DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 22 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni di Provinsi Bengkulu BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, JENIS DAN BESARAN PERBAIKAN RTLH BAB III PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RTLH BAB IV PENYELENGGARAAN PERBAIKAN RTLH BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VI PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD Adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu . Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selanjutnya disebut Dinas Adalah Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Kepala Dinas adalah Kawasan Pemukiman Bengkulu . Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilaya'n Provinsi Bengkulu yang menjadi kewenangan provinsi berdasarkan SK Kumuh Bupati/Walikota dengan luas wilayah kewenangan IO sampai dengan dibawah 15 Ha. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayat-1 Kecamatan di Provinsi Bengkulu yang termasuk dalam kewenangan provinsi berdasarkan SK Kumuh Bupati/Walikota dengan luas kewenangan IO sampai dengan dibawah 15 Ha. Luas Kawasan Kumuh adalah besaran area (dalam satuan hektar) dari suatu wilayah permukiman yang telah di tetapkan sebagai kawasan kumuh berdasarkan hasil identifikasi dan penetapan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

10.Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah
11.Rumah Tidak Layak Huni atau yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang ddak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan masyarakat penghuni. 1 2. 3 4. 5.
6.Kepala dan Dinas Perumahan, ProvinsiPertanahan 7. 8. 9. https://jdih.bengkuluprov.go.id 4
12.Swadaya dalam konteks Perumahan adalah upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumahnya sendiri, baik dalam hal membangun baru maupun memperbaiki dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri atau bersama-sama.
13.Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14.Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
15.Penerima Bantuan adalah MBR di kawasan permukiman kumuh yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
16.Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya adalah penerima bantuan.
17.Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DPRB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tenaga kerja.
18.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat ,)emegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
19.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA Adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
20.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPFK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21.Bank Penyaluran adalah bank mitra kerja Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ke Penerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
22.Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas Prakarsa dan Upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
23.Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
24.Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhin kriteria yang dipilih penerima bantuan melalui KPB yang bersedia menyediakan bahan bangunan untuk PB/PK Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
25.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu sebagai penggerak dan pendamping penerima bantuan https://jdih.bengkuluprov.go.id 5 dalam pelaksanaan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang pembayaran gaji/penghasilannya disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
26.Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan atau yang selanjutnya disebut DRPB adalah daftar yang disusun oleh CPB tentang jenis dan kuantitas material/bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pekerjaan PB/PK 1 rumaLtlllya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur inl dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pemeilntah Daerah perbaikan RTLH dalam rangka melaksanakan Layak Huni dipenarlgarlan Rumah Tidak Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan: RTLH dapat dilaksanak anel perbaikan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel; dan memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni di dengan daerah dalam rangka meningkatkan hiJrrr\ dan dPrniat IrPqPhntnn rnnqvnrnlrnt r U bbl 'I bb-bb- kualitas

BAB II

BENTUK, JENIS DAN BESARAN PERBAIKAN RTLH

Pasal 3

(1)
(2)
(3)Perbaikan RTLH diberikan dalam bentuk uang. Perbaikan RTLH daiam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada MBR. Perbaikan RTLH bagi MBR dalam bentuk uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja sesuai dengan DRPB yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Perbaikan RTLH bagi MBR bersifat swadaya. Perbaikan RTLH bagi MBR sebagaimana dimaksud pad£ ayat (1) merupakan bantuan yang berbasis pad£ prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikar akses rumah layak huni.

Pasal 5

Jenis kegiatan Perbaikan RTLH yaitu PB dan PK bagi MBR berbasis swadaya. Perbaikan RTLH bagi MBR berbasis swadaya adalah upa)ra masyarakat, keluarga maupun lingkungan penerima bantuan dalam berkontribusi untuk

(1)
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id 6 mernenuhi kebutuhan perbaikan rumahnya baik dalam bentuk dana tambahan, material atau tenaga kerja untuk melengkapi stimulan dari pemerintah.
(3). Kegiatan Perbaikan PB dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanganan RTLH dengan memenuhi persyaratan:
1. a.keselamatan bangunan;
2. b.keselamatan penghuni; dan
3. c.kecukupan minimal luas bangunan.
(4). Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.
(5). Keselamatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahaayan, penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana man(ii, cuci dan kakus.
(6). Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
(7). Kegiatan Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh CPB yang memiliki satu- satunya tanah untuk PB dan rumah dengan kondisi tidak layak huni untuk PK.
(8). Kegiatan Perbaikan RTLH sebagaimana pada ayat (6) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(9). Jenis penanganan Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
1. a.Rumah yang berada dalam kawasan kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
2. b.Rumah terdampak bencana dalam kawasan kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
3. c.Rumah terdampak program pemerintah dalam kawasan kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
4. d.Rumah tradisional (ZocaZ genious\ dengan ukuran lantai paling luas 451# (empat puluh lima meter persegi} dalam kawasan kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
(10). Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)difasilitasi oleh TFL.

Pasal 6

(1)Besaran Nilai Bantuan RTLH ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Besaran bantuan perbaikan RTLH disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id 7

BAB III

PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RTLH

Pasal 7

Penerima bantuan Perbaikan RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

a.warga Provinsi Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b.warga Provinsi Bengkulu yang sudah berkeluarga;
c.memiliki Kartu Keluarga (KK) ;
d.memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak

(1)yang sah;
1. e.tidak dalam status sengketa;
2. f.sesuai dengan tata ruang wilayah;
3. g.belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni; belum pernah memperoleh Perbaikan RTLH atau bantuan pemerintah lainnya untuk program perumahan; berpenghasilan paling banyak minimum provinsi setempat; bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng; dan penerima bantuan adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang sudah didata dan/atau diusulkan oleh pejabat setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang sudah di verifikasi oleh Tim Verifiasi Dinas dan masuk dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha. h 1 J k KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus memenuhi persayaratan: terdiri atas unsur ketua merangkap anggota,a sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota;
4. b.anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
5. c.anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama;dan
6. d.ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. senilai upah
(2).

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERBAIKAN RTLH

Pasal 8

Penyelenggaraan Perbaikan RTLH meliputi tahapan:

a.pengusulan lokasi;
b.penganggaran;
c.penetapan penerima bantuan;
d.rekrutmen TFL;
e.penyiapan Masyarakat;
f.perencanaan dan pelaksanaan;
g.pencairan, penya'ruran dan pemanfaatan Perbaikan RTLH dalam bentuk IIang;dan h . pelaporan dan Pertanggungjawaban. https://jdih.bengkuluprov.go.id 8

Pasal 9

Usulan lokasi Perbaikan RTLH ditujukan kepada Gubernur c.q. Dinas. Usulan lokasi Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa/Kelurahana atau instansi terkait kabupaten/kota dengan tembusan Bupati/Walikota. Usulan lokasi perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi llama Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan data:

a.Jumlah RTLH dan/atau Jumlah kebututian kekurangan rumah dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas IO (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) Ha;dan
b.Nama dan alamat lengkap disertai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk masyarakat pengusu1. Usulan lokasi Perbaikan RTLH yang dilakukan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksudkan pada ayat ( 1) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas.

(1).
(2).
(3)
(3). Bagiam Ketiga Penganggaran

Pasal 10

Bantuan Perbaikan RTLH bagi MBR dalam bentuk Belanja bantuan sosial, Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada rencana kerja dan anggaran dinas. Rencana kerja dan Anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1).
(2).
(3). Inkasi dan Calon Penerima Perbaikan RTLH ditetapkan oleh Gubernur.
(1)
(2)

Pasal 12

TFL ditunjuk oleh PA berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Perbaikan RTLH . TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh PA rnelalui PPFK. Tugas TFL meliputi:

a.melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;

(1).
(2).
(3). https://jdih.bengkuluprov.go.id 9 b. C. d. melakukan pemeriksaan ulang CPB; mendampingi pembentukan KPB; mendampingi KPB membuat jadwal detail pelaksanaan perbaikan RTLH, penentuan tenaga kerja, pembuatan rekening Bank yang ditunjuk oleh Dinas bagi CPB yang belum memiliki rekening Bank tersebut; mendampingi KPB dalam penentuan Toko Bangunan; mendampingi PB membuat rekening bagi yang belum memiliki rekening di Bank yang ditunjuk oleh Dinas; membantu KPB dalam penyusunan proposal perlcalran ; mengawasi pelaksanaan penyaluran bant-,Ian; menyusun laporan bulanan pendampingan pelaksanaan perbaikan RTLH sebagai bentuk pemanfaatan Perbaikan RTLH untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui PPFK; setiap TFL mendampingi maksimal 20 anggota KPB ;dan TFL dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan PPFK. e. f. g. L. li + 1. J. k.

Pasal 13

TFL dilaksanakan(1). Rekrutmen memenuhi:

a.kriteria umum;dan
b.kriteria khusus Kriteria umum rekrutmen TFL sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.warga negara Indonesia
b.bukan anggota Aparatur Sipi1 Negara/Polri/TNI;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
e.berkelakuan baik;
f.bersedia bekerja kontrak;dan oleh Dinas dengan

(2). penuh waktu selama masa
1. g.mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft OffIce. Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya harus memenuhi: berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat memasukkan lamaran pekerjaan: berpendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (SI) dan diutamakan Jurusan Teknik Sipil atau Arsitektur;dan diutamakan melaksanakan tugas perumahan. a b C
(3). sudah berpengalaman yang sama dalam dalam program

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…