DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Perjalanan Dinas jabatan terdiri dari : a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan b. Perjalanan dinas luar daerah. Biaya Perja)anan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: a. uang harian b. biaya transportasi; c. biaya penginapan; d. uang transportasi; dan/ atau c. sewa kendaraan dalam kota. Pelaksana perjalanar dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan, Peiaksana SPPD mempertanggungiawabkan : a. pelaksanaan perjalanaN dinas kepada- Pemberi dengan menyampaikan laporan dinas; dan b. laporan biaya perjalanan dinas kepada PA/KpA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (l-embaran Negara Tahun 1967 Nomor 19. Tambahan Lembaran Ncpara Nomor 2828); Mengingat : l. 3. 4. 2. a. 9. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik lndonesia Taiun 2003 Nomor 47, Tambahal Lembaran Negar:a Republik lndonesia Nomor 4286); Undarg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 ter.tar,g Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan l,embararl Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundaflg-undarrgall (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2014 tentaig Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimala telah teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaian Kedua Atas Undaig-Undang Nomor 23 Taiun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s7a); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentaog Pengelolaan Bararg Milik Negara/Daerah (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pen)'usunan Anggalan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 754), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentarg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik [ndonesia Ta]run 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANC PERJALANAN DINAS DI I,INGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKUI-U.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2.cubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilai Raklrat Daerah Provinsi Bengkulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Pegawai Negeri Sipil yang disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Ca]on Pegawai Negeri Sipil Pemerintal Provinsi Bengkulu.
6.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dai menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas terkait dengan pelalsanaan perja.laran dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
7.Pe{alalan Dinas adalah perjalalan yarg dilaksanatan oleh Gubernur dan Wakit Gubernur, Pimpinan dan Anggota DI'RD, Pegawai Negeri Sipil, serta Non PNS dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bengkulu. 4
8.Non PNS adalah orang pribadi selain Pejabat Negara, Pimpinan dan AnBgota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintai Provinsi Bengkulu seperti Pegawai Tidak Tetap dan/atau lainnya yang ditugaskar oleh pejabat yang beru,enalg melakukan peqalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
9.Pedalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dal kembali ke tempat kedudukan semula.
10.Perjalanan Dinas Dalarn Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar Kantor atau Tempat Kerja ke Daerah kota/kabupaten dalam Provinsi Bengkulu, atau ke Daerah kota/kabupaten wilayah DKI Jakarta untuk Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta. ll.Pedalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalarai dinas keluar Wilayah Provinsi Bengkulu, dan bagi Kantor Peru'akilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta keluar Wilayal DKI Jakarta.
12.Lumpsum adalah suatu jumlah uarlg yang telai dihitung terlebih dahulu \pre-calcul@ted. amount\ daj. dibayarkan sekaligus.
13.Biaya riil (real cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaral yang sah.
14.Bukti pengeluaran yang Sah adalah pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan bempa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kwitansi/tanda bukti penenmaan biaya perjalalal dinas atas nama yang melaksanakan perjalalan dinas.
15.Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan dalam bentuk surat dinas kepada pejabat negara/Pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh pejabat berwenarrg untuk melalsanakal perjalanan dinas.
16.Surat Perintah Pedalanan Dinas l,ang selanjutnya disebut SPPD adalal surat perintah kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, pega\4'ai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanalan perialalan dinas.
17.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya per1alanan dinas yang dihitung sesuai kebutuha! riil berdasarkan ketentuan yarlg berlaku.

(1)
(2)5 BAB I] JENIS PER,IALANAN DINAS JABAT,{N

Pasal 2

Perjalanan Dinas jabatan terdiri dari :

a.Perjalanan dinas dzrlam daerah; dan
b.Perj:rlanan dinas lu;rr daerah.

Pasal 3

Perjalanan dinas jabatan merupakan pcr.jalanan dinas untuk kepentjngan Penrerintah Provinsi Bengkulu. darj tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembilli ke tcmpal kedudukan semul:r. Pcrjalanzrn di1r21s jabatan sebagaimana din:rksttd pada ayat (1) termaslrk pula pcrjalanan yang dilzrkukan dalam hal:

a.pelaksanaan tugas dan lingsi yang melckat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsuitasi dan scjenisnya; menempuh uijan dinas/ ujian iabatan; memperoleh pcngobatan berdasarkan su.at keler-ang.tn clokter karena mcndapat cedera pada waktu/karena mclakukan tugas;
e.mengikuti pendidikan dan pelatihant
f.mcnjemput/ mengantarkan ke tempat pcmakaman jenazah ()ubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal duni21 dalam mclakukan pe.jalanan dinas.

BAB III

BIAYA PERJAI,ANAN DINAS

Pasal 4

Biaya Perja)anan dinas jabatan tcrdjri atas kon-lponen sebagai berikut:

a.uang harialrl
b.biaya transportasi;
c.bialra penginapln;
d.uang rcprcscntalsi; dan/ atau
c.se{.a kendaraan dalam kota. Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berpedoman pada st.rndar biaya perjalilnan dinas yang diretapkan dengan Keputusan Gubernur. d

(1)t2) 6 pasal 5 Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.uang makan
2. b.uang satu; dan
3. c.uang transportasi lrkal.

Pasal 6

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a.perjalanan dinas dari tempat kerja /kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus lstasiun /bandara /pelabuhan keberangkatan /pool kendaraan travel;
b.Gubernur/Wa&il Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah menggunakan transportasi dengan fasilitas bisnis untuk Pesawat Terbang, fasilitas Eksekutif untuk Kereta Api/Bus, dan fasiltas yery Important Person (VIP) untuk Kapal Lauti dar
c.Retribusi /Airport Tox dan sejenisnya yarrg dipungut di terminal bus /stasiun /bandar udara /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Pasal 7

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat menginap lainnya, dalam hai tidak ada hotel di tempat/kota/daerah tempat tujuan.
(2)Ketentuan pemberian biaya penginapan adalah :
1. a.diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
2. b.diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu a.lat transportasi lanjutan, dalam hal perjalanar dinas harus berpindah/ berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yaig lain;
3. c.diberikan penginapan untuk mengikuti pendidikan /kursus /workshop /seminar /pelatihan /bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanvak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
(3)Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. 7 Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujual; dan Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkzln secara lumpsum. b.

Pasal 8

Uarlg representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi, selarna melakukan perjalanan dinas.

Pasal 9

(1)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat diberikan kepada Gubernur dan Wakil cubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tduarl-
(2)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaal kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, untuk kegiatan yang dilakukal secara kolektif serta bertaraf nasional dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
(3)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimaia dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan yang bersilat insidentil dal sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyat, dan pajak.

Pasal 10

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan datam 5 (lima) tingkat, yaitu:
1. a.tingkat A, untuk cubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta pejabat Pimpinan Tinggi Utama dal Pimpinar Tinggi Madya;
2. b.tingkat B, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi pratama;
3. c.tingkat C, untuk Pejabat Administrator/pNs Golongan IV;
4. d.tingkat D, untuk Pejabat Pengawas /pNS Golongan III; dan
5. e.tingkat E, untuk Staf Pelal<sana Golongan II dal L a
(2)Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, ditentukan oleh pejabat yang berwenang/ PA/KPA, sesuai dengal tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutal.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 1 I Pelaksana perjalanar dinas wajib terlebih dallulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yaig berwenang.

Pasal 12

Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tfrgas dan menandatangani SPPD adalah sebagai berikut :

a.Gubernur bagi :
1. 1.Gubernur ;
2. 2.Wakil Gubernur ; darl
3. 3.Sekretaris Daerah.
b.Ketua DPRD bagi :
1. 1.Ketua;
2. 2.Wakil Ketua; dan;
3. 3.Anggota;
c.Sekretaris Daerah bagi :
1. 1.Para Asisten;
2. 2.Staf Ahli;
3. 3.Sekretaris DPRD;
4. 4.Inspektur;
5. 5.Kepala Bappeda;
6. 6.Kepala Dinas Daerah;
7. 7.Kepala l,€mbaga Teknis Daerah;
8. 8.Kepala Biro; dal
9. 9.Kepala Lembaga Lainnya.
d.Kepala Biro bagi Pejabat dan Staf bawahannya serta Non PNS; dan
e.Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Daerah, Kepala I-embaga Teknis Daerah, darl Kepala Lembaga Lainnya bagi Pejabat dan Staf serta Non PNS dibawahnya dan/atau untuk pejabat dan Staf serta Non PNS lainnya yang menggunakal biaya perjalanan dinas di lingkungannya. 9

Pasal 13

(1)Surat Perintah Tugas, SPPD dan laporan pelaksanaan pcrjaiaurarr dirras rrrcrupakarr sci-ragiarr'uukii pertanggungjawaban pelaksanaan peialanan dinas.
(2)Da-lam SPPD tida-k boleh ada pelrghapusan atal-! ca-ca-t- cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan- perubahan dilakukan dengan coretan dan harus ,iiirri'Dijiri paLaf dali pejairai yailg berweiialg membidangi ketatalrsahaan pada SKPD. {-3) Penghitr-lngan hesar jrtmlah bia-ya- perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD. {4) Pembebanan pembayaran braya perjaianan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang muka perjal:rnan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas;
(5)Untuk perhitungan jumlah hari pedalanan dinas dalam SPPD dicantLlmkan :
1. a.?ariggai berarigkai dari icriipai kedudukarr/ icrripd.i berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
2. b.Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju; dan
3. c.Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yaIIg berwenang.
(6)Biaya pedalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dar, at cost/ real cos, serta diperhitungkan sesuai iumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dibuktikan dengan melampirkan tiket dan bodrd.ing pass, kecuaii biaya penginapan Ia, ,,,r 'riirrrdP ud, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjeLlanan dinas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…