DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Provinsi Bengkulu. Dimuat ketentuan umum, maksud, tujuan dan fungsi, ruang lingkup, tanggung jawab perpustakaan daerah, tanggung jawab pemangku kepentingan perpustakaan, kemitraan dan peran serta masyarakat, tim sinergi transformasi perpustakaan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPerahrranGubernurBengkulu tentangSinergiPemberdayaanMasyarakatMelalui Transformasi Perpustakaan Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. undang-undang Nomor 9 Tahun Lg67 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lg67 Nomor 19, Tambahan t,embaran Negara Republik IndonesiaNomor 28281 ; rT-,{o;ro-ITnr{s 43 Tahun 2AO7 tentang 2- Undang-Undang Nomor Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zaorNomorL2g,Tambahanl,embaranNegaraRepublik Indonesia Nomor a7741;

3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2oo8 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN PROVINSI BENGKULU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah kabupaten/Kota di Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
5.Perpustakaan Provinsi Bengkulu selanjutnya di sebut perpustakaan daerah adalah perputakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Provinsi Bengkulu.
6.Pemangku kepentingan perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaran perpustakaan.
7.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
8.Tim sinergi transformasi perpustakaan adalah sekelompok orang dalam jumlah terbatas dengan kapasitas yang berbeda, berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggung jawab yang tidak sama.
9.Transformasi layanan perpustakaan adalah proses perubahan dan atau peningkatan pelayanan perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan. 4
10.Sinergi transformasi perpustakaan adalah proses memadukan aktifitas institusi terkait dalam rangka mendukung transformasi layanan perpustakaan secara berkelanjutan.
11.Kolaborasi adalah kerjasama interaktif antara pemangku kepentingan secara sederajat dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama.
12.Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing- masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang di dasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing- masing pihak.
13.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu kegiatan pengolahan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud:

a.mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujudnya sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis Desa/Kelurahan dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan berkelanjutan;dan
b.menjamin integritas dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan:

a.untuk meningkatkan sinergi program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan di Provinsi Bengkulu;
b.sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun peraturan mengenai sinergi pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan;
c.untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berfungsi menjadikan perpustakaan bersinergi dengan pemangku kepentingan perpustakaan dalam menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat menjadi lebih baik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dari peraturan gubernur ini meliputi:

a.tanggung jawab perpustakaan Daerah;
b.tanggung jawab pemangku kepentingan perpustakaan;
c.kemitraan dan peran serta masyarakat;
d.tim sinergi transformasi perpustakaan; dan
e.pembiayaan. 6

BAB IV

TANGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN DAERAH

Pasal 6

Dalam rangka sinergi layanan perpustakaan, perpustakaan daerah memiliki tangung jawab:

a.memfasilitasi penyelenggaraan sinergi transformasi layanan perpustakaan di daerah;
b.memfasiltasi ketersediaan sinergi transformasi layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing dan sebagai pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
c.memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan informasi.

BAB V

TANGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 7

Untuk menjamin sinergi layanan perpustakaan, maka pemangku kepentingan mempunyai tangung jawab:

a.melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan;
b.melakukan sinergi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan;
c.menyampaikan laporan pelaksanaan program /kegiatan yang mendukung transformasi layanan perpustakaan secara periodik serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui lembaga perpustakaan;
d.melakukan advokasi untuk kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergi untuk mendukung keberlanjutan transformasi layanan perpustakaan bagi masyarakat; 7

BAB VI

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Dalam rangka meningkatkan layanan informasi, Perpustakaan dapat melakukan kemitraan.
(2)Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.perpustakaan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat;
2. b.lembaga pemangku kepentingan perpustakaan melaksanakan program atau kegiatan didaerah wajib mempunyai keorganisasian pengelolaan program yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
3. c.kemitraan dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

Untuk menjamin sinergi layanan perpustakaan maka peran serta masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.kegiatan pelibatan masyarakat diprioritaskan pada pemuda, perempuan dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi;
b.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat;
c.pembentukan, penyelenggaraan, pengelolahan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan;dan
d.melaporkan kegiatan sinergi layanan perpustakaan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan data, fakta dan informasi yang akurat serta 8 bisa dipertangung jawabkan.

BAB VII

TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka melakukan sinergi transformasi perpustakaan Gubernur membentuk tim sinergi transformasi perpustakaan.
(2)Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;
2. b.Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
3. c.Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Perpustakaan dan Kearsipan;
4. d.Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. e.Perangkat Daerah Kabipaten/Kota yang membidangi Perpustakaan dan Kearsipan;
6. f.Perguruan Tinggi;dan
7. g.Komunitas Membaca-Menulis.

Pasal 11

Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

a.membangun jejaring dukungan lembaga terkait terhadap transformasi layanan perpustakaan berkelanjutan;
b.menginventarisasi, menetapkan dan mengintegrasikan program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengembangan transformasi layanan perpustakaan berkelanjutan;dan
c.membuat laporan pengembangan transformasi layanan perpustakaan berkelanjutan secara triwulan, tengah tahun dan tahunan dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. 9

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…