DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 : (1) Pencapaian target kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: a. Triwulan I sebesar 18% (delpaan belas persen). b. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen). c. Triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen). d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen). (2) Pencapaian target kinerja bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: a. Triwulan I sebesar 18% (delpaan belas persen). b. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen). c. Triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen). d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen). (3) Pencapaian target kinerja penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: a. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen). b. Triwulan II sebesar 45% (empat puluh lima persen). c. Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen). (4) Pencapain target kinerja penerimaan pajak air permukaan ditetapkan sebagai berikut: a. Triwulan I sebesar 15% (lima belas persen). b. Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen). c. Triwulan III sebesar 60% (enam puluh persen). d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) (5) Pencapaian target kinerja penerimaan pajak rokok ditetapkan sebagai berikut: a. Triwulan I sebesar 15% (lima belas persen). b. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen). c. Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Target Kineda Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015; l Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3.Undarrg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119 Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 7. 8. 9. 10. 11. t2.
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2oll Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2074 tentang Perubahan Atas Peraturan Daera-h Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2OLl tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET KINER.]A PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Gr.rbernur Provinsi Bengkulu.
4.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pqiak adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dal digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran ralqyat.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yarg selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
9.Pajak Bahan Balar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 1O. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.
11.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

BAB II

TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2015

Pasal 2

(1)Pencapaian target kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
1. a.triwulan I sebesar la%o (delapan belas persen).
2. b.triwulan II sebesar 4Oo/o (empat puluh persen).
3. c.triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen).
4. d.triwulan IV sebesar 1O0%o (seratus persen).
(2)Pencapaian target kinerja penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
1. a.triwulan I sebesar 18 % (delapan belas persen).
2. b.triwulan II sebesar 40 o/o lempat puluh persen).
3. c.triwulan III sebesar 65 % (enam puluh lima persen).
4. d.triwulan IV sebesar 1OO%o (seratus persen).
(3)Pencapaian target kineq'a penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
1. a.triwulan I sebesar 25 Vo (dua puluh lima persen).
2. b.triwulan II sebesar 45 o/o lempat puluh lima persen).
3. c.triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
4. d.triwulan IV sebesar 100% (seratus persen). (41 Pencapatan target kineda penerimaan pqiak air permukaan ditetapkan sebagai berikut:
5. a.triwulan I sebesar l.5olo (lima belas persen).
6. b.triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen).
7. c.triwulan III sebesar 6O% (enam puluh persen).
8. d.triwulan IV sebesarlOOo/o (seratus persen).
(5)Pencapaian target kinerja penerimaan pajak rokok ditetapkan sebagai berikut:
1. a.triwulan I sebesar 15% (lima belas persen).
2. b.triwulan II sebesar 4Oo/o (empat puluh persen).
3. c.triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
4. d.triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
5. c.triurulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
6. d.triwulan IV sebesar l OOo/o (seratus persen).

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tansgal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal I4-O4-2O15 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal L4 -O4-2O L4 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BEzuTA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1001

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…