Materi Pokok: Persentase Bagr Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut : a. 30% (Tiga Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi;dan b. 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987); c J. 4. 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahwr 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Tal:lrun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 96, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O25); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2O07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OOB Nomor 7l; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 20ll tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (L,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2); Peraturan Gubernur Nomor O3 Tahun 2OL2 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O11 Tentang Pqiak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEIAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014.
BAB I
Da,lam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Persentase Bagr Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
BAB III
Bagi Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/ atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemotongan pajak. Apabila hasil penerimaan PBB-KB pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, maka bagran Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Pembayaran penerimaan bagi hasil PBB-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
BAB IV
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2Ol4 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 2 Juni2Ol4 Plt. SEKRBfARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA HUKUM, M. IKHWAN. SH.. MH Pembina Tk. I NrP. 19690905 199403 1011 Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 09 TAHUN 2014 Tanggal : 19 Mei 2O14 PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH *rffrhT1ffi,ff" M. IKHWAN. SH..MH Pembina TK. I NIP. 19690905 199403 1 011 No Kabupaten / Kota Sebesar 30% dibagi rata Per Kabupaten / Kota Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Panjang Jalan Kabupaten / Kota Jumlah Pembagian Masing-Masing Kabupaten / Kota 1 2 4 5 6 7=4+6 I2345678910 Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu UtaraKaurSelumaMuko-MukoLebongKepahiangBengkulu Tengah Kota Bengkulu 30%30%3oo/o300/0300/03Oo/o3Oo/o300/03Oo/o30% 10 = i0 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10=10=10=10 = 3.OOo/o3.OOv,3.OO%3.OOo/os.00%3.OOv"3.000/03.00%3.00%3.00% 689.53 Km 718.61 Km 720.51 Krn 447.94 Km 532.86 Km 719.5O Km376.17 Km 585.23 Km 346.80 Km 893.15 Km 6.030,30 Km x TOYo = 6.030,30 Km x TOio = 6.030,30 Krt x TOYo = 6.030,30 Km x TOVo = 6.030,30 Km x 7Oo/o = 6.030,30 Km x 7OV" = 6.030,30 I(m x 70% = 6.030,30 Km x TOok = 6.030,30 Km x 7OY. = 6.O30,3O I(m x 7O% = 8.OOo/o8.34%a360/o5.2Oo/o6.rgyo8.35%4.370/06.79o/o4.O30/o LO.37Yo 11.00%11.340ht1.36% 4.200/09.19% r1.35% 7.370/"9.790k7.O3o/o 13.37o/o 3.00% 6,030.30 70.ooyo ioo.00%
Membuka PDF…