DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Penyampaian Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; 3. Pembinaan dan Pengawasan; 4. Sanksi Administratif; 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
6.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di daerah.
5.Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
6.Informasi Lowongan Kerja adalah Keterangan mengenai karakteristik kebutuhan tenaga kerja di Daerah.
7.Penempatan Tenaga Kerja adalah Proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
8.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
9.Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang di beritugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
12.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta atau pun milik negara yang menperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 14.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. 15.Pameran Kesempatan Kerja (job fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan. 16.Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Bagiankedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyampaian Informasi Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur bertujuan untuk optimalisasi pelaporan Informasi Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dari Perusahaan kepada dinas.

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 4

(1)Setiap Informasi lowongan kerja pada perusahaan harus diumumkan oleh perusahaan.
(2)Informasi lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.jumlah lowongan pekerjaan;
2. b.jenis pekerjaan;
3. c.jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
4. d.tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
5. e.upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya;
6. f.jenis kelamin dan usia;
7. g.pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja; dan
8. h.jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
(3)Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.

Pasal 5

(1)Perusahaanharus menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual dan/atau melalui online system kepada Dinas dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Pengantar kerja pada Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota setelah mencari dan/atau menerima informasi lowongan pekerjaan dari Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan tenaga kerja dan menerbitkan bukti lowongan pekerjaan secara manual atau melalui online system.
(3)Standar kartu permintaan tenaga kerja sebagaimana tencantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan oleh Dinas melalui :

a.pameran bursa kerja;
b.media cetak atau elektronik;
c.bursa kerja khusus;
d.pusat pengembangan karier di perguruan tinggi;
e.bursa kerja online;dan/ atau
f.sosial media.

Pasal 7

(1)Penempatan tenaga kerja berdasarkan informasi lowongan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh:
1. a.Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
2. b.Lembaga swasta berbadan hukum; dan/atau
3. c.Bursa kerja khusus.
(2)Penempatan tenaga kerja oleh lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja berdasarkan sertifikasi kompetensi dan tingkat pendidikan tenaga kerja.
(3)Lembaga penempatan tenaga kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan penempatan tenaga kerja.

Pasal 8

(1)Pemberi kerja harus menyampaikan laporan mengenai lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja berdasarkan informasi lowongan kerja kepada Dinas dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Laporan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Gubernur melalui kepala Dinas melakukan Pembinaan Informasi Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
(2)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan melalui:
1. a.pelayanan Antarkerja untuk daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsidan Pameran Kesempatan Kerja ;
2. b.penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
3. c.pengelolaan Informasi Pasar Kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. d.pengendalian perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dengan wilayah kerja lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;dan
5. e.pengendalian penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kota Antar Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…