DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Persentase Bagi Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut : a. 30 o/o (Tiga Puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi;dan b. 70 o/" (Tl.tjuh hrluh Persen) untuk Pemer,ntah Daerah Kabupaten/ Kota. Bagi Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran penerimaan bagi hasil PBB-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Baial Bakar Kendaraai Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 20 16;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 17 Taiun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral<hir dengan Undaig-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajal< Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 129, Tambahan Mengingat : bmbaran Negara Republik Indonesia 39a7J; Nomor 8. 6. 7. 4. 5. 9. 10. 11. Undang-Un.lang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambal.alr [,€mbaian Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang l,alu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5025); Undang Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2oO9 Nomor l30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (i,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undalg-Undang Nomor 9 Talun 2015 tentang Perubahau Kedua Atas Ul.ldang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahal di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia TaiuD 1968 Nomor 34, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Pelaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 14o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tairun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d€ngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O1l tentang Perubaian Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O08 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol1 Nomor 2), sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol1 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (kmbara-n Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6);
17.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2O\2 tentang Petunjuk Pelal<saraan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Paiak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

a.30 o/o (Tiga Puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi;dan
b.70 o/" (Tl.tjuh hrluh Persen) untuk Pemer,ntah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PBB-KB sebanyak 70% (Tujuh Puluh Perscn) sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a.30 % (Tiga Puluh Persen) dibagi rata per Kabupaten/ Kota;dan
b.70% (Tujuh Puluh Persen) dibagi berdasarkan Potensi Panjang Jalan Kabupaten/ Kota.

Pasal 4

(1)Perhitungan Persentase Penerimaan bagi hasil PBB- KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakal bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Penetapan persentase pembagian hasii Penerimaan PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalarn Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. a.Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 1O,9a yo (sepuiuh koma Sembilan puluh delapan p€rsen);
2. b.Kabupaten Rejang bbong sebesar 10,45 % (sepuluh koma empat puluh lima persen); 5-
3. c.Kabupatcn Bcngkulu Utara scbcsar 10,43 ol' (sepuluh koma empat puluh tiga persen);
4. d.Kabupaten Kaur sebesar 7,87 % (tujuh koma delapan puluh tuiuh persenl;
5. e.Kabupaten Seluma sebesar I 1,87 7o (sebelas koma delapan puluh tujuh persen);
6. f.Kabupaten Mukomuko sebesar 10,69 % (sepuluh koma enanl puluh sembilan persen);
7. g.Kabupaten l,cbong sebesar 8,29 7o (dclapan koma dua puluh sembilan persen);
8. h.Kabupaten Kepahiang sebesar 9,74 % (sembitan koma tujuh puluh enpat persen);
9. i.Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 6.89 yo (enam koma delapan puluh sembilan persen);dan
10. j.Kota Bengkulu sebesar 12.79 7o (dua belas koma tujuh puluh sembilan persen).

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

Bagi Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat (2). dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengal reaLisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemotongan pajak. Apabila hasil penerimaan PBB-KB pada taiun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, maka bagian Pemerintah Kabupaten/Kota akai diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Pembayaran penerimaan bagi hasil PBB-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rekomendasi Perhitungal Realisasi Penerimaan Bagi liasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. BAB ]V

Pasal 6

Dengal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih alas perhitungan bagi hasil penerimaaa Pajal< Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah diperhitungkan pada trilru)an sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

(1)12)
(3)-b-

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 5-4 -2016 GUBERNUR BENGXULU, ttd. H. RIDWAN MUKTI Diundangkan di Bengkulu pada tanEgal 6-4-2016 PIt- SEKRE"TARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR I3 Salinan sesuaiy'engan aslinya KEPALA qI4P HUKUM, lLt IvL I I t\, 'lf M. IKHWAN. S,H..M.H. Pembina Utama Muda NIP.19690905 199403 1 01 1 LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR BENGKULUNOMOR 13 TAHUN 20 16 TENTANGPENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM HASIL PENER1MAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROVINS] BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016 No KABUPATEN/KOTA Sebesar 30o/o dibagi rata per Kabupaten/Kota Sebesar 70% dibagi berdasarkan Polensi Panjang Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Pembagian Masins-masine I 2 3 4 5 6 7=4+6 123456789t0 BENGKULU SELATAN RBJANG LEBON(}BENGKULU UTARA KAI]RSELUIvIAMUKO MUI(O LEBONGKEPAHlANGBENGKULU TENGAHKOTA RENGKULU 30% i 1O 30o/o : L O 30% : 10 30% : 10 30% : 10 309/o : l0 30% | 10 30% r 10 30% : 10 30% : 1O 3rt'.3a/o3Yo3%3%39/o3%3Ya3%30/. 724.23 Km 72'2,36 Kfn 720,51 Km 447 ,94 ka 532,86 Km 729,a9 Kn 385,37 Km 606.1I Km 346,80 Km 949,35 Km 6.169.42 Km X 7oo,i = 6.169.42 Km X 7o1; = 6.169.42 Krr. X ?Oo/a = 6.169.42 K'Ir X 7Ov,, = 6.169.12 KII.X 7O',i = 6.169.42 Km X 7Oo,L. = ii.169.42 KmX 709i, = 6.169.42 Kra X 70% = 6.169.42 kn X 7O"/,, = 6.169 .42 Kn X 704,1' = 4,268, 198,175,086,048,284,376,473,93 10,77 a/.o/ov."/o 10.9810,4510,43 7 ,47 11,8710,69 4.299,716,89 12,79 %o/o%%a/o JUMLA}I 30% 6.169.42 Km 70 0h 100,00 % GUBERNUR BENGKULU. ttd. H. RIDWAN MUKTI Salinan sesu engan aslinya KEPALA BI HUKUM, Pembina Utama Muda NIP.19690905 199403 1 0l1 a/;

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…