DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 17

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
9.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DI PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 17 dihapus dan angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
7.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
9.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat, dan Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Khusus (SKh).
10.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun mulai dari kelas VII sampai dengan Kelas IX.
12.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
13.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14.Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SKh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki kelebihan khusus seperti cerdas istimewa atau bakat istimewa.
15.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada SMA, SMK, dan SKh.
17.Dihapus.
18.Sekolah berasrama adalah Sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
19.Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20.Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik.
21.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
22.Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon Peserta Didik apabila berprestasi di bidang akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
23.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
25.Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring dan/atau Luring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media dan/atau website Sekolah.
26.Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
27.Zonasi adalah wilayah administratif layanan pendidikan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan.
28.Afirmasi adalah program penanganan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29.Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah situasi atau keadaan yang mengharuskan melakukan perpindahan tempat tinggal yang disebabkan alih tugas dari luar daerah yang bersangkutan, dibuktikan dengan adanya surat tugas.
30.Prestasi adalah adalah keberhasilan usaha yang dicapai calon peserta didik baik dibidang akademik maupun nonakademik yang dibuktikan dengan bukti dokumen yang sah.
2.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Persyaratan calon Peserta Didik Baru baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SKh atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK/SKh yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
(3)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (5) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.Zonasi;
2. b.Afirmasi;
3. c.Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan/atau
4. d.Prestasi.
(2)Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(3)Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(4)Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(5)Dihapus.
(6)Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

4.Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi Daerah.
(2)Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
(3)Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran PPDB.
(4)Dalam hal tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu maka dapat menggunakan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
(5)Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.
(6)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.bencana alam; dan/atau
2. b.bencana sosial.
  1. 5.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus, ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
(2)Jika kuota jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali belum terpenuhi, sisa kuota dapat digunakan untuk anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah tempat bertugas.
(3)Dihapus.
(4)Dalam hal jalur perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Prestasi.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan Prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
(2)Jalur prestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan dari:
1. a.Nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 SMP/MTs sederajat dengan melampirkan Surat Keterangan Nilai Rapor Peserta Didik dari sekolah asal; dan/atau
2. b.Sertifkat Penghargaan Prestasi Akademis pada tingkat lnternasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah.
(3)Jalur Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghargaan pada tingkat lnternasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah, pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya.
(4)Proporsi kuota jalur Prestasi akademis adalah 60% dari jumlah kuota pada jalur prestasi.
(5)Proporsi kuota jalur Prestasi nonakademis adalah 40% dari jumlah kuota pada jalur Prestasi dengan komposisi sebagai berikut:
1. a.Olahraga 25%;
2. b.Seni 25%;
3. c.Keagamaan 25 %; dan
4. d.Lainnya 25%.
(6)Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah hafiz Al-Qur'an minimal 2 Juz, atau hafal kitab suci bagi agama lain minimal 2 Bab.
(7)Bukti penghargaan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

7.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
1. a.pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilakukan secara terbuka;
2. b.pendaftaran;
3. c.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
4. d.pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
5. e.daftar ulang.
(2)Dihapus.
(3)Sekolah yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
1. a.melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
2. b.melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
  1. 8.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) huruf d dihapus, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Mei.
(3)Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
1. a.persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
2. b.tanggal pendaftaran;
3. c.jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan/atau jalur Prestasi;
4. d.dihapus;
5. e.jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA dan SMK sesuai dengan data rombongan belajar pada aplikasi Dapodik; dan
6. f.tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
(4)Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui website Sekolah dan/atau media lainnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

9.Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara online (daring) dan offline (luring) atau kombinasi keduanya.
(2)Pelaksanaan mekanisme pendaftaran PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekolah menggunakan website PPDB Sekolah dengan cara mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB.
(3)Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan secara offline dengan membawa persyaratan administrasi sesuai ketentuan.
(4)Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

10.Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
(2)Calon Peserta Didik baru yang sudah diterima pada salah satu jalur seleksi tidak dapat mendaftar lagi pada jalur lain.
(3)Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
(4)Rapat dewan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara online (dalam jaringan).
(5)Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum definitif, maka penetapan Peserta Didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
(6)Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan Peserta Didik baru.
(7)Ketentuan teknis mengenai pengumuman dan penetapan Peserta Didik baru diatur dengan Petunjuk Teknis PPDB Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Mei 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 18 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…