DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB III PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF BAB IV PENGECUALIAN PENERIMA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan (;ubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pjak Daerah dan Retribusi Daerah; b C. d https://jdih.bengkuluprov.go.id Mengingat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Un(lang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan https://jdih.bengkuluprov.go.id Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembmm1 Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 119 Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7) ;
11.Peraturan (}ubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH https://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3), diubah menjadi sebagai berikut:
1.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1)
(2)Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungpt Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif atas pemungutan Pajak Daerah diberikan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggpngjawab pengelola keuangan Daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
3. c.Pejabat dan pegawai perangkat daerah instansi pelaksana pemungut pajak daerah sesuai dengan tanggpngjawab masing-masing;dan
4. d.Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi. Pemberian insentif kepada Gubernur, Waki! Gubernur) dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi. Pemberian insentif sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat
(2)huruf dditetapkan oleh Pimpinan Inatansi Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (bI dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan
(3)(3a)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id daerah serta tidak bertentangan (iengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)
(2)Instmrsi Pelaksana dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu . Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
3. c.pendapatan daerah;dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Dalam haI target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(3)
(4)
(5)
(6)

3.Ketentuan Pasal IO diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Target capaian kinerja untuk setiap jenis Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a.pencapaian target kinerja Penerimaan Kendaraan Bermotor:
1. 1.triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dad total nilai target Tahun berkenaan;
2. 2.triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
3. 3.triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;dan https://jdih.bengkuluprov.go.id
4. 4.triwuian IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
5. 1.triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
6. 2.triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
7. 3.triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;dan
8. 4.triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
9. 1.triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dad total nilai target Tahun berkenaan;
10. 2.triwulan ll sebesar 50% (lima puluh persen) dad total nilai target Tahun berkenaan;
11. 3.triwulan III sebesar 80% (delapan puluh persen) dad total nilai target Tahun berkenaan;dan
12. 4.triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dan total nilai target Tahun berkenaan; pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Air Permukaan sebagai berikut:
13. 1.triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
14. 2.triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
15. 3.triwulan III sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;dan
16. 4.triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dad total nilai target Tahun berkenaan; pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Alat Berat sebagai berikut:
17. 1.triwulan I sebesar 16% (enam belas persen) dari total nilai target Tahun berkenaan; b. C. d. e. https://jdih.bengkuluprov.go.id 2. 3. 4. triwuian ll sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dad total nilai target Tahun berkenaan; triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;dan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai target Tahun berkenaan;
18. 4.Ketentuan Pasal ll diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ll

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pembayaran Insentif untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III dilaksanakan paling lambat pada bulan pertama setiap triwulan berikutnya;dan
2. b.pembayaran Insentif untuk triwulan IV dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada realisasi pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:
3. a.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target triwulan I atau lebih, Insentifdiberikan pada awal triwulan 119
4. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target triwulan I, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
5. c.apabila pada akhir triwulan ll realisasi mencapai target triwulan II atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
6. d.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dad target triwulan II, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
7. e.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dad target triwulan III, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id f. g. h. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target triwulan III atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target triwulan IV atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;dan apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target triwulan IV tetapi lebih dari target triwulan III, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGECUALIAN PENERIMA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

(1)Insentif Pajak dan Retribusi tidak diberikan kepada:
1. a.berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan di luar pemerintah daerah;
2. b.berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg);
3. c.berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
4. d.mengambil cuti diluar tanggungan negara;
5. e.mengambil cuti persalinan keempat dan seterusnya;
6. f.diberhentikan sementara;dan
7. g.melaksanakan tugas belajar. Bagi pegawai masuk dan keluar ke Instansi pelaksanaan maka insentif diatur sebagai berikut:
8. a.bagi pegawai masuk ke instansi pemungut maka yang bersangkutan tidak diberikan insentif selama I (satu) tahun kedepan;dan
9. b.bagi pegawai yang keluar dari instansi pemungut dibawah tanggal 15 (lima belas) maka yang bersangkutan tidak diberikan insentif pada bulan berkenaan.
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal ll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 14 Mei 2025 GUBERNUR BENGKULU, Ttd H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 14 Mei 2025 Pj. SEKRBFARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Ttd H. HERWAN ANTONI BERiTA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 12 Sabnan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SBrDA PROVINSI BENGKULU, HE&bR: Pembina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 S.H., M.H https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…