Materi Pokok: Persentase Bagi Hasil BBN-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota ditetapkan sebagai berikut: a. 70% (Tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Frovinsi;dan b. 70% (Tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Da,lam Provinsi Bengkulu Tahun 2O14; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 17 Tahun L997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang pgnagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnballan kmbaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 20OO tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang psnagihan Pajak Dengan Surat Paksa (6mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987); c 3. [ll 4. 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan teralhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O25); Undang-Undarg Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ., Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2Ol0 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol1 Nomor 2); Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2OL2 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O11 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O12 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAI,AM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014. BAI} I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Persentase Bagi Hasil BBN-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota ditetapkan sebagai berikut: a.7O Yo (Tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Frovinsi;dan b.3O o/o (Tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Persentase Bagi Hasil BBN-KB sebanyak 30 o/o (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
(l) Perhitungan penerimaan bagi hasil BBN-KB sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bag, hasil penerimaan BBN-KB yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2014 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 2 Juni 2074 PIt. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA HUKUM, M.IKHWAN, SH.. MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1011 l,ampiran Peraturan Gubemur BengkuluNomor : 08 TAHUN 2014 Tanggal : 19 Mei 2014 PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH *'lH;^"fiTi"f i,tl,1i,r" M. IKHWAN. SH..MH Pembina Tk. I NrP. 19690905 199403 1 0i I No Kabupaten / Kota Sebesar 3O7o dibagi rata Per Kabupaten / Kota Sebesar 7O7o dibagi berdasarkan Potensi JuIlllah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota Jumlah Pembagian Masing-Masing Kabupaten / Kota 1 3 4 5 6 7=4+6 12345678910 Kota Bengkulu Bengkulu UtaraBengkulu Selatan Bengkulu Tengah Rejang Lebong IebongKepahyangSelumaKaurMuko-Muko 3OYo3OVo300/03Oo/o3OYo300/03Oo/o30%30%3Oo/o 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 3.00%3.00%3.OOo/o3.00%3.00%3.00%3.OO%3.00%3.00%3.OO% 28,812 Unit: 80,952 Unit x 70% = 10,025 Unit: 8O,952 Unit x 7Oo/o = 6,572 Unit: 80,952 Utrit x 7Oo/. = 3,938 Unit: 80,952 Unit x 70% = 6,881 Unit; 80,952 Urit x 7Oo/o = 2 , 795 Unit : 80 ,952 Ullit x 7 oyo = 4,382 Unit; 80,952 Unit x 70% = 6,511 Unit: 80,952 Unit x 70% = 3,695 Unit: 80,952 Unit x 70yo = 7,34i Unit: 80,952 Unit x 70% = 24.91o/o 8.67yo5.680/03.400/05.91Yo2.420/03.790/o5.63%3.200/06.350/" 27 .91v. 11.670/0 a.6ao/"6.4Oo/o8.95%6.420/06.790/o8.630/06.200/09.35o/o
Membuka PDF…