DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur, ini meliputi: a. Peraturan Gubenur; b. Peraturan Bersama Gubernur; dan c. Keputusan Gubernur. Dalam setiap penyusunan peraturan kepala daerah dan keputusan daerah harus berdasarkan pada asas: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kesepakatan bersama. Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/ atau rapat koordinasi teknis. Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.

(6)(71
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)9
(5)Rancangan Peraturan Bersama Gubernur untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
(6)Rancangan Peraturan bersama Gubernur ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Gubernur dengan ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1O berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap pengharmonisasian, penelaahan dan pengkoreksian rancangan peraturan bersama kepala daerah.

Pasal 13

(1)Keputusan Gubernur merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Pimpinan SKPD menJrusun Rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum.
(4)Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Gubernur.
(5)Penandatanganan Rancangan sebagaimana dimaksud ayat
(4)dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
(6)Pendelegasian penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berlaku secara mutatis dal mutandis terhadap pengharmonisasian, penelaahan dan pengkoreksian rancangan Keputusan Gubernur. 10

Pasal 15

(1)Penl,usunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah diiakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 17

(1)Pengundangan Peraturan Gubernur ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
(2)Apabila Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
(3)Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur.
(4)Naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Biro Hukum.
(1)
(2)11

Pasal 18

Peraturan Bersama Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 19

Pengundangan Peraturan Bersama Gubernur yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor. Apabila Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjalasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor. Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Gubernur. Naskah Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Biro Hukum.

(3)
(4)Pendokumentasian Gubernur dilakukan Bagizn Kesatu Pendokumentasi

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 20

produk hukum yang diterbitkan oleh oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 21

Penyebarluasan naskah Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama, dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum. Penyebarluasan naskah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Berita Daerah. (2\ 72

Pasal 22

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, public heaing, 1okakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, utebsite dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…