DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan pasal 1 angka 7 diubah dan setelah angka 31 ditambahkan angka 32

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5587),sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun2015tentang PerubahanKedua Atas Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); 6.PeraturanPemerintahNomor20 Tahun1968tentangBerlakunya Undang-UndangNomor 9Tahun1967clanPelaksanaan Pemerintahan diPropinsiBengkulu(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1968Nomor34, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 2854);
7.Peraturan PemerintahNomor58 Tahun2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005Nomor 140,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4578); 8.Peraturan PemerintahNomor18Tahun 2017 tentang Hak KeuangandanAdministratif PimpinandanAnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik IndonesiaNomor 6041);
9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 21Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Da1arn Negeri Nomor33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Neg;:ua Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS!BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH PROVINS!BENGKULU TAHUN ANGGARAN2018.

Pasal 1

Anggaran PendapatandanBelanja Daerah ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran2018berjumlah Rp.3.424.719.128.571,00 denganrincian sebagaiberikut:

a.Pendapatan Daerah.................... .. . b.Belanja Daerah............................. . Surflus/(Defisit) ........................ .
c.PembiayaanDaerah: Rp.2.992.599.128.571,00 Rp.3.424.719.128.571,00 (Rp.432.120.000.000,00)
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah. .. . . . Rp.442.120.000.000,00
2. 2.Pengeluaran PembiayaanDaerah.... Rp.10.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Pembiayaan Daerah.... Rp.432.120.000.000,00 SisaLebihPembiayaan Anggaran TahunBerkenaan .................... ... . (Rp. 0,00)

Pasal 2

(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a . Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ...................................................... Rp.1.493.871. 735.000,00
1. b.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya ...................................................... Rp. 501.882.477.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan lainnya .................. . Rp. 3.014.644.500,00
2. b.Dana Darurat ............................ . Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak ............... . Rp. 0,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,00
5. e.Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya ... Rp. 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung ............ .
2. b.Belanja Langsung ...................... . Rp.1.719.250.389.535,60 Rp. l. 705.468. 739 .035,40
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai ......................... .
2. b.Belanja Bunga................................ . Rp. l.088.543.934.214,60 Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi........ .. .. .. .............. .. . Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah..... ... . . .. ... .. .. ... .. .. .. Rp. 342. 960. 700.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial.. .... .. ...... Rp. 0,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa ....................... . Rp. 277.627.965.321,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik Rp 5.117. 790.000,00
8. f.Belanja Tidak Terduga............... . Rp. 5.000 .000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah .......... .
2. b.Belanja Barang dan Jasa ........ ..
3. c.Belanja Modal .......................... .. Rp. 66.922.161.092,00 Rp. 868.344.406.269,40 Rp. 770.202.171.674,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Sejumlah................................................ Rp. 442.120.000.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sejumlah .................................. . Rp. 10.000.000.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 442.120.000.000,00
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah . . .. . . . . . . . . . . . . . Rp.
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah ................................... Rp.
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemda Sejumlah................................................. Rp. 10.000.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan APBD;
b.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(6)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(7)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(8)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(9)Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
(10)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Bengkulu.

Pasal 7

Gubemur menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Benglrulu Tahun 2018.

Pasal 8

Peraturan Daerahinimu1aiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiap orangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannyadalamLembaran Daerah Provinsi Bengkulu. DitetapkandiBengkulu Diundangkan di Bengkulu padatanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd NOPIAN ANDUSTI padatanggal28Desember2017 Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHJDIN MERSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN2017NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU:(14/341/2017). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, =~~ -t:--- MlJKHLINS.H.M.H. PembinaTk.I NIP. 19700623 199202 1003

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…