DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 78 Tahun 2017

Nomor: 78
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

terdapat dalam pasal 3 dan pasal 9

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5.Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6037). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 67), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berstatus PNS;
b.mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur;
c.permohonan pindah disetujui secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
d.tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk Instansi Asal;
e.tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
f.memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Banten;
g.tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian instansi asal;
h.dihapus;
i.memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah;
j.mengikuti seleksi perpindahan PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
k.semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 ditambahkan satu ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Tes kompetensi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perpindahan.
(2)Tim Seleksi Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.BKD;
2. b.Inspektorat Provinsi Banten;
3. c.Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;dan
4. d.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Dalam pelaksanaan tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim Seleksi Perpindahan dapat dibantu/bekerjasama dengan lembaga penilaian kompetensi yang independen. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 Nopember 2017 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal14 Nopember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 78 5t Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5.Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6037). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 67), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berstatus PNS;
b.mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur;
c.permohonan pindah disetujui secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
d.tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk Instansi Asal;
e.tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
f.memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Banten;
g.tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian instansi asal;
h.dihapus;
i.memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah;
j.mengikuti seleksi perpindahan PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
k.semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 ditambahkan satu ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Tes kompetensi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perpindahan.
(2)Tim Seleksi Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.BKD;
2. b.Inspektorat Provinsi Banten;
3. c.Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;dan
4. d.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Dalam pelaksanaan tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim Seleksi Perpindahan dapat dibantu/bekerjasama dengan lembaga penilaian kompetensi yang independen. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 Nopember 2017 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal14 Nopember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 78 5t Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010