DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Dimuat tentang ketentuan umum, persentase bagi hasil, pembayaran bagi hasil.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2OtB; Mengingat : 1. undang-Undang Nomor g rahun tg67 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgOT Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun ZOO9 tentang Pdak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L3O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tanrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6);
11.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8.Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil BBNKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:

a.70 % (Tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
b.30 % (Tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil BBNKB sebanyak 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a.30 % (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota;dan
b.70 % (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasil BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

(1)Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.
(2)Apabila hasil penerimaan BBNKB pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
(3)Pembayaran Dana Bagi Hasil BBNKB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil BBNKB.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan BBNKB yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2018 Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 16 Maret 2O1B SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, BERIT ttd. NOPIAN ANDUSTI H PROVINSI BENGKULU TAHUN 2OT8 NOMOR 11 i dengan aslinya HUKUM, 3 t99202 1 003 ,H,.M.H TK.I H lal z H FI s z N a z >:J ZP 4a >Fl PEI \1 ? ;jw HA g> zz -iH.J T E*; z>' * lr, "U F-d 792 ^. Ft :_.i !/ A) >u= !rts 2>> UE0T-Jz"Er r.-:32 >!'ltrlEOrq> -*F t-PN1iN= =HE Dwi*f53E*C> =PZ2ruiF EE EhHn=EZ E= !rffi i= g; 7ZB EE g> Yl>g IEE <? --F z1r1 ?i Hfitr ux a; zl5 27 rfl] q)\/= oo; C> X>P - N - -nz EE Y FP- r,: f, CPt 2 t :z'a O z :ctq' C E 22d E fr >eE o oeF AA4E d g>P n f,z; >:l- ZP .- a 5> sH oo! El A) H * fr fr(- -E A) UZ zi].: iN s6 i z F 5a*{o$n+(rt$+ 2 o <XU]XTTOEEBEX F>rrriFlrlrrl!Eo ;cr-"Ewc-2224 Anc>O>roo> i Ft66eEeE q n r!-!-!_z X ^ taiqqqo o * E=eqn Y' t'J l''1 r- 1z?>t- ooPioc >=> 4P*2 t$ i EU "g -, Lr,j z LJ + (,C,)C1)(^)CI)G)G)coCDO) oooooooooo ffffffffff OOOOOOOOOO Cr) p *a , o-6 -Iutrl J0a (D D -'o 'oqid :-e q xr Y $. aa) s iJCDCDCr)C,JO)(,(J)(J)(, ssssssssss + o Ur o) TQ C N CDC,l\icoN)IJOI(,O (,tAo\O)FPO)CoP@ O0oO--I{H\)\O@O\ s(Jlo.r{O\@@o)Cl)Cfl CCCCCCCCCC JJ)JJJJ dd6dddfr6d6 (n a rEo i-o =oi^A) $\l p\o t{g Ot+ 90) O ria :1 d Xo PH 50- EEB oo) BL E >i' ha o -o 0)o ctE d.a rd- fDH X -:t o. |!o (ltototOlolO\orototC)r sn Jn Jn Jn -Cr' Sn Jn Jn Jn Jn !o\OrO\Ollo\OrO\O\O\O COCD(])CD(,(})(,C})C])(, IQTJNN)Nt\)NIt)t\)t\) CCCCCCCCCC JJJJ)J) d-d6dddd6d XXXXXXXXXX -l-{-i-I-I{{{{{ oooooooooo ssssssssss llltilIilltilililil \l .^ o s N) P9PPPPT9P}.) &mO(nCl)IQN)tQOlP NN@\oH(n@OOCn ssssssssss O -o o\ 9tr:geeEprH co co:- (n (r) N)'.. N) ur.--,.-.u.-;-.;:N-:prv(v;q-vrtuu9.- ssssssssss { ll A + L f<5 rp g noo) 16 'u iEH -9.H ) pm o o 5 m 9) tD a il D -l F"N t\) o (,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…