DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup Bab III Dasar Perhitungan dan Penjelasan Teknis Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6322); 5. 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
7.Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan manfaat lainnya.
8.Standar Harga Satuan Barang/Jasa adalah pedoman harga tertinggi barang/jasa untuk perencanaan dan penganggaran dalam APBD.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Survei adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.
11.Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yanga memuat daftar, jenis, spesifiksi teknis, dan barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan sabagai acuan standar kewajaran harga Barang/Jasa dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi harga satuan Barang/Jasa untuk perencanaan anggaran:
1. a.aset lancar;
2. b.aset tetap, kecuali pengadaan tanah;
3. c.aset tetap lainnya; dan
4. d.aset lainnya.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN PENJELASAN TEKNIS

Pasal 4

(1)Harga satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)diperoleh dari data terpilih sebagai harga satuan Barang/Jasa tertinggi;
(2)Perhitungan harga satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuat dengan memperhitungkan:
1. a.hasil survey harga barang/jas atertinggi di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten dan DKI Jakarta;
2. b.menambahkan inflasi;
3. c.menambahkan PPn yang berlaku; dan
4. d.menambahkan keuntungan yang wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemilihan data dan perhitungan harga satuan Barang/Jasa tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Harga satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Standar Harga Satuan Barang/Jasa tertinggi yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah menyampaikan dokumen usulan Standar Harga Barang/Jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
1. a.terjadi perubahan harga pasar dan/atau kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah pada saat perencanaan dan/atau pelaksanaan anggaran; dan
2. b.terdapat jenis dan/atau spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan Perangkat Daerah, namun belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Mekanisme penyusunan dokumen usulan standar harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Perangkat Daerah mengetahui kebutuhan Barang/Jasa yang dibutuhkan;
2. b.Perangkat Daerah harus mendapatkan referensi nama dan harga Barang/Jasa, seperti melakukan survei, mencari di E-Katalog dan/atau dari sumber lainnya yang berkompeten; dan
3. c.Perangkat Daerah menyusun daftar nama dan harga barang/jasa.
(3)Perangkat Daerah menyampaikan dokumen Standar Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Surat Pengantar, ditujukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
2. b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, ditandatangani di atas materai cukup dan distempel;
3. c.Daftar rincian nama dan harga Barang/Jasa, ditandatangani, dan distempel; dan
4. d.Dokumen referensi nama dan harga Barang/Jasa, seperti hasil survey Barang/Jasa, salinan E-Katalog, salinan standar yang dikeluarkan oleh Instansi dan/atau Lembaga Pemerintah dan lembaga lainnya yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada hasil penyusunan dan ketetapan Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 26 Juni 2024 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 26 Juni 2024 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. VIRGOJANTI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 9 Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…