DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 73 Tahun 2017

Nomor: 73
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

terdapat dalam pasal 3

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi BAnten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 55), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi standar:
1. a.Standar Harga Satuan Barang, terdiri atas:
  1. 1.Alat Perlengkapan Kantor: a) alat dapur; b) alat makan dan minum; c) barang souvenir dan promosi; d) vertical blind; e) meja, kursi dan lemari; f) sarana dan prasarana penunjang kebersihan.
  2. 2.Alat Tulis Kantor: a) alat tulis; b) amplop, map, dan sampul; c) barang cetakan; d) kartu; e) kertas.
  3. 3.Pakaian dan Atribut: a) bahan seragam pakaian dinas; b) perlengkapan/atribut; c) alat perlengkapan kantor peralatan rumah tangga elektronik.
  4. 4.Perlengkapan Umum: a) perlengkapan olahraga; b) pakaian tanding; c) sepatu tanding; dan d) piala trophy.
  5. 5.Belanja Pertanian/Perkebunan: a) benih; b) pupuk; c) pasca panen karet; d) pengolahan karet; e) pasca panen kakao; f) pengolahan kakao; g) pasca panen kelapa; h) pengolahan kelapa; i) pasca panen kopi; j) pengolahan kopi; k) pestisida; dan l) pengolahan Aren (Gula Semut).
  6. 6.benih tanaman perkebunan;
  7. 7.Belanja Kehutanan: a) benih tanaman hutan; b) bahan kimia laboratorium kultur jaringan; dan c) peralatan laboratorium kultur jaringan.
  8. 8.Alat dan Sarana Kelautan dan Perikanan: a) perlengkapan selam; b) sarana konservasi laut (kegiatan transplantasi karang); c) sarana produksi pesisir dan pulau-pulau kecil; d) sarana pengawasan dan SAR; e) sarana pengolahan hasil perikanan; dan f) sarana produksi perikanan budidaya.
  9. 9.Bahan Laboratorium;
  10. 10.Alat dan Sarana Produksi: a) alat produksi perikanan budidaya; dan b) sarana produksi perikanan tangkap.
  11. 11.Obat-obatan Perikanan;
  12. 12.Benih, Induk, dan Ikan Konsumsi: a) benih ikan/udang/kerang; b) induk ikan/udang/kerang; dan c) induk ikan hias.
  13. 13.Ikan Konsumsi dan Rumput Laut: a) ikan segar; dan b) ikan olahan.
  14. 14.Belanja Bahan Baku Makanan Ternak;
  15. 15.Belanja Bahan/Bibit Tanaman;
  16. 16.Belanja Alat Lab;
  17. 17.Sarana Produksi Peternakan;
  18. 18.Kemasan Hasil Olahan;
  19. 19.Bahan Baku mkanan Ternak;
  20. 20.sarana transportasi darat: a) suku cadang kendaraan roda dua; dan b) suku cadang kendaraan roda empat.
  21. 21.Analisa Pekerjaan Pembangunan Jalan: a) pelapisan ulang (overlay); b) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan lentur; dan c) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan kaku.
  22. 22.Analisa Pekerjaan Pemeliharaan Rutin: a) patok jalan luar kota; b) patok jalan perkotaan; c) pemeliharaan jalan antar kota/semi perkotaan (flexible pavement); d) pemeliharaan jalan perkotaan (flexible pavement); e) jalan antar kota/semi perkotaan (rigid pavement); f) jalan perkotaan/semi perkotaan (rigid pavement); g) jalan antar kota/semi perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan transisi jalan; h) jalan perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan transisi jalan; i) jalan antar kota/semi perkotaan (rigid pavement) pemeliharaan transisi jalan; dan j) jalan perkotaan (rigid pavement) pemeliharaan transisi jalan.
  23. 23.pembangunan jembatan baru;
  24. 24.Bahan Infrastruktur dan Tambang: a) bahan bangunan, bahan perekat, dan bahan jadi lainya; b) bahan bambu, kayu berikut bahan jadinya; c) bahan finishing, cat, laburan pengisi, dan alatnya; d) bahan kaca; e) bahan kayu lapis; f) bahan konstruksi jalan dan jembatan; g) bahan lantai dan pelapis dinding; h) bahan logam dan bahan jadinya; i) bahan paku mur dan baut; j) bahan penggantung dan kunci; k) bahan penutup atap; l) bahan perpipaan; m) bahan plafon; n) bahan saluran air kotor; o) bahan sanitasi air; dan p) hardpleks.
  25. 25.Mekanikal dan Elektrikal: a) lampu; b) material sutm; c) pelindung dan pengontrol; d) peralatan intalasi air bersih; e) teknik pendingin; dan f) instalasi listrik.
2. b.Standar Harga Satuan Jasa, terdiri atas:
  1. 1.sewa alat berat;
  2. 2.jasa tenaga ahli profesional;
  3. 3.tenaga ahli ABK Kapal;
  4. 4.jasa pemasangan media luar;
  5. 5.sewa perangkat elektronik;
  6. 6.sewa alat pesta;
  7. 7.jasa pengujian/kalibrasi; dan
  8. 8.pengujian/analisa laboratorium pakan ternak.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 November 2017 GUBERNUR BANTEN ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 14 November 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 73 SSaalliinnaann sseessuuaaii ddeennggaann aasslliinnyyaa KKEEPPAALLAA BBIIRROO HHUUKKUUMM,, ttttdd AAGGUUSS MMIINNTTOONNOO,, SSHH.. MM..SSii PPeemmbbiinnaa TTkk.. II NNIIPP.. 1199668800880055 119999880033 11 001100

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi BAnten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 55), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi standar:
1. a.Standar Harga Satuan Barang, terdiri atas:
  1. 1.Alat Perlengkapan Kantor: a) alat dapur; b) alat makan dan minum; c) barang souvenir dan promosi; d) vertical blind; e) meja, kursi dan lemari; f) sarana dan prasarana penunjang kebersihan.
  2. 2.Alat Tulis Kantor: a) alat tulis; b) amplop, map, dan sampul; c) barang cetakan; d) kartu; e) kertas.
  3. 3.Pakaian dan Atribut: a) bahan seragam pakaian dinas; b) perlengkapan/atribut; c) alat perlengkapan kantor peralatan rumah tangga elektronik.
  4. 4.Perlengkapan Umum: a) perlengkapan olahraga; b) pakaian tanding; c) sepatu tanding; dan d) piala trophy.
  5. 5.Belanja Pertanian/Perkebunan: a) benih; b) pupuk; c) pasca panen karet; d) pengolahan karet; e) pasca panen kakao; f) pengolahan kakao; g) pasca panen kelapa; h) pengolahan kelapa; i) pasca panen kopi; j) pengolahan kopi; k) pestisida; dan l) pengolahan Aren (Gula Semut).
  6. 6.benih tanaman perkebunan;
  7. 7.Belanja Kehutanan: a) benih tanaman hutan; b) bahan kimia laboratorium kultur jaringan; dan c) peralatan laboratorium kultur jaringan.
  8. 8.Alat dan Sarana Kelautan dan Perikanan: a) perlengkapan selam; b) sarana konservasi laut (kegiatan transplantasi karang); c) sarana produksi pesisir dan pulau-pulau kecil; d) sarana pengawasan dan SAR; e) sarana pengolahan hasil perikanan; dan f) sarana produksi perikanan budidaya.
  9. 9.Bahan Laboratorium;
  10. 10.Alat dan Sarana Produksi: a) alat produksi perikanan budidaya; dan b) sarana produksi perikanan tangkap.
  11. 11.Obat-obatan Perikanan;
  12. 12.Benih, Induk, dan Ikan Konsumsi: a) benih ikan/udang/kerang; b) induk ikan/udang/kerang; dan c) induk ikan hias.
  13. 13.Ikan Konsumsi dan Rumput Laut: a) ikan segar; dan b) ikan olahan.
  14. 14.Belanja Bahan Baku Makanan Ternak;
  15. 15.Belanja Bahan/Bibit Tanaman;
  16. 16.Belanja Alat Lab;
  17. 17.Sarana Produksi Peternakan;
  18. 18.Kemasan Hasil Olahan;
  19. 19.Bahan Baku mkanan Ternak;
  20. 20.sarana transportasi darat: a) suku cadang kendaraan roda dua; dan b) suku cadang kendaraan roda empat.
  21. 21.Analisa Pekerjaan Pembangunan Jalan: a) pelapisan ulang (overlay); b) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan lentur; dan c) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan kaku.
  22. 22.Analisa Pekerjaan Pemeliharaan Rutin: a) patok jalan luar kota; b) patok jalan perkotaan; c) pemeliharaan jalan antar kota/semi perkotaan (flexible pavement); d) pemeliharaan jalan perkotaan (flexible pavement); e) jalan antar kota/semi perkotaan (rigid pavement); f) jalan perkotaan/semi perkotaan (rigid pavement); g) jalan antar kota/semi perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan transisi jalan; h) jalan perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan transisi jalan; i) jalan antar kota/semi perkotaan (rigid pavement) pemeliharaan transisi jalan; dan j) jalan perkotaan (rigid pavement) pemeliharaan transisi jalan.
  23. 23.pembangunan jembatan baru;
  24. 24.Bahan Infrastruktur dan Tambang: a) bahan bangunan, bahan perekat, dan bahan jadi lainya; b) bahan bambu, kayu berikut bahan jadinya; c) bahan finishing, cat, laburan pengisi, dan alatnya; d) bahan kaca; e) bahan kayu lapis; f) bahan konstruksi jalan dan jembatan; g) bahan lantai dan pelapis dinding; h) bahan logam dan bahan jadinya; i) bahan paku mur dan baut; j) bahan penggantung dan kunci; k) bahan penutup atap; l) bahan perpipaan; m) bahan plafon; n) bahan saluran air kotor; o) bahan sanitasi air; dan p) hardpleks.
  25. 25.Mekanikal dan Elektrikal: a) lampu; b) material sutm; c) pelindung dan pengontrol; d) peralatan intalasi air bersih; e) teknik pendingin; dan f) instalasi listrik.
2. b.Standar Harga Satuan Jasa, terdiri atas:
  1. 1.sewa alat berat;
  2. 2.jasa tenaga ahli profesional;
  3. 3.tenaga ahli ABK Kapal;
  4. 4.jasa pemasangan media luar;
  5. 5.sewa perangkat elektronik;
  6. 6.sewa alat pesta;
  7. 7.jasa pengujian/kalibrasi; dan
  8. 8.pengujian/analisa laboratorium pakan ternak.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 November 2017 GUBERNUR BANTEN ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 14 November 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 73 SSaalliinnaann sseessuuaaii ddeennggaann aasslliinnyyaa KKEEPPAALLAA BBIIRROO HHUUKKUUMM,, ttttdd AAGGUUSS MMIINNTTOONNOO,, SSHH.. MM..SSii PPeemmbbiinnaa TTkk.. II NNIIPP.. 1199668800880055 119999880033 11 001100