DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

JENIS RETRIBUSI; PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN; TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN; TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; KEDALUWARSA PENAGIHAN; INSENTIF PEMUNGUT

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 10 Tahun 2Ol1 tentang Retribusi Jasa Usaha;

l.Unciang-i-inciang Nomor 9 Tahun i967 lentang Pembentukan Propiirsi Bengkulu (Lembai'an Negara Repubiik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah cian Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (I-emharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2O\4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas {Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679); Mengingat http://jdih.bengkuluprov.go.id 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya u";;;:ut'a*s Nomor 9 Tahun L967 tentang Pelaksanian Pemerintahan di Propinsi Bengkulu tf,"*Ju'at Negara Republik Indonesta Tahun 1968 Nomor g+, iamUtf,"tt t'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a\; peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang neiribusi Jasa UJaha sebagaimana telah diubah tera*rir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.no' 5 iut"re 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas p",.iut*t' Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1O i"t rr, 2}lt tentang Retribusi Jasa Usaha' MenetaPkan MEMUTUSKAN : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PRCVINSI BE}JGI{ULU NCN'IOR 1C TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

i.Daerah adalah Provinsi Bengkulu
1. 2.Pemerintah Provinsi adatah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu'
2. 3.Pemerintr-f, "f.Uupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupate nlKota dalam iingkup Provinsi Bengkulu'
3. 4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu' S.SekretarisDaerahadalahsekretarisDaerahProvinsi Bengkulu.
4. 6.Badln adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. 7.Dewan perw-akilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRDadalahDewanPerwakilanRakyat Daerah Provinsi Bengkulu'
6. 8.Pejabat adalah eegawai yang diberi tugg's tertentu di bidangRetribusiDaerahsesuaiPeraturan Perun-clang-Und angan yang berlaku'
g.Badan aaAafr *"ku*pttlan oranglatau modal yang merupakan kesatu.tt, Uaitt yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi paa*"rou.t terbatas, perseroan komanditer' perseroan i^irrrryu., Badan Usaha Milik Negara (BUMN)' atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan narna dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi' koperasi' dana pensiun, persekutuan, perkumpulan' yayasan, organisasi massa, organisasi -sosial politik' atau organiJasi lainnya, lembaga dan. bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetaP.
1. 10.Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya d.isebutPDPemungutadalahPerangkatDaerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya' http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. 11.Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kefala PD Pemungut adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukanpemungutanretribusisesuaibidangdan kewenangannYa.
3. 12.Unit fel,ayanan Teknis Daerah Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya'
4. 13.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang' fasilitas, atau temanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan'
5. 14.Jasa Usaha adalah i*u,tu.', yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh orang Pribadi atau Badan'
6. 15.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaranatasjasaataupemberian.'izintertentu y*gkhr*rr*aiseAiakandan/ataudiberikanoleh irenLrintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. 16.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang dised.ikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pu!.a disediakan oleh sektor swasta' L7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas PelaYanan pemakaian / pemanfaatan kekayaan daerah'
8. 18.i?etribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atai pelayanan jasa kepelabuhan dan/aiau pelayanan atas pemanfaatan fasilitas di finglungan kepelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. 19.Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha daerah.
10. 20.itetribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahar./Villa adalahpembayaranataspelayananpenyediaan fasilitas tempat penginapan/ pesan ggtahlan / villa yang dimiliki dan/ata-u dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. 21.Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga adalah pembayaran "tu-" pelayanan tempat rekreasi dan ol"hraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. 22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan netriuusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. 23.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakanbataswaktubagiWajibRetribusi untuk memanfaatkan jasa dan petizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. 24.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari peitghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta Pengawasan PenyetorannYa' http://jdih.bengkuluprov.go.id
15. 25.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh STajib Retribusi untuk melaporkan o6"f. ,"t ib"*i se6agai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang- Lndangan Retribusi Daerah'
16. 26.Surat lagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Sino adalah surat untuk melakukan tagihan ,#iUt'*i dan/atau sanksi administrasi belruPa bunga dan/ata,u denda'
17. 27.Surat pe#beritu"h'"tt Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan olLfr wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembal'aral retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi'
18. 28.Surat S"totli' Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah ailat<ufan dengan ir*"Sgrr"akan formulii atau telah dilakukan Cengan caralainkeRekeningKasDaerahmelaluitempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur'
19. 29.Surat f<eteiapan"Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat irio adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. 30.Surat Keteta[an Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribuJi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran ietribusi karena jumlah kredit retribusilebihbesardaripadaretribusiyang terutang.
21. 31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memi.tuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
22. 32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar TambahanyangdisingkatSKRDKBTadalahSurat Keputusa" V""i menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan' 33.PembayaranRetribusiDaerahadalahbesarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai ae,,ga'' surat Ketetapan Retribusi Daerah dan surat Tagi-han Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Dlerah atau ke tempat lain ytrtg ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan' S4.Dokumenlainyangdipersamakanadalahsuatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi uLU"[* pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
23. 35.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatanpemungutanRetribusiDaerahyangdiawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang uelsanskutan melaksanakan kewajiban untuk *"rrrb.y.t ,.ttibrrsi sesuai d'engan jumlah retribusi yarrtg terutang. http://jdih.bengkuluprov.go.id
24. 36.Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atasnalna-wajibRetribusiyangtercantrrmpada Surat Tagihan Retribusi Daerah' Surat Ketetapan Retribusi baerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belumkedaluwarsadanretribusilainnyayangmasih terutang.
25. 37.Insentii Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif *a**n tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan ataskinerjatertentudalammelaksanakan pemungutan retribusi.
26. 38.Ked,aluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atassyarat.syaratyangditentukanolehundang- undang.
27. 39.Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta peiatausahaan yang dilakukan oleh petugas ietribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daeiah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkaP dan benar'
28. 40.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data, keterangan' dan/a.tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhSf fgmenuhan ^kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan /ata,d- untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturanperundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah'
29. 41.b"rryiaiUn Tindak Pidana di bidang perpajakan aaeiatr dan retribusi adalah serangkaian tindakan yangdilakukanolehpenyidikuntukmencariseta mengumpulkan bukti yang dengan hukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanYa.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi: dan

e.retribusi tempat rekreasi dan olah raga; retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi pelayanan kePelabuhan; retribusi penjualan produksi usaha daerah; retribusi - tempat penginapan/pesanggrahan/vi11a; a. b. C. d. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSi

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut'

Pasal 4

Kepala PD pemungut bertugas dan bertanggungjawab untuk: ;. mengusulkan Bendahara Penerima danlatau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan KePutusan Gubernur;

b.mellkukan inventarisasi obyek retribusi;
c.melaksanakan pemungutan retribusi;
d.melaksanakan - t<ooidinasi dalam melakukan pemungutan retribusi;dan
e.*"rry"-paikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf d kePada Gubernur'

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi meliputi:

a.pendaitaran dan pendataxr obyek retribusi;
b.penetaPan retribusi;
c.penagihan retribusi;
d.pembaYaran retribusi; dan
e.pembukuan dan pelaporan retribusi'

Pasal 6

Wajib Retribusi yang memperoleh -pelayanan retiibusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir sPoRD serta menyampaikan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengqiukan surat permohonan berdasarkan jenis obyek retribusi' Wajib Retrihusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapatberdomisilididaerahataudiluardaerah. Formulir SPORD dan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan seUagaimanadimaksud pada ayat (1) diisi dengan jehsllengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemorroriatau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk WAiib Retribusi berdasarkan nomor urut'
(1)t?l
(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id dokrrmen la_in yang cliper^sa-ma-kan sebagaimana dimaksudpadaayat(llsebagarmanatercantum ciaiam Lampiran i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

-iangka'wa-kt,-tpengernbaiianioriiriiiirSi?T'R';)atau cioklmen iain ,v.t g ciipei-samakan a'ua'r'; sura'r- p".-ot "nan sebagai-ata dimaksud dalam Pasal 6 ayat iS) -p"fi"g tambai 5 (lima) hari kerja terhitung sejak p"""tl**"." formulir SPIRD aiau dokumen lain iang ,iipar=t* "'-'K?-,-t'r ?.tatl s"-.lT-a-f perlno'r-'cnalr r>ieh ';';ejii; itLi rii'LrEr.

Pasal 8

Berdasarkan SPIRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan 'seuigaimana cirmaksuti c1aiam Pasai 6 ayat (i)' ,iit.tlpi."n re*.ribusi *.erutang ilengan menerbitkan SKRDatau ookumen iarn 5'3ng dipersamakan' Apabila terjadi kelalaian danf aiLau keterlamLratan f..r1rr*pr"i^., kembali SPTRD atau dokumen lain yu"g iip..*.*a-kan dar.i wajih retribr=tsi, maka- pn Pemungut vang melakukan pemungutan retribusi menerbitt<an Si,lRD dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan' Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan rlitemrrkan c1-ata l-la-rr'r dan,/at-au d-ata- ]'ra-ng semula belum terungkap .vang menl'ebabkan penambahan jumiah retribusi yang terutang, maka dikeiuarkan SKRDKBT. (1i t4) Bentuk formulir SPORD dan SPTRD atau

(4)Bentuk dokumen lain yang dipersamakan seLra-gaimala= 6,it12fusr:rd paria- aya-t (1] ditet-a-pkan tebih lan-jut oleh Kepala PD Pemungut'
(5)SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh I(epa1a PD Pemiingut.
(6)Bentr_ik fbrrnr-:-lir SKRD sebege-ireane- dir::e-ksr-:d- peda , ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran il yang *.rrpi.ku'.t bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

liepaia .Dt] laeiii,:.liLgl-1t daniatau UPTLI pem'u'r.n$Ijt dapat mener-bitkan STRD atani clokumen iain -vang dipersamakan aPabila: (21

(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id a. b. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, dan SKRDKBTsetelahjatuhtempopembayarantidak dibayar; dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran seuagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 10

Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, antara lain:

a.karcis;
b.kupon;
c.kartu langganan;dan
d.Kwitansi /bill. Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus *"rrJapu.t persetujuan Gubernur sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah. Sarana Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat t2l sekurang- kurangnya memuat:
a.logo pemerintah daerah;
b..ra-, badan I dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi daerah;
c.nomor dan seri;
d.nilai nominal; dan
e.nomor dan tahun peraturan daerah' Sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U dinyatakan sah penggunaannya setelah dibubuhi cap oleh Badan F"rr["tot"rt, Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu' Setiap Badan/DinaslUnit/Perangkat Daerah p"rrrrrgrt retribusi daerah harus mengajukan perminLan sarana pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan permintaan tersebut harus memuat sekurang- kurangnya:
a.jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
b.nilai nominal;
c.nomor dan seri; dan
d.keterangan lain bila dianggap perlu: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat, membukukan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada badan / dinas / unit/ satu an kerj a pemungut retribusi' c.

(1)
(2)
(3)
(4)(s)
(6)http://jdih.bengkuluprov.go.id {2}
(3){4\ Pasal 1 1 (1i Pengeiuaran s-.;rat ieringataii a'La-Li sui'a*L iain \ / yan; sejenrs ciikeluarkan segera setelah 7 (tu.;uh) ha' sejak jatuh temPo PembaYaran' Dalam jangka waktu 7 (tu-iuh) hari setelah tanggal Su- rat- peringatan ata-r-t sura-t lain yang sejenis, wajib retri-busi harus melunasi retribusi yang terutang' Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelua.k.t oleh Kepala PD Pemungut dan/atau UPID trem.ungut. Bent,,rk sr-tr:=-t peringat+-n se1-1e-gaima-ne- din:aks':d pada ayat (3) sebagaimana tercantum daiam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Pasal 12

i1i .Delnba;,a1;i1i retri-bitsi har:_r.s diiakirkan Secara LuiraiT'iurias.

(2)Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan retribusi diberikan. (.3i .-iatuh 't-empo pemi:a,3"aran ret-r'i'or-tsi p:-'1i.g iatr'laat 2 {'J.ia) hai'i kt-rja sctclal-, iangga'l Si(RD/'SliRDI'(DT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
(4)Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen iain yang dipersamakan, r'i'a-tib retribusr membavar ietribusi kepacia Beneiahara Fenerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD dan UFTD Pemungut.
(5)Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerima_a-n Pemba_nf-r:r PD Pemr-lngr-rt membua-t Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib retribusi.
(6)Bendahara Penerimaan dan/ atau bendahara penerimaan pembaniu paling lama 1 {satui hari }:eija s=-ja.k ,:t",og 1-.=,-s <iite::i*a-, .;;ejib men5,'etol'kan hasii -^^-----:-----.- n-+--j1-"--i '! --. n-1----j--- I'-- rr---"--- iJcilci-iillaai] iicti-iuusi i\L iif ii-i rii i5 i\cis v rri Lr ir j Daerah Pada PT. Bank Bengkulu'
(7)Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pacia ayat (6i dilakukan ciengan menggunakan Formuiir surat Tancia Setoran .van; dibuat rangkap 6 {enam) masing-masing untuk:
1. a.Lembarl :I(ASDA;
2. b.Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan;
3. c.Lembar 3 : Benciahara Penerimaan o.anl atai; Deii,iaiiai a Pcrter iitia.air Pembantu; http://jdih.bengkuluprov.go.id
4. d.Lembar 4 : PT. Bank Bengkulu Cabane IJ tayna ! Ca ha n g Pen:]_-le ntr r :
5. e.Lembar 5 : PD Pemungut IUF.TD pemungut;
6. f.Lernbar 6 : Badan pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. (B) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain .\.a-ng 11itr,1nj1;-la. Era.ka 6s==si1 penerimaan r etriLrr,rsi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Daling iama i (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi dengan mengisi fomulir Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dinersamakan, /n\ A-^^l^jl^ -- ---1^-.- .-_L-:1^,._; _-l;t^.!,,,f _^-^ _-4^l^i^ \.rl ,rvciurrci jrcrrr.,ilyaialr i-eLriiJusi ij'iiaiiijxaii sciciaii lewat *aktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2Zo {-.{tte nn-^^h\ J^hn^h #^n^*l-.irl-^- Q,T.Df-\ iuLta iJsr !-L I rl uLr i6dl itiuiiUi U"iLi\a-a! ur i l-ri_r. /r ^\ ^(iU) Setrap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan pen-r'etoran sei-ta mempertanggungjaw,abkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. { 1 1 ) Den'ri.k fo;ni - lir Tai-.;lo E -kti i-c rnl,ai ar-a;i, S *rai Tanda Setoran, SSF-D den STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal i3
(1)Kepala PD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran nnaupun penundaan pernba',.,aran kepada Wajil- E-+rl'l-,,ri J^,:-- r---..- r-1r+ A-.-^+r \L Li i uu Ji Liai r6d"r r arquciii I ciir6 U"ipal d iPertan ggl,ln gl a 11'a bka-n {2} Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ciitetapkan oieir Kepaia FD Perrrungut.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…