DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

pedoman rujukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu; prosedur rujukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rujukan Penanganan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Provinsi Bengkulu;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) .sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882); http://jdih.bengkuluprov.go.id 3.Undang-UndangNomor23Tahun2004tentang PenghapusanKekerasanDalamRumahTangga[Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor95); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014N.om.or244,,TamhahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakali,terakhirdenganUndang-UndangNomor11 Tahun2020tentangCiptaKerja(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2020Norn.or245,,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6573);
5.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1968tentang BerlakunyaUndang-UndangNomor9 Tahun1967dan PelaksanaanPemerintahandiPropinsiBengkulu{Lemharan NegaraRepublikIndonesiaTahun1968Nomor34, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 2884); u.PeraturanDaerahNomor21 Tahun200-6tentang PencegahandanPenanggulanganKekerasanTerhadap PerempuandanAnak(LembaranDaerahProvinsiBengkulu Tahun2006Nomor21); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN GUBERNURTENTANGPEDOMANRUJUKAN PENANGANANTERPADUPEREMPUAN DANANAKKORBAN KEKERASAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernuriniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsiBengkulu. 2.GubernuradalahGubernurBengkulu. 3.Bupati/Walikota adalahBupati/WalikotadiProvinsi Bengkulu. 4.Dinas adalahdinasyang melaksanakan tugasdan fungsinya untuk menyediakanpelayanan bagip.er.empuan dan anak korban kekerasan.
5.PelayananTerpadu adalah serangkaiankegiatan untuk melakukanperlindunganbagikorban kekerasanberbasis genderdan anakyang dilaksanakan s.ecara bersama.al.eh instansi ataulembaga terkaitsebagai satu kesatuan http://jdih.bengkuluprov.go.id penyelenggaraanpelayananlembaga,rehabilitasi psikososial,pemulangan,reintegrasisosial,danbantuan hukumbagikorbankekerasanberbasisgenderdananak.
6.PusatPelayananTerpaduPemberdayaanPerempuanDan Anakyang selanjutnyadisingkatP2TP2Aadalahpusat kegiatanterpaduyangdidirikanKementerian PemberdayaanPerempuanDanPerlindunganAnakyang menyediakanpelayananbagimasyarakatIndonesia terutamaperempuandan anakkorbantindakkekerasan. 7.UnitPelaksanaTeknisDaerahPerlindunganPerempuan danAnakyang selanjutnyadisingkatUPTD PPAadalah lembagateknisyangmelaksanakanpenyediaanpelayanan bagimasyarakatterpaduuntukperempuandananak kor.bankekerasan. 8.Korbankekerasanadalahperempuandan anakyang mengalamipenderitaanfisik,psikis,seksual,penelantaran, eksploitasidanperlakuanyangsalah. 9.Perempuanadalahseseorangyangmempuny.aivagina, dapatmengalamimenstruasi,memilikirahimdankelenjar susu. 10.Anakadalahseseorangyangbelumberusia18(delapan belas)tahun,termasuk anakyangmasihdalam kandungan. 11.Kekerasan terhadapperempuanadalahsetiaptindakan berdasarkanperbedaanjeniskelaminyangberakibatatau mungkinberakibatkesengsaraanataupenderitaan perempuansecarafisik,seksualataupsikologis,termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atauperampasan kemerdekaansecarasewenang-wenang,baikyangterjadidi ranahLemb.aga.atau dalamkehidupanprihadi. 12.Kekerasanberbasisgenderadalahkekerasanyang ditujukan terhadap seorang perempuan karenadiaadalah perempuan,atauhal-halyang memberiakibatpada perempuan secara tidakproporsionaLHal tersebut termasuk tindakan-tindakanyang mengakibatkan kerugian ataupenderitaanfisik,mental danseksual atau ancaman-ancamansepertipaksaandanperampasan kebebasan lainnya, 13.Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anakyang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secarafisik,mental, seksual, psikologis, http://jdih.bengkuluprov.go.id termasukpenelantarandanperlakuanburukyang mengancamintegritastubuhdanmerendahkanmartab.at anak. 14.Hakkorbanadalahhakyangharusdidapatkan,digunakan dandinikmati olehkorbanyang meliputihak atas penanganan,perlindungan,sertapemulihandengantujuan untukmenjadikankehidupankorbanlebihbaik, bermartabatdansejahtera,yang dilakukandengan berpusatpadakebutuhandankepentingankorbanyang komprehensif,berkualitas,berkelanjutan,danpartisipatif, 15.Penangananpengaduan adalahserangkaiantindakan yangdilakukanolehpenyelenggaralayananterpaduuntuk menindaklanjutilaporanadanyatindakkekerasan terhadapperempuan dananakyangdiajukankorban, keluargaataumasyarakat. 16.Pendampingan adalahsuatukegiatanataurangkaian kegiatanuntukmembantuperempuandananak korban kekerasan dalammengaksesberbagaibentuklayananyang dibutuhkandalam mengatasipersoalanyangmuncul sebagaidampakkekerasanyangdialami. 17.PelayananKesehatan adalahupayayang meliputiaspek promotif,preventif,kuratif,dan rehabilitatif. 18.Rehabilitasisosialadalahpelayananyang ditujukan untukmemulihkandanmengembangkankemampuan seseorangyang mengalamidisfungsisosialagardapat melaksanakanfungsisosialnyasecarawajar, 19.Penegakan hukum adalahtindakanaparatyangdiberi kewenanganolehnegarauntukmelaksanakanperaturan perundang-undangan.
20.Bantuan hukum.adalahjasa hukumyangdiberikanoleh pendampinghukumdan advokatuntukmelakukanproses pendampingansaksi dan/ataukorbankekerasan terhadap perempuandan anakyang sensitivegender. 2 LPemulangan adalah upayamengemb.alikanperempuan dan anak korbankekerasandariluar negeriketitik debarkasi/entrypoint,ataudari daerahpenerimake daerah asal. 22_Reintegrasisosial.adalah upaya penyatuanKemb.alikorban denganpihak keluarga,keluargapengganti,atau masyarakatyang dapatmemberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. http://jdih.bengkuluprov.go.id 23.PemulihanKorbanadalahsegalaupayauntukpenguatan perempuan dananakkorbankekerasanagarlebihberdaya, baikfisik,psikis,seksual,sosialdanekonomi. 24.Rujukan adalahserangkaiankegiatanpemindahan, pelimpahan,penerimaandan/ataupembagianperandan tanggungjawabpenanganan,perlindungandanpemulihan perempuandananakkorbankekerasanantarLembaga Layananditingkatkabupaten/KotadanProvinsi. 25.LayananRujukanadalahmekanismeataustandaryang digunakansebagaiacuanataupanduanbagiinstitusi pengadalayanan(termasukLembagadanDinas/PDterkait ditingkatdaerah)dalammenyelenggarakanlayanan berdasarkankebutuhankorbanmelaluikomunikasi dan koordinasitermasukrujukanperempuankorhan kekerasansesuaidenganprinsip-prinsipnya. 26.Tujuanrujukan adalah agarperempuandananak korban kekerasanmemperolehlayananlebihcepatdan tepat secarakomprehensif,berkualitas,berkelanjutan, partisipatifdanberfokuspadakorban. 27.Rujukanbersamaadalahserangkaiankegiatanrujukan penanganankorbandariLembagaPelayananPerujuk kepadaLem.bagaPelayananPenerimaRujukanuntuk tujuanagarpenanganankorbantersebutmenjadi tanggungjawabbersama. 28.LembagaPelayanan adalahlembagayang memberikan layananpengaduan,penanganan,pendampingan dan pemulihanperempuandan anakkorbankekerasanbaikdi tingkatKabupaten/KotamaupunProvinsi. 29.LembagaPelayananPerujuk adalahLembagaPelayanan yangmelakukan rujukanpenangananperempuan dan anakkorbankekerasankepadaLembagaPelayanan PenerimaRujukanbersama. 30.LembagaPelayananPenerimaRujukan adalahLembaga Pelayananyang menerima rujukanpenanganankorban dariLembagaPerujuk. 31.RencanaTindakLanjutadalahserangkaiankegiatanyang merupakan tanggungjawabLembagaPelayananPerujuk danPenerimaRujukansetelah penanganan perem.puan.dan anak korban kekerasan diberikanoleh keduaLembaga Pelayanan secara timbal balik. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 2

(1)MaksudditetapkannyaPeraturanGubernurmiadalah sebagai: a.pedomanrujukanpenangananperempuandan anak korbankekerasandiProvinsiBengkulu; b.prosedurrujukanpenangananperempuandan anak korbankekerasandiProvinsiBengkulu.
(2)TujuanditetapkannyaPeraturanGubernuriniyaitu: a.terpenuhinyapelayananyangdibutuhkanbagi perempuandananak korbankekerasandengancepat, tepat,aman,tuntasdanberkesinambungan; b.meningkatkankoordinasi danketerpaduanpenanganan perempuandananakkorban keker.asan diProvinsi Bengkulu; c.meningkatkanperandan tanggungjawabpemerintah daerahdalampenanganandanpembiayaanrujukan perempuandananakkorbankekerasan, Pasal 3 RuanglingkupPeraturanGubernuriniterdiriatas: a.Prosedurlayananrujukan;
1. b.LembagaPenyediaLayanan; c.MekanismeRujukan; d.Pembiayaan; e.Pembinaan, pengawasandanevaluasi;dan f.Pelaporan. BABII PROSEDURLAYANAN RUJUKAN Pasal 4 -(1) Prosedurlayanan rujukanpenang.ananperernpuan.dan anakkorbankekerasandiDaerahmeliputi: a.prinsip rujukan; b.kriteriakorban; c.persyaratanrujukan; d.mekanisme rujukan; e.jangkawaktu; f.biaya; _g.produklayanan rujukan; h.saranadanprasarana; i.kompetensipetugaspelaksana;
2. j.jumlahpelaksana;
3. k.jaminan kerahasiaandan kearnanan; 1.pengawasan; m.tempatpelaksanaan; http://jdih.bengkuluprov.go.id n.rencanatindaklanjut;dan o.pencatatandanpelaporandatakorban rujukan.
(2)Prinsiprujukansebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf ameliputi: a.nondiskriminasi; b.kesetaraan; c.kerahasiaan; d.disetujuikorban/Keluarga/Pengampuh; e.kepentingan terbaikbagikorban; f.berkeadilan g.komprehensif; h.keberlanjutan; 1.kesegeraan;dan J.berkualitas.
(3)Kriteriakorbanrujukansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufbmeliputiperempuankorbankekerasanberbasis genderdan anak. _(4)Persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc meliputi: a.adanyasuratrujukan; b.adanyaformulirrujukanyang berisikan:identitas korban,kronologikorban,.daninformasipenariganan yang sudahdiberikan,kebutuhanlayanan,dan rekomendasilainnya; c.DokumenKependudukan(KTPatauKKatauKIP atau AkteKelahiran ataudokumensuratketerangandari pihakperujuk /lintassectoryangterkait:DinasSosial, Dinaskependudukandanpencatatansipil); -d.Informasi Lembagalayananpenerima rujukan.
(5)Jangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufe minimal1(satu)haridanmaksimal14(empatbelas)hari kerja. f6)Produklayananrujukansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufg,meliputi: a.Visumetrepertum,visumpsiki atrikum,pemeriksaandan perawatanmedis,jaminanbiayapersalinandan perawatanKesehatan reproduksi sertapemeriksaandan perawatanmedislainnya, TestDNA; b.hasil pemeriksaan psikologis; c.laporan hasilanalisasosial; d.laporan konsultasi hukum,mediasi; e.bantuan jaminan hidup selamamasapenanganandi RumahAman, Rumah singgah/sheZter/panti meliputi http://jdih.bengkuluprov.go.id tersedianyatransportasi danlogistikyaituobat-obatan, makandanminumsertapakaian; f.penyiapankebutuhanteknisyaitudata/dokumentasi korban,suratketerangankorban,suratrujukanatau rekomendasi,form/bukucatatanpendampingan.
(7)Sarana-prasaranasebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufhmeliputi: a.saranadanprasaranapersiapanyaiturumah perlindungansementaraataurumahaman,Rumah singgah/shelter/pantiuntukkorbandalamproses rujukan; b.saranatransportasiataubiayatransportasidalam menjangkaulayanan, pemulanganbagikorbanyang tidakmampu; c.dukunganreintegrasidan rehabilitasi sosial.
(8)Kompetensipetugaspelaksanasebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufimeliputi: a.memahamiprinsiprujukandanmekanismerujukan; b.mampumelakukan assesmenrujukandengankorban; c.mampumelakukankoordinasi dankomunikasidengan lembagalayananpenerimarujukan.
(9)Jumlahpelaksanasebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufjpaling sedikitberjumlah2(dua)orang.
(10)Jaminankerahasiaandankeamanansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufk,meliputi: a.tidakmemberitahukankepadawartawan; b.menghindarikomunikasimelaluimediasosial; c.berkoordinasi denganlembagayang bertanggung jawab; d.berkashanyadiberikankepadapihakyangterkait; e.koordinasi dengankepolisiandankeamanan.
(11)Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf1, meliputi: a.pengawasaninternal yaitupengawasanyang dilakukan olehKetuaLembagaPerujukdanKetuaPenerima Rujukanmelalui rapatkoordinasi danevaluasi.
1. b.Pengawasanekstemal yaitupengawasanyang dilakukanolehDinasP3APPKB.
(12)Tempatpelaksanaansebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufm,meliputi: a.UPTD PPAProvinsi;
1. b.Lembagalayanan;
2. c.RumahAman,tinggal sementara;
3. d.Rumah singgah/shelter/panti. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(13)RencanaTindakLanjutlayananrujukansebagaimana dimaksudpadaayat.(1)hurufn,dilakukansesuaidengan proseduroperasionalstandarlembagapelayananmasing- masmg.
(14)Pencatatandanpelaporandatakorbanrujukan sebagaimanadimaksudpadaayat.(1)hurufo, dilakukan antarlembagalayanansecara terintegrasimelaluisistem informasionlineperlindunganperempuandananakyang difasilitasiolehDinas. BABHI LEMBAGAPENYEDIALAYANAN Pasal 5
(1)Lembagapenyedialayananbagiperempuandan anak korbankekerasanantaralain: a.penyelenggaralayananpendampingankorban; b.penyelenggaralayananmedis; c.penyelenggaralayananpsikologidanpsikososial; d.penyelenggaralayananbantuanhukum; -e.penyedialayananrumahaman/perlindungan; f.penyedialayananpenguatanekonomi perempuandan anakkorbankekerasan.
(2)Lembagasebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakan kewenanganDaerah, sebagaiberikut: a.UPTD PPAProvinsi;
1. b.Dinas;
2. c.PerangkatDaerah terkait; d.BalaiLatihanKerja; e.RumahSakitUmumDaerah; f.RumahSakit JiwaDaerah; g.Puskesmas; h.SafeHouseRafflesia.

Pasal 6

LembagasebagaimanadimaksudpadaPasal 5dalam melaksanakan tugasnyadapatberkoordinasi dengan: a.UPPAPolda; b.UPPAPolres;

c.UPTDKabupaten/Kota;
d.DinasSosial Kabupaten/Kota;
e.LembagaBantuanHukum; f.WomanCrisisCentre; g.HimpunanPsikologiIndonesia;
h.PosBantuanHukum

Pasal 7

Lembagapenyedialayananbagiperempuandan anak korban kekerasanberkewajiban: http://jdih.bengkuluprov.go.id a.menerimalaporankasuskorbankekerasanperempuandan anakdariperorangan,masyarakatataupunlembagalayanan pendampingankorbanlainnya; b.memberikanpelayanandenganberpedomanpadaprinsip layanansepertiyangtercantumpadapasal 4ayat(2); c.menunjukpetugasuntukmemberikanlayananyang dibutuhkankorbansesuaidengankompetensinya; d.melakukanlayananrujukanpadalembagalayananlainyang sesuaidengankebutuhankorbanberdasarkanmekanisme rujukanyangtelahdisusun. BABIV MEKANISMERUJUKAN Pasal 8 (1-)Mekanismerujukanpenanganganperempuandan anak korbankekerasanterbagikedalam3(tiga)tahapanyaitu: a.tahapanpersiapan; b.tahappelaksanaan rujukan;dan c.tahaptindaklanjut;

(2)Tahapansebagaimanadimaksud ayat(1)harusterintegrasi dengankebutuhankhususperempuandananakkorban kekerasan.dansalingberkaitanserta-dilakukansecara berurutanolehlembagaperujukmaupunlembagapenerima rujukan. BagianKesatu TahapanPersiapan Pasal 9 Tahapanpersiapanmerupakantahapanyang harusdilakukan olehlembagaperujukmau_punlembaga_penerimarujukan sebelumkorbandirujuk,yangterdiridari: a.Assessmentterhadap kebutuhanrujukan(jenislayanan, perjalanan,keamanan termasuksituasi daruatyang mungkindihadapi,risiko,kebutuhan khusus,akomodasij; b.Asessmentterhadaplayananlembagapenerima rujukan, (jenislayanan,prosedurclanketentuanlayanan, pembiayaan,dan rekam jejak); c.menginformasikanke_padakorban tentang hasil assessmentterhadaplembagapenerimarujukansecara langsung ataumenggunakanjurubahasa/alatjika perempuankorban adalah perempuan dengandisabilitas atau melalui pendamping jika korban adalah perempuan dengan disabilitas mental berat. http://jdih.bengkuluprov.go.id d.mendapatkaninformedconsent/persetujuandarikorban untukdirujukdanlembagayangdipilih.contoh: 1.Dalamkasustertentu,misalkorbanadalahperempuan disabilitasmental berat/tidakmemungkinkanmemberi informedconsentsecaraverbalatautertulis,informed consenttetapharusdimintakan darikorban-dengan melibatkanpendamping/keluarga/ahliyang memahami komunikasi dengankorban. 2.Dalamkasuskorban adalahberusiaanak,informed consent harusdibuatdandiisidanditandatangioleh orangtua/wali/pengampudenganpersetujuandarianak yangbersangkutan. e.menyiapkandokumenrujukanyangdibutuhkan; f.melakukankoordinasicalonlembagapenerimarujukan yangdisetujuiolehkorban; g.menyusundanmenyepakati rencanarujukanBersama Lembagapenerimarujukan; h.menyepakatitanggungjawab masing-rnasing. BagianKedua TahapPelaksanaanRujukan Pasal 10 Tahappelaksanaanmerupakantahapanyangharusdilakukan olehlembagaperujukmaupunlembagapenerima rujukansaat korban dalarnproses rujukan,dengantahapan sebagaiberikut: a.lembagaperujukmenginformasikan rencanapelaksanaan rujukan kepadakorbandanmenggali pendapatdan kemungkinan risikokepadakorban; b.lemba_gaperujukrnenghubungkankorbandanlembaga penerimarujukandenganmengantar /menjemput/datang sendiri(sesuaikesepakatanantaralembagaperujuk, lembagapenerimarujukandankorban); c.lembagapenerimarujukanmemeriksadokumenrujukandan mengkonfirmasikondisikorbanselamaperjalanan; d.serah terima tangung jawablayanan, yang dituangkan dalam berita acaradarilembagaperujukkepadalembaga penerimarujukan;
1. e.Lembagaperujukdan1embagapenerimarujukan menyepakatitanggung jawab monitoring danevaluasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id BagianKetiga TahapanTindakLanjut Pasal 11 Tahapan tindaklanjutmerupakantahapanpascapelaksanaan rujukandilakukan,dengantahapansebagaiberikut: a.lembagapenerimarujukanmenginformasikanprmsip pendampingan,jenislayanan,aturanyangberlakukepada korban; b.lembagapenerimarujukanmembangun dengankorban; c.lembagapenerimarujukanmembuatrencanapelaksanaan layananlanjutanyangdibutuhkankorban; d.lembagapenerimarujukanmelaksanakanpemberian layanan; e.lembagapenenmarujukanmelakukankonfirmasiproses danhasillayanansertaumpanbalikdarikorban; f.lembagapenerimarujukanmembuatlaporan,rekomendasi layanandanmenginformasikannyakepadaLembaga perujuk; g.lembagaperujuk.dapatmelakukanpemantauanterhadap situasikorbandantindaklanjutrujukan; h.lembagaperujukdanlembagapenerimarujukan melakukanevaluasibersamaprosesdanhasilrujukan; 1.lembagaperujukdanlembagapenerimarujukanmembuat kesepakatanpenangananlanjutanpascatindaklanjut rujukan. Pasa112 Formatdokumen rujukansebagaiamanatercantumdalam LampiranPeraturanGubernuriniyang merupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanGubernurini. BABV TanggungJawabDanKewenangan Pasal 13 Baik lembaga peruJukmaupunlem-baga penerima rujukan memiliki tanggung jawab danwewenang di masing-masing tahapanyang akanmemudahkandanmengefektifkan rujukan kasus. kepercayaan http://jdih.bengkuluprov.go.id BagianKesatu TanggungJawabdanKewenangan padaTahapPersiapan Pasal 14 Tanggung jawabLembagaperujuk: a.memberikaninformasikepadakorban tentangrencana rujukan.lnformasiyangdiberikantersebutmemuat: 1.pertimbanganmelakukanrujukan; 2.lembagapenerimarujukan; 3.layananyangakanditerimadilembagapenenma rujukan;dan 4.keuntungandan resikodari rujukanyangakandilakukan. b.melakukankomunikasi/kesepakatanrujukandengan lembagapenerimarujukanmelaluiemail_/telepon/media yanglaindandidokumentasikan. c.membuatMoUtertulistentang kesepakatanrujukandengan Lembagapenerimarujukan,diantaranyamemuattahapan rujukantermasukmekanismemonitoringdanevaluasi,dan pembiayaan. d.menyediakanmekanismekomplainbagikorban; e.menyiapkandokumenberupa: 1.'Suratrujukan(yangberisipermohonanmenjadilembaga rujukanterrnasukiderrtitas korban,alasan merujuk,kebutuhandankepentingankorban); 2.Kronologikasus; 3.Dokumenpelengkapyangdibutuhkanuntuklayanan (sepertihasil pemeriksaanpsikologis,fotokopi KK/fotokopiKTP,aktanikahbilamanaperludansurat kuasa]; 4.Informedconsent/pernyataankesediaankorbanuntuk dirujuk(bisadalambentuk tertulisdalamlembar informedconsent atauberupascreenshotWA/email.

Pasal 15

LembagaPerujukmempunyaiwewenang: a.melakukan assessment terhadaplembagapenerima rujukan sebelum rujukandilaksanakan.Assesment tersebut meliputiketersediaanjenislayanan, perspektiflembaga penerimarujukan,komitmenlembagapenerima rujukan untukmenjaga kerahasiaan korbandan memberikan layanan yang maksimal; b.melakukan komunikasi denganlembaga penenma rujukan tentang kesediaan atau ketidaksediaan menerima http://jdih.bengkuluprov.go.id rujukanbesertaalasannya; c.memberikansuratpenerimaan/penolakanrujukan dengandisertaialasannya;dan d.melakukankomunikasi dengankorban.

Pasal 16

LembagaPenerimaRujukanmempunyaitanggungjawab: a.memberikaninformasiterkaitlayananyangakan diberikan,hakdankewajibankorban,aturan/tata tertib yangberlakudilembagapenerimarujukan; b.memberikanlembarinformedconsentuntukdiisi korban.Lembarinformedconsent tersebutberisi kesediaankorbanuntukditanganiolehlembagapenerima rujukan; c.membuatberitaacarapenerimaankorbanyang salinannyadikirimkelembagaperujuk;dan d.memintakelengkapandokumenterkaitkorbanuntuk keperluanlayanankepadalembagaperujuk. BagianKedua TanggungJ awabdanKewenangan padaTahapanPelaksanaan Pasal 17 PadatahapanpelaksanaanLembagaPerujukmempunyai tanggungjawab: a.menyampaikaninformasitahapanlayananyangakan diterimakepadakorban; b.mengantar korbansampaikealamatlernbagapenerima rujukan/kelokasi yangdisepakatibersamaantaralembaga perujuk, lembagapenerima rujukandankorbanseperti misalnyastasiun, bandaraatauterminal; c.menyediakan anggaranuntukoperasionalrujukan sebagaimanadisepakati olehlembagaperujukdanlembaga penerimarujukan; d.memastikankorbandalam keadaan amanselamaproses rujukandanmenyerahkankorbankepadalembaga penerimarujukan;dan e.melakukanpenyampaianperkembangan kasuskorban kepadalembagapenerimarujukan. P-asal18 PadaTahapanPelaksanaanLembagaPerujukMempunyai Wewenang: a.memintainformasi perkembangan kasuskorban kepada lembagapenerima rujukan jika dibutuhkan untuk penanganan kasus korban; http://jdih.bengkuluprov.go.id b.mengajukanpermohonanpendanaanbersamakepada lembagapenerimarujukanuntuklayanankorban.

Pasal 19

PadatahapanpelaksanaanLembagapenerimarujukan mempunyaitanggung jawab: a.mendiskusikandengankorban tentangtahapanlayanan yangakandiberikankepadakorban; b.menerimakorbandarilembagaperujukdanmemastikan korbandalam keadaanaman;dan c.memberikaninformasiperkembangan perujukjika penanganan diperlukan,kasuskepadalembaga terutamauntukkepentinganlayananbagikorban.

Pasal 20

PadatahapanpelaksanaanLembagapenerimarujukan berwenang: a.memintainformasikepadalembagaperujuktentang perkembanganterakhirdari kasuskorbansebelum dirujuk,jikadibutuhkanuntukpenanganankasus korban; b.mengajukanpermohonanpendanaanbersamakepada lembagaperujukuntuklayanankorban. BagianKetiga TanggungJ awabdanKewenangan padaTahapanPelaksanaan Pasal 21 Lembagaperujukmempunyaitanggung jawab: a.melakukanmonitoringterhadap korbandanlembaga penerimarujukan tentangtindaklanjutrujukan; b.memberikandukunganlayanan;seperti dana,sumberdaya manusia,asistensiatauyanglainnya,kepadalembaga penerimarujukanjikalembagapenerimarujukan tidak/belummemilikikapasitasyangmemadai;dan c.melakukanevaluasirujukanbersamadenganlembaga penerimarujukanmelaluimediayang disepakatibersama.

Pasal 22

LembagaPerujukberwenang: a.memintaumpanbalikdarikorbandanlembaga penerima rujukan tentanglayananyang diberikan; b.bersamadenganlembagapenerima rujukan v-- melakukanevaluasi rujukan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 23

Lembaga Penerima Rujukan mempunyai tanggung jawab:

a.memberikan layanan sesuai kebutuhan korban, termasuk didalamnya memberikan layanan rujukan jika korban membutuhan layanan yang tidak dimiliki oleh lembaga tersebut, misal layanan hukurn, medis, psikologis, psikososial dan ekonomi;
b.melakukan koordinasi dan menginformasikan perkembangan layanan kepada lembaga perujuk;
c.menyediakan mekanisme komplain bagi korban; mekanisme komplain ini berisi tentang substansi pelanggaran yang dikomplainkan sudah terkoordinasi antar para pihak tujuannya untuk menemukan solusi demi meningkatkan kualitas layanan dilakukan secara lisan atau tulisan dan harus didokumentasikan oleh lembaga penerima rujukan;dan
d.membuat laporan dan rekomendasi atas yang diberikan kepada korban, yang diberikan lembaga perujuk dan korban.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 24

(1)Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
(2)Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} dilaporkan kepada Gubernur .setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Laporan basil monitoring dan evaluasi digunakan untuk perbaikan layanan rujukan, kerjasama dan koordinasi, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas petugas, serta perencanaan penganggaran dan kebijakan layanan terpadu.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, lay an an kepada http://jdih.bengkuluprov.go.id BABVIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 26

PeraturanGubernur1n1mulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurini denganpenempatannya dalamBeritaDaerahProvinsiBengkulu. DitetapkandiBengkulu padatanggal25-1-2022 GUBERNURBENGKULU, ttd. H.ROHIDINMERSYAH DiundangkandiBen_gkulu padatanggal 25-1-2022 SEKRETARISDAERAHPROVINS!BENGKULU, ttd. HAMKASABRI BERITADAERAH PROVINS!BENGKULU TAHUN2022NOMOR1 Salinansesuaidenganaslinya Plt.KEPALABIROHUKUM KEPALABAGIANPERATURAN1_ PERUNDANG-UNDANGAN PROVINS!,v-- SAIPUL�.H.,M.H PembinaTk.I NIP.197109151998031005 http://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPI RAN PERATURAN GUBE.RNUR BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN RUJUKAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI PROVINS! BENGKULU A. CONTOH INFORMCONSENTRUJUKAN PERSETUJUAN LAYANAN RUJUKAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat Umur Pekerjaan Adalah bertindak sebagai diri sendiri/orang tua/wali dari korban: Nama Alamat Umur Pekerjaan Setelah mendapat penjelasan dari Lembaga ( nama pemberi rujukan), tentang layanan rujukan yang akan dilakukan oleh Lembaga (nama penerima rujukan) saya menyatakan mengerti, memahami dan menyetujui layanan terse but. Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Bengkulu, 2021 (Nama Pendamping di Lembaga perujuk) (Nama dan ttd Korban/wali) http://jdih.bengkuluprov.go.id B. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA RUJUKAN BERITA ACARA SERAH TERIMA No. Pada Hari ini,------------, tanggal-----------------------, tahun----------- telah dilakukan serah terima rujukan oleh dan diantara: Nama : (Lembaga Perujuk) Alamat Selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA dan Nama Alamat Selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA Bersepakat untuk

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…