DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Persentase Bagi Hasil PKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berilmt : a. 70% (Tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi;dan b. 30% (Tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2014;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaial Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun. 20O0 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 7997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O00 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Ta}:un 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinta.h, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. J Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dal Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Peruba-han Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (kmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2); Peraturan Gubernur Nomor O3 Tahun 2Ol2 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAI,AM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu. 72. 13. l4 15. 16. t7. Menetapkan 4
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

BAB II

Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berilmt :

a.70 o/o (Tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi;dan
b.30 o/o (Tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PKB sebanyak 3O o/o (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a.30 oh (tiga puluh per seratus) dibagi rata per Kabupaten/Kota;dan
b.70 o/o (tujuh puluh per seratus) dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota.

Pasal 4

(1)Perhitungan penerimaan bagi hasil PKB sebegaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5
(2)Penetapan persentase pembagian hasil penerimaan PKB antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: a' Kota Bengkulu sebesar 25,94 Vo (dua puluh lima koma sembilan puluh empat perseratus);
1. b.Bengkulu Utara sebesar I3,O3 o/o (tiga belas koma nol tiga perseratus);
2. c.Bengkulu Selatan sebesar 9,O8 yo (sembilan koma nol delapan perseratus);
3. d.Bengkulu Tengah sebesar 5,46 o/o (lima koma empat puluh enam perseratus);
4. e.Rejang Lebong sebesar ll,OS o/o (sebelas koma nol lima perseratus );
5. f.kbong sebesar 5,32 o/o (lima koma tiga puluh dua perseratus);
6. g.Kepahyang sebesar 7,34 o/o (tujuh koma tiga puluh empat perseratus);
7. h.Seluma sebesar 8,60 o/o (delapan koma enam puluh perseratus);
8. i.Kaur sebesar 5,81 % (lima koma delapal puluh satu perseratus);dan
9. j.Muko-Muko sebesar 8,37 o/o (delapan koma tiga puluh tujuh perseratus).

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

(1)Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten lKota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/ atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.
(2)Apabila hasil penerimaan PKB pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/ Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berik utnya. 6
(3)Pembayaran Bagi Hasil PKB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan PKB yang telah diperhitungkan pada triwrrlan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2014 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 2 Juni 2Ol4 Plt. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA "ffi r"*r", M. IKHWAN, SH..MH Pembina Tk. I NrP. 19690905 199403 1011 Lampiran Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor :10TAHUN2014 Tanggal : 19 Mei 2014 PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAI"AM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 GUBERNUR BENGKULU, ud, H. JUNAIDI HAMSYAH *ffi^Hmiffiffiii:'" Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1 011 No Kabupaten / Kota Sebesar 30% dibaei rata Per Kabupaten / Kota Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota Jumlah Pembagian Masing-Masing Kabuoaten / Kota 2 3 4 5 6 7=4+6 i24678910 Kota Bengkulu Bengkulu Utara Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Rejang Lebong LebongKepahyangSelumaKaurMuko-Muko 3Oo/o30%3OYo3Oo/o3OYo300/0300/0300/0300/o3Oo/o 10 = lO = 10 = 10=10 = 10=10=10=10 = 10 = 3.00%3.00%3.OOo/o3.00%3.OOo/"3.OO%3.00%3.00%3.OOyo3.OOo/o 131,482 Unit 401,183 Unit x 70% = 57,472 Unit 401,183 Unit x 70% = 34,833 Unit 401,183 Unit x 700lo = 14,073 Unit 401,183 Unit x 70% = 46,127 Ur.it 401,183 Unit x 70% = 13,296 Unit 401,183 Unit x 70% = 24,860 Unit 4O1,183 Unit x 70% = 32,17O Unit 401,183 Unit x 70% = 16,1O9 Unit 401,183 Unit x 70% = 30,761 Unit 4Oi,183 Unit x 70% = 22.94%10.o3% 6.OAyo2.460/08.O5o/o2.320A4.340/05.600h2.81o/5.370/0 25.940/o13.O3yo 9.Oao/o5.460/0 1 1.05%5.320/07.34o/o8.60%5.81%8.37o/o 30.00% 401,183 70.ooyo 100.o0%

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…