DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas: a. Sekretaris Daerah Provinsi; b. Staf Ahli Gubernur; c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; e. Asisten Administrasi Umum; f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanGubernur BengkulutentangKedudukan,SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi SertaTataKerjaSekretariatDaerah;

1.Undang-UndangNomor9Tahun1967tentangPembentukan PropinsiBengkulu(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1967Nomor19,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor2828); --- --- --- --- --- -------·-··--- - -�-�------ --- ---
2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2854);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah Provinsi.
7.Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Jabatan Fungsional Tertentu adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Sekretariat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf dengan Tipelogi B.
(2)Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian secara administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administratif.
(4)Sekretariat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah Provinsi;
2. b.Staf Ahli Gubernur;
3. c.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. d.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
5. e.Asisten Administrasi Umum;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
3. c.Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(3)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
1. a.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  1. 1.Bagian Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; b) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama; dan c) Sub Bagian Tata Usaha.
  2. 2.Bagian Otonomi Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; b) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan c) Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
  3. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual; b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
2. b.Biro Hukum membawahi:
  1. 1.Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; b) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan c) Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.
  2. 2.Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I; b) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan c) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.
  3. 3.Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Sub Bagian Litigasi; dan c) Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.
(3)Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
1. a.Biro Perekonomian membawahi:
  1. 1.Bagian Kebijakan Perekonomian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro; b) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan c) Sub Bagian Tata Usaha.
  2. 2.Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan c) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.
  3. 3.Bagian Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; b) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
2. b.Biro Administrasi Pembangunan membawahi:
  1. 1.Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  2. 2.Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; b) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan c) Sub Bagian Tata Usaha.
  3. 3.Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah; b) Sub Bagian Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan d) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.
(4)Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
1. a.Biro Organisasi membawahi:
  1. 1.Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi; b) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan c) Sub Bagian Analisis Jabatan.
  2. 2.Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; b) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan c) Sub Bagian Budaya Kerja dan Kepegawaian.
  3. 3.Bagian Tatalaksana membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Sub Bagian Pelayanan Publik; dan c) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan.
2. b.Biro Umum membawahi:
  1. 1.Bagian Rumah Tangga membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Sub Bagian Urusan Dalam; dan c) Sub Bagian Tata Usaha dan Layanan Umum.
  2. 2.Bagian Administrasi Keuangan dan Aset membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda; b) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan c) Sub Bagian Perencanaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset.
  3. 3.Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; b) Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; dan c) Sub Bagian Protokol dan Pelayanan Tamu.
(5)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administratif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
4. d.pemantaauan dan pengeavaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
5. e.pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
2. b.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
3. c.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
4. d.pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
2. b.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
3. c.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
4. d.pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
5. e.pelaksanaan dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
7. g.mengikuti rapat yang berkaitan dengan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum sesuai disposisi atasan; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

(1)Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
2. b.penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
4. d.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
5. e.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.mengikuti rapat yang berkaitan dengan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum sesuai disposisi atasan; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

a.Kepala Bagian Pemerintahan;
b.Kepala Bagian Otonomi Daerah; dan
c.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

(1)Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
6. f.menghadiri rapat yang berkaitan dengan pemerintahan sesuai disposisi atasan;
7. g.pengevaluasian pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan;
8. h.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

Kepala Bagian Pemerintahan membawahi:

a.Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
b.Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama; dan
c.Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1)Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
4. d.menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
5. e.menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota;
6. f.menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;
7. g.menyiapkan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing;
8. h.menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
9. i.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
10. j.menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
11. k.menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
12. l.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam Forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
13. m.melaksanakan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang administasi pertanahan;
15. o.melaksanakan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan.
16. p.menghadiri rapat yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah sesuai disposisi atasan;
17. q.pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
18. r.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;dan
19. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…