DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 75 Tahun 2017

Nomor: 75
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup dan sasaran ;3.hak , kewajiban , dan tanggung jawab modal;4.penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;5.tata cara pemantauan;6.tata cara pembinaan;7.tata cara pengawasan;8.berita acara pengawasan;9.tata cara pembatalan perizinan penanaman modal;10.tata cara pencabutan perizinan penanaman modal;11.tata cara penutupan kantor cabang perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri;12.biaya ;13.sanksi;14.ketentuan lain lain;15.ketentuan peralihan;16.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang - - 2 - - Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal; - - 3 - -
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M- DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
12.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
13.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 60);
15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83). - - 4 - - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Gubernur Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Banten, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Provinsi Banten.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.
6.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota. - - 5 - -
9.Instansi Pemerintah Terkait adalah lembaga Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
10.Intansi Teknis adalah lembaga Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, menyelesaikan permasalahan, serta melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penanaman modal.
11.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12.Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata dan/atau fasilitas penanaman modal. - - 6 - -
18.Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
20.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
21.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
22.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
23.Berita Acara Pengawasan yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
24.Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
25.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
26.Pembatasan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
27.Pembekuan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu. - - 7 - -
28.Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya perizinan penanaman modal yang tidak direalisasikan.
29.Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya perizinan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata.
30.Pencabutan Fasilitas Penanaman Modal adalah tindakan administratif yang dilakukan Dinas dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas penanaman modal.
31.Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Pemangku kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
2. b.melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
3. c.melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal, dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

(1)Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:
1. a.pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
2. b.pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
3. c.pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
(2)Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud - - 8 - - pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur beranggotakan Instansi Pemerintah terkait.
(3)Ruang lingkup perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
1. a.pendaftaran dan pendaftaran perluasan penanaman modal;
2. b.izin prinsip, izin prinsip perluasan, dan izin prinsip perubahan penanaman modal;
3. c.izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan (merger), dan izin usaha perubahan;
4. d.izin kantor perwakilan perusahaan asing;
5. e.surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A); dan
6. f.perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ruang lingkup non perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
1. a.persetujuan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan bahan;
2. b.persetujuan fasilitas perpajakan lainnya;
3. c.angka pengenal importir (API);
4. d.izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA); dan
5. e.non perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

a.kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - - 9 - -

Pasal 6

Setiap penanam modal berkewajiban:

a.meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
c.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
e.menyampaikan LKPM;
f.menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
g.menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
h.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
i.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j.mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. - - 10 - -

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

(1)Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Dinas.
(2)Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait.
(3)Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi Pemerintah Terkait yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan terus menerus, berkelanjutan, dengan tetap menggunakan prinsip hemat, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan menurut peraturan perundang- undangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
(2)Dinas dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan instansi teknis terkait.
(3)Dalam hal pengawasan terhadap pelaksaan ijin sektoral, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pencabutan perijinan dan non perijinan sektoral merupakan kewenangan Gubernur yang sebagian atau seluruhnya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah teknis terkait; - - 11 - -
2. b.pengawasan dan pengendalian perijinan dan non perijinan sektoral merupakan kewenangan Gubernur yang sebagian atau seluruhnya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah teknis terkait; dan
3. c.penghentian kegiatan perijinan dan non perijinan sektoral merupakan kewenangan Gubernur yang sebagian atau seluruhnya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah teknis terkait.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…