DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernw Nomor 26 Tahtur 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Provinsi Bengkulu; b. C. Mengingat Pasal 18 Ayat (6) Un(lang-Un(lang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undmlg Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. https://jdih.bengkuluprov.go.id 2 3. 4. Un(lang-Un(lang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1) ; Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia TaIlun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 5. 6. 7. 8. https://jdih.bengkuluprov.go.id 3 9. 10. 11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringm1 Informasi Geospasial Nasiona! (Lembaran Negma Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TaIlun 2019 Nomor 157); Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 26); 12. 13. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI BENGKULU. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tallun 2020 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasa1 6 ayat (2) diubah sehingga Pasa1 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pembina data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) https://jdih.bengkuluprov.go.id 4 Provinsi Bengkulu.
(2)Pembina data Geospasial yaitu BAPPEDA Provinsi Bengkulu.
(3)Pembina data sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dmI ayat
(2)mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencmram1 pengumpulan data;dan
2. b.melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dihapus sehingga Pasa1 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Walidata dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, InfoI matika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
(2)Walidata mempunyai tugas:
1. a.dihapus
2. b.memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
3. c.menyebarluaskan data dan metadata di portal satu Data Indonesia;dan
4. d.membantu pembina data dalam membina produsen data. Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung.
(3)

3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Produsen Data mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar data, metadata dan interoperabilitas data;
2. b.menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; https://jdih.bengkuluprov.go.id 5
3. c.menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata;dan
4. d.menjamin ketersediaan, kemutakhiran, keutuhan dan kualitas data. Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) produsen data berkoordinasi dengan walidata.
(2)
(3)

4.Ketentuan Pasa1 12 huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

a.perencanaan data;
b.pengumpulan data;
c.dihapus.
d.pemeriksaan data;dan
e.penyebarluasan data;
1. 5.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan oleh Dinas melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan.
(2)Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik dalam rangka menghindari duplikasi data.

6.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

( 1) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 https://jdih.bengkuluprov.go.id 6 13 ayat (2) yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:

a.arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b.kesepakatan forum satu data;dan
c.rekomendasi Pembina Data.

(2)Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat:
1. a.produsen data untuk masing-masing data;dan
2. b.jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
(3)

7.Ketentuan Pasa1 IS ayat (2) bund a dan bund b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

( 1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.

(2)Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
1. a.prinsip-prinsip satu data indonesia;
2. b.daftar data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1);dan
3. c.jadwa1 pemutakhiran data atau rilis data. https://jdih.bengkuluprov.go.id 7
  1. 8.Ketentuan Pasal 17 Bagian Ketiga diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)
(2)
(3)
(4)Data yang dik\asilkan oleh Prociusen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Dalam haI Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data. Produsen Data memperbaiki Data sesuai basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Data Prioritas yang dihasakan oIeh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)
(6)
(7)

9.Ketentuan Pasal 18 Bagian Keempat dihapus.
10.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan I (satu) Pasal yakni Pasal 19A tentang Kerjasama, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)
(2)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerjasama dalam rangka Penyelenggaran Satu Data Indonesia Di provinsi Bengkulu. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: https://jdih.bengkuluprov.go.id 8
1. a.daerah iain;dan
2. b.pihak ketiga/lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengktau pada tanggal 16 Jun 2024 GUBERNUR BENGKULU, ad H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 16 Jun 2024 SEKRBFARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd ISNAN FAJRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya BIRO HUKUM VINSI BENGKULU MAN, S.HJ M ’bina Tk 825 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…