DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 74 Tahun 2017

Nomor: 74
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.aspek teknis;3.monitoring dan evaluasi;4.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka ketentraman dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
6.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
7.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah unsur pembantu Gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
9.Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11.Jalan Provinsiadalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
12.Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
13.Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adaIah spesifik kode alamat yang dapat dijadikan penanda untuk diakses melalui jaringan internet.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.
15.Tempat Publik adalah ruang/bidang/lokasi yang tersedia untuk melakukan sesuatu bagi orang banyak (umum)/semua orang bebas datang (menonton dan atau mengunjungi).

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.mengatur penyediaan, pemasangan, Pengoperasian dan perawatan perangkat CCTV yang meliputi bangunan gedung dan Jalan Provinsi dalam rangka perlindungan masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban; dan
b.mengintegrasikan sistem keamanan CCTV bangunan gedung dan Jalan Provinsi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah , sistem informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem monitoring satuan kewilayahan Kepolisian Daerah, sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan bagi masyarakat.

BAB II

ASPEK TEKNIS

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah wajib memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan/atau Jalan Provinsi dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
(2)Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyediaan ruang pada bagian Bangunan Gedung dan Jalan Provinsi untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
2. b.Perangkat Daerah paling sedikit menyediakan2 (dua) perangkat CCTV disertai perangkat pendukung yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
3. c.penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintegrasi.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah wajib memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan/atau Jalan Provinsi dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.
(2)Aspek teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik;
2. b.pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis IP; dan
3. c.pemasangan CCTV harus disertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah wajib memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan/atau Jalan Provinsi dengan memenuhi aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.
(2)Teknis pengoperasian dan perawatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik tersebut minimal selama 14 (empat belas) hari; dan
2. b.perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV pada Bangunan Gedung dan Jalan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas dan Satpol PP.

Pasal 7

(1)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik, terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Satpol PP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 Nopember 2017 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 14 Nopember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 74 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 74 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ASPEK TEKNIS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ASPEK TEKNIS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016