitektur Informasi adalah model informasi organisasi yang mendefinisikan lingkup kebutuhan informasi yang dipetakan ke dalam tata kelola organisasi terkait.
11.Arsitektur Aplikasi adalah model aplikasi organisasi yang mendefinisikan lingkup aplikasi beserta persyaratan dan spesifikasi desain apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengakomodasi seluruh level tata kelola organisasi seperti transaksional, operasional, pelaporan, analisis, monitoring, dan perencanaan.
12.Arsitektur Infrastruktur TIK adalah topologi, konfigurasi, diagram, dan spesifikasi infrastruktur teknologi beserta pendekatan siklus hidupnya untuk memastikan infrastruktur teknologi yang digunakan organisasi selalu sesuai dengan kebutuhan.
13.Organisasi dan Manajemen adalah struktur organisasi dan deskripsi peran, serta kebijakan dan prosedur untuk menjalankan seluruh proses dalam manajemen TIK.
14.Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
15.Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
16.Kode Program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia.
17.Kode Sumber adalah suatu program yang biasanya disimpan dalam satu atau lebih berkas teks, dan dapat pula ditampilkan dalam bentuk cuplikan kode (code snippet) yang dicetak pada buku atau media lainnya.
18.Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
19.Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat data serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan e- Government.
20.Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan sistem repositori.
21.Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-Government.
22.Aplikasi Umum adalah aplikasi e-Government yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
23.Aplikasi Khusus adalah aplikasi e-Government yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24.Sumber Daya informatika adalah sumber daya dalam bentuk perangkat keras, piranti lunak, dan sumber daya manusia yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
25.Tata Kelola Sistem Elektronik adalah cara mengatur serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi elektronik.
26.Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi dari berbagai unit kerja sehingga dapat diproses menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi.
27.Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
28.Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah Perangkat Daerah pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
29.Portal web adalah kumpulan situs web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses publik.
30.Situs web adalah kumpulan halaman web yang berisi topik yang saling terkait berupa informasi elektronik yang dapat diakses publik.
31.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
32.Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
34.E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
35.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi:

a.infrastruktur TIK;
b.nama domain dan subdomain Pemerintah Daerah;
c.aplikasi;
d.data dan informasi;
e.portal web Pemerintah Daerah;
f.surat elektronik (e-mail) Pemerintah Daerah;
g.pusat data dan pusat pemulihan bencana;
h.keterhubungan antar system informasi (interoperabilitas);
i.sumber daya manusia;
j.standar operasional prosedur; dan
k.pembinaan pengawasan.

BAB II

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 3

(1)Infrastruktur TIK yang digunakan dalam e-Government harus sesuai dengan standar teknologi, interoperabilitas, dan keamanan informasi.
(2)Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan teknologi yang terbuka, mudah diperoleh di pasaran, mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan, dan mudah dikembangkan (scalable).
(3)Standar interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standardisasi format data yang akan dipertukarkan untuk mempermudah dalam hal pengelolaan, pengaksesan data, berbagi data dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang lebih efektif dan efisien.
(4)Standar keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Dinas menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan e-Government.
(2)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas:
1. a.pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
2. b.jaringan backbone antar Perangkat Daerah;
3. c.router, server, dan storage;
4. d.sistem keamanan informasi; dan
5. e.bandwidth;
(3)Backup data ataupun Disaster Recovery Center diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data (data center) dan risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
(4)Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
(5)Dinas bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi Perangkat Daerah.
(6)Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
(7)Pengadaan perangkat baru, tambahan, penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
(8)Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.
(9)Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia dan memiliki sertifikat ISO 27001.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
(2)Infrastruktur yang bisa dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
1. a.Local Area Network (kabel, switch dan wifi);
2. b.perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak); dan
3. c.keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
(3)Setiap kabel data di semua Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.

Pasal 6

Perangkat Daerah wajib menginventarisasi seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Nama domain resmi Pemerintah Daerah adalah banten.go.id.
(2)Penanggung jawab domain Pemerintah Provinsi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas.
(3)Transisi perubahan domain resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)Nama subdomain dapat digunakan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Pemerintah Daerah serta aplikasi berbasis web.
(2)Penggunaan nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
(3)Penanggung jawab subdomain adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mengajukan dan menggunakan nama subdomain.
(4)Penanggung jawab subdomain harus melakukan evaluasi pemanfaatan subdomain untuk memastikan keberlangsungan website, aplikasi atau kegiatan yang menggunakan subdomain.

Pasal 9

Nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)dan Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV

APLIKASI

Pasal 10

(1)Aplikasi e-Government terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
(2)Aplikasi e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
1. a.kode program;
2. b.basis data; dan
3. c.dokumentasi.
(3)Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas identifikasi kebutuhan, desain aplikasi, penjelasan kode program, prosedur standar manual, penjelasan basis data, hak akses, dan kebutuhan sumber daya informatika.
(4)Perangkat lunak yang digunakan oleh Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik wajib:
1. a.terdaftar pada Dinas;
2. b.terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya;
3. c.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap Perangkat Daerah wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Dinas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…