DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

JENIS RETRIBUSI; PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN; TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN; TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; KEDALUWARSA PENAGIHAN; INSENTIF PEMUNGUT.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 20ll tentang Retribusi Jasa Umum. 1'. Undang-Undang Nomor g'Tahrm 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengki*la {Iemaaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; 2- Uradang-U.rdang Nsaaor 28- Tahr*n 20fi9- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahaa Dasralr {,Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Mengingat http://jdih.bengkuluprov.go.id 4. 5. peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 i""t "S Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi g;;g[ir" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196d Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285fl; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2}fi tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah Jrut*n terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 tahu', 2o2a tentang Perubahan Xetila Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Ta]run 2}ll tentang Retribusi Jasa Umum' MEMUTUSKAN: PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu'
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. 3. pemerintah Kabupaten/Kata adalah Pemerintah KabupatenlKotadalamlingkupProvinsiBengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Badin adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. T.DewanperwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu'

g.pejabat adalah fegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan Yang berlaku' g.Badanadalah-sekumpulanorangfataumodalyang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupunyangtidakmelakukanusahameliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan iainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)' atau Bad.anUsahaMilikDaerah{BUMD)dengannamadan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumprllan, yayasan' Lrganisasi massa, organisasi sosial politik, atau or[anisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya ter-masuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
1. 10.Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu v""s melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya' Menetapkan http://jdih.bengkuluprov.go.id sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
2. 24.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dafl atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
3. 25.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan p"ihit rngan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan retribusi.
4. 26.Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat ssRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan *"rggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara- lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur'
5. 27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 28. -Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang'
6. 29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
7. 30.surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan'
8. 31.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi *."r"i dengan surat Ketetapan Retribusi Daerah dan surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan'
9. 32.Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi seba[ai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
10. 33.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk -"n b.yu.r retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang. 34. -Uta;g Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada surat Tagihan Retribusi Daerah, surat Ketetapan Retribusi Dalrah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang. http://jdih.bengkuluprov.go.id
11. 11.Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut repala PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Piovinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangarrr.rya.
12. 12.Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangallnya'
13. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupate n / Kota. di Provinsi Bengkulu'
14. 14.Jasa ^ adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan'
15. 15.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tduan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat ainit<mati oleh orang pribadi atau badan'
16. 16.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ^-izin tertentu y^r* i.hrr"rr= disediakan dan/atau diberikan oleh iremerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. 17.Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tduan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.waSlt Retribusi adalah orallg pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-und'angan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayalan Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. 18.Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta adalah pungutan daerah atas pembuatanlcet'ak yang dit"iit u.r, oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.
19. 19.Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah daerah.
20. 20.wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termlsuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
21. 21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakanbataswaktubagiWajibRetribusi untuk memanfaatkan jasa dan petrzinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. 22.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Waiib Retribusi serta pengawasall penyetorannya.
23. 23.Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi http://jdih.bengkuluprov.go.id
24. 35.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif *a*urt tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
25. 36.Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atassyarat-syaratyangditentukanolehundang- undang. 37. pendafiaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta peiatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi d"rrg"r, cara p"ry.*paian Surat Tagihan Retribusi naeiafr kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
26. 38.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data, keterangan, danfatau bukti yang dilaksanikan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakanketentuanperaturan perindang-undangan perpaj akan daerah dan retribu si daerah.
27. 39.Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daeiah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untu]< .mencari seta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

a.retribusi penggantian biaya cetak peta;dan
b.retribusi pelayananan pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut' Kepala PD untuk:

Pasal 4

pemungut bertugas dan bertanggungjawab

a.mengusulkan Bendahara Penerima danlatau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan KePutusan Gubernur; http://jdih.bengkuluprov.go.id b. c. d. melakukan inventarisasi obyek retribusi; melaksanakan pemungutan retribusi; melaksanakan koordinasi dalam pemungutan retribusi; dan
e.-.rry**paikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimanadimaksuddalamhurufbsampaidengan huruf d kePada Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata carapemungutan retribusi meliputi:

a.pendaftat"t d"t pendataan obyek retribusi;
b.penetaPan retribusi;
c.penagihan retribusi;
d.pembayaran retribusi; dan
e.pembukuan dan pelaporan retribusi'

Pasal 6

wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi aari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir sPoRD serta menyampaikan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis obyek retribusi. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah' Formulir SPORD dan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jehsllengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut' Bentuk formulir sPoRD dan sPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud paaa-ayJ 1t1 sebagaimana tercantum dalam Lampiian I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokimen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana aimat<sua dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambi.t 5 (lima) hari ke4'a terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh wajib retribusi' melakukan

(1)
(2)
(3)
(4)http://jdih.bengkuluprov.go.id (u {2)

Pasal 8

Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau suratpermohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang diPersamakan. Apabila tedadi kelalaian dan/atau keterlambatan pE"V"*paiai kembali SPTRD atau dokumen lain y""L dipersamakan dari wajib retribusi, maka PD Pemungutyangmelakukanpemungutanretribusi *"r-,."rbitk"r',. Sfnn dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan' Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan aata baru dan/atau data yang semula belum terungkap yangmenyebabkan penambaharr jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(4)Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh KePala PD Pemungut'
(5)SKRDd,an/atauSKRDKBTditandatanganioleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.
(6)Bentuk formulir SKRD sebagaimana_ dimaksud pada \-' ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yarrg merufakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Kepala PD Pemungut dan/atau UPTD pemungut dapat menerbitkan STRD .tau dokumen lain yang dipersamakan apabila: *. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, dan SKRDKBT *"t"urr jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;

b.dari hasil penelitian sPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran setagai akibat salah tulis danf atau salah hitung; dan
c.wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)

Pasal 10

Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, antara lain:

a.karcis;
b.kupon; dan
c.kartu langganan. Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat p"r*"trir"tt Gubernur sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah. sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ay at (21 sekurang-kurangnya memuat:
a.logo pemerintah daerah; U. nama badan/dinas/unitlsatuan kerja pemungut retribusi daerah;
c.nomor dan seri;
d.nilai nominal; dan
e.nomor dan tahun peraturan daerah' sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pu-au- ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah dibubuhi cap oleh Badan FenStolau.t K.uu.t gan Daerah Provinsi Bengkulu' Setiap Badan/Dinas/Unit/Perangkat Daerah p"*rrg.rt retribusi daerah harus mengajukan permintaanSaranapemungutretribusi-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badin pengelolaan Keuangan Daerah dan permintaan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
a.jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
b.nilai nominal;
c.nomor dan seri; dan
d.keterangan lain bila dianggap perlu: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat, membukukan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada badan/ dinas/ unit/ satuan kerja pemungut retribusi.

Pasal 11

(1)Pengeluaran Surat Peringatan atau surat yang seJenls dikeluarkan segera seteiah 7 (tujuh) sejak jatuh temPo PembaYaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang' Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut dan/atau UPTD Pemungut. Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
(2)
(3)
(4)
(5){2t
(3)
(6)lain hari
(4)http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagran KeemPat PembaYaran Retribusi

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…