DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan umum; 2. Tanggung jawab dan wewenang; 3. Ruang Lingkup; 4. Kriteria; 5. Pelaksanaan ppkm mikro; 6.Pendanaan; 7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19 perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease- 19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.
6.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
9.Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Banten untuk tingkat Provinsi.
10.Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kota/Kabupaten adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota/Kabupaten untuk tingkat Kota/Kabupaten.
11.Rumah Ibadah adalah Mesjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan/atau Sebutan lainnya.
12.Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi.
13.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro adalah kebijakan dalam memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa sampai dengan RT/RW.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PPKM Mikro di Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam penetapan PPKM Mikro.
(2)Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan PPKM Mikro;
2. b.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas PPKM Mikro;
3. c.membantu Kabupaten/Kota dalam penegakan PPKM Mikro; dan
4. d.melakukan pembinaan dalam implementasi PPKM Mikro.
(3)Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain:
1. a.Dinas Kesehatan;
2. b.Dinas Sosial;
3. c.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. d.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. g.Inspektorat Daerah; dan
8. h.Biro Hukum.

Pasal 4

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah berwenang:

a.menyusun dan menetapkan kebijakan atau regulasi mengenai PPKM Mikro sesuai kebijakan Pemerintah; dan
b.menganggarkan pembiayaan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan PPKM Mikro;
b.kegiatan tertentu yang dilaksanakan selama PPKM Mikro;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d.pendanaan.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam memberlakukan PPKM Mikro di Daerah dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut:
1. a.Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
2. b.Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
3. c.Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
4. d.Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  1. 1.menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  2. 2.melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. 3.menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  4. 4.melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. 5.membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
  6. 6.meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.
(2)Dalam hal pemberlakuan pengaturan PPKM Mikro sebaaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan unsur:
1. a.tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
2. b.tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
3. c.tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan
4. d.tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen).
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Kesehatan.

BAB V

PELAKSANAAN PPKM MIKRO

Pasal 7

(1)PPKM Mikro dilaksanakan dalam lingkup yang terdiri atas:
1. a.membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work from Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. b.melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
3. c.untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. d.melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  1. 1.kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  2. 2.pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,
5. e.mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
6. f.mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
7. g.kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); dan
8. h.dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi
(2)Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
(3)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf g diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 8

Selain pengaturan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, agar Pemerintah Kabupaten/Kota lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPKM Mikro mengalokasikan pembiayaan yang berasal dari:
1. a.APBD; dan
2. b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pembiayaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait penguatan testing, tracing dan treatment serta kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PPKM Mikro wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota.
(4)Mekanisme dalam penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui perubahan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.
(5)Hasil penyusunan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Monitoring dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab secara periodik.
(2)Evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui rapat antara Gubernur (sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah) dan Bupati/Walikota setelah mndapatkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Laporan dalam pelaksanaan PPKM Mikro dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan sampai dengan Provinsi.
(4)Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro kepada Gubernur secara periodik.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…