DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 72 Tahun 2017

Nomor: 72
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3. penatausahaan barang persediaan;4.pembinaan , pengawasan , dan pengendalian;5.penyelesaian kerugian daerah;6.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan Barang Persediaan di Perangkat Daerah, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
12.Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
7.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Unit Pemakai Barang adalah Badan/Dinas/UPT yang memakai/menggunakan barang Persediaan untuk kegiatan dinas.
9.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10.Pengguna Barang yang selanjutnya disingkatPB adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerahyang selanjutnya disingkatKPB adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh, disimpan, dan didistribusikan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13.Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
14.Pengurus Barang Pengguna yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang/ Perangkat Daerah.
15.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantuPengurus Barang Pengguna dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMDpada Pengguna Barangselaku Kepala Perangkat Daerah.
16.Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang selaku Kepala Biro/ Kepala UPT/Sekretaris/Kepala Bagian.
17.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah.
18.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
20.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan Barang Persediaan di dalam ruangan tertentu.
21.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman BMD dari gudang ke Unit Kerja Pemakai.
22.Barang Pakai Habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan Daerah yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun.
23.Barang Tidak Pakai Habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan Daerah berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun.
24.Kartu Barang adalah kartu yang digunakan untuk mencatat Barang Persediaan berdasarkan jenis barang dalam gudang/tempat penyimpanan.
25.Penilaian Persediaan adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Persediaan.
26.Buku Persediaan adalah buku dalam bentuk lembaran untuk mencatat/membukukan Barang Persediaan yang masuk dan keluar dari gudang/tempat penyimpanan di bawah pengurusan dan tanggung jawab Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu.
27.Laporan Persediaan Per-triwulan adalah laporan yang memuat jumlah, nilai dan kondisi Barang Persediaan dalam jangka waktu tiga bulan yang diintegrasikan di dalam Laporan BMD.
28.Laporan Persediaan Tahunan adalah laporan yang memuat jumlah, nilai dan kondisi Barang Persediaan dalam jangka waktu satu tahun yang diintegrasikan di dalam Laporan BMD.
29.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
30.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
31.Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
32.Standardisasi harga adalah penetapan besaran harga Barang sesuai jenis,spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
33.Buku Persediaan adalah buku dalam bentuk lembaran untuk mencatat/membukukan Barang Persediaan yang masuk dan keluar dari gudang/tempat penyimpanan dibawah pengurusan dan tanggung jawab Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu.
34.Laporan Persediaan Per-triwulan adalah laporan yang memuat jumlah, nilai dan kondisi barang persediaan dalam jangka waktu tiga bulan yang diintegrasikan di dalam Laporan BMD.
35.Laporan Persediaan Tahunan adalah laporan yang memuat jumlah, nilai dan kondisi barang persediaan dalam jangka waktu satu tahun yang diintegrasikan di dalam Laporan BMD.
36.Berita Acara Serah Terima Barang adalah dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara pihak yang menyerahkan dengan Pengurus Barang Pengguna setelah Barang tersebut diperiksa oleh Pejabat yang menerima Barang.
37.Bon Permintaan Barang adalah surat permintaan Barang Persediaan yang dibuat oleh kepala sub bagian/kepala sub bidang/kepala seksi kepada Kuasa Pengguna Barang.
38.Surat Perintah Mengeluarkan Barang yang selanjutnya disingkat SPMB adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang agar Pengurus Barang Pengguna mengeluarkan barang pakai habis dan barang tidak pakai habis untuk didistribusikan kepada unit pemakai yang membutuhkan.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bantenyaitu untuk memberikan pedomandan standarisasi dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten agar tertib Penatausahaan dan pertanggungjawaban Barang Persediaan mulai dari perencanaan, pemeriksaan dan penerimaan, pengamanan dan pemeliharaan, pendistribusian, stock opname, penilaian, penghapusan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan barang persediaan sehingga terwujud laporan keuangan yang akuntabel dalam pelaksanaan Penatausahaan Barang Persediaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengenai Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
(2)Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Persediaan merupakan barang yang berupa:
1. a.Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. b.bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
(2)Barang Persediaan mencakup Barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan yang penggunaannya terdiri atas:
1. a.Barang Habis Pakai; dan
2. b.Barang Tidak Habis Pakai.
(3)Dalam hal Pemerintah Provinsi Banten memproduksi sendiri, Barang Persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
(4)Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan.
(5)Barang Persediaan dapat terdiri atas:
1. a.barang konsumsi;
2. b.bahan untuk pemeliharaan;
3. c.suku cadang;
4. d.persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
5. e.pita cukai dan leges;
6. f.bahan baku;
7. g.barang dalam proses/setengah jadi;
8. h.tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
9. i.hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. j.barang cetakan;
11. k.perangko dan materai;
12. l.obat-obatan dan bahan farmasi; dan
13. m.Barang Pakai Habis lainnya.
(6)Dalam hal Pemerintah Provinsi Banten menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi atau untuk tujuan berjaga-jaga, maka barang tersebut dimaksud diakui sebagai Persediaan.
(7)Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf i terdiri atas:
1. a.sapi;
2. b.kuda;
3. c.ikan;
4. d.benih padi; dan
5. e.bibit tanaman

BAB III

PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN

Pasal 5

(1)Barang Persediaan diperoleh dari hasil Pengadaan atau perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang Persediaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan di gudang/tempat penyimpanan.
(3)Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu yang bertanggungjawab atas pengurusan persediaan di gudang/tempat penyimpanan.
(4)Setiap BarangPersediaan yang akan didistribusikan kepada UnitPemakai Barang harus diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu.
(5)Penatausahaan Barang Persediaan sesuai dengan standar operasional prosedur Pengelolaan Barang Persediaantercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerahmerupakan Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Kepala BPKADmerupakan Pejabat Penatausahaan Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah merupakan Pengguna Barang.
(4)Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknisdapat ditetapkan menjadi Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 7

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Persediaan;
2. b.membantu mengamankan Persediaan yang berada pada Pengguna Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang persediaan;
4. d.menyusun laporan barang persediaan Per-triwulan dan tahunan;
5. e.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
6. f.mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
7. g.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
8. h.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna atas perubahan kondisi fisik barang persediaanberdasarkan pengecekan fisik barang;
9. i.melakukan stock opnameBarang Persediaan;
10. j.menyimpan dokumen yang terdiri atas:
  1. 1.salinan dokumen kepemilikan BMD;dan
  2. 2.menyimpan asli/salinan dokumen Penatausahaan;
11. k.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Persediaan; dan
12. l.membuat laporan mutasi barang persediaan setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 8

(1)Gubernur menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usulan Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang persediaan;
2. b.membantu mengamankan persediaan yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang persediaan;
4. d.menyusun laporan barang persediaan Per-triwulan dan tahunan;
5. e.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
6. f.mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
7. g.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
8. h.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang persediaanberdasarkan pengecekan fisik barang;
9. i.melakukan stock opname barang persediaan;
10. j.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerahdan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
11. k.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Persediaan;
12. l.membuat laporan mutasi barangpersediaan setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Barang pada Kuasa Pengguna Barang;
13. m.jumlahPengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dapat disesuaikan dengan Beban Kerja Perangkat Daerah tersebut.
(4)Ketentuan mengenai jumlah Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf mtercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Setiap barang hasil Pengadaan maupun penerimaan lainnya yang sah yang akan diserahkan kepada Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu wajib dilakukan pemeriksaan dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang.
(2)Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
2. b.Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. e.Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
(3)Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas persyaratan yang tercantum dalam surat pengantar barang dan/atau surat perintah kerja dan/atau kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan lainnya.
(4)Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat pengantar barang dan/atau surat perintah kerja dan/atau kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan lainnya, maka Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantuwajib menolak barang yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu menerima barang persediaan dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
(2)Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu menyimpan barang di dalam tempat penyimpanan dan mencatatnya ke dalam Buku Persediaan.
(3)Format Buku Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Format BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…