DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

JENIS RETRIBUSI; PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN; TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN; TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; KEDALUARSA PENAGIHAN; INSENTIF PEMUNGUT

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud <Lengan:

l.I)aerah adalah Provinsr Bengkulu.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. *?, Pemerintah Kabupatenl]Kota adalah Pernerinta-h I{nhr rnatcn / Kate dalam li'r"'gkrtn Prnrrinsi Renqk-rr.!' t:_-t :-: -:iiaiL'- ::/j i--'-'1.: +rr:ar:-
2. 4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkuiu.
4. 6.Badaii adaiah Badan Pengelolaan Keuairgan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. 7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat n^^*^1a D-n.rinoi Ranolrrrl,r L'GLidij i ivriilur uL a Da.iahar lrrlal^L Pacr^..,ai t'2hn r{i}'o-i rr r6^a teftentu diC. I=-ilLU-:L i;.-!:.i-i;ii i Lbu"*- iaiiD +iuLir LqEGr bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
6. 9.Badan adaiah sekumpuian orang/atau moclai yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak meiakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau T2arlan I Iaalro l\/lili1. [.\aer oh (RlII\-{n) r]enc'nn nnrtn r'lnn iiLLl!,ir:.ir vJAiill iviiiiil U(:.uiiij \UVriLe') uLiiSqii trstriu uGit ^^l^* Lro-*r r'1. ono^,,- firrmo L^-^ci lrr-rrra-ooi dnnn(-i;i;iii iiL;l-;11 ;PGir-t.i. .iiiiiGr rlu-rr6rrr ilv'iiLruv't pensiun, persekutuan, perkumpulan, ya),/asan, organisasi massa, organisasi sosiai politik, atau l\/Ianaf anlronii i=vrau http://jdih.bengkuluprov.go.id 10. 11 I r. 12. 13. 15= 16. 17. 18. 14 i't. organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya ternras+rk kontmk i.nves*asi. kolektif d*n bent'uk u'saha tetap. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukarl pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya. Kepala Ferangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidaneg C** ke*renan:ga'reaya. unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut ade-lah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya- Perizin€rrr tertentu adalah pelayanan petizinan tertentu oleh pemerintah provinsi Bengkulu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan penga\.\'asan atas keglatan, pemantaataan ruang. penggunaan sumber da3'a alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keiestarian Iin olrr rn oan 'i.ziri Ti-ai-ck adalal^, izin uii-,iuik irei^i$&i-i$kut oi-ailg dengan kendaraan umum yang meiakukan kegiatan angkutan dalam traYek tertentu. Retribnsi lzin Trayek adalah retribusi ya-ng dipr-rngt-tt ata-s peml--reria-n tzirr traltek kepa-da orang pribacli ata-r'r- Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum. Usaha Perikanan aciaiah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap, mengolah, menciinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin usaha perika:lan kepada .\rn!1 {r ,1r.iha.]i ^t^,, Ro.l-n fJ,l,.um UntUl< menangl<ap,Uli-iiiE; iJi i;'cui dLur Uusqii mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. \4asa Retribusi adalah suatu jangka u'aktu tertentu i,-ang merupakan batas ''l'aktu bragi Wa;iLr Retnbusi untuk mernantaatkan ;asa dan perizrnan tertentu darl Pemerintah Daerah. 1q http://jdih.bengkuluprov.go.id
7. 20.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghin:punan data cb.jel< dan sub.jel< retrii:usi' nananfr t.n fi4o411''1 r4t1^jf rrqi 1 'nr:r t41.! !t-a-i'6 srt11n-f i ijuliUliLl-ici.ii Ugi;i''ijiir-i iL;iiu:llri itiib L!iuL*irb kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. 27.Surat Penciaftaran Objek Retribusi Daerah seianjutnya disingkat sPoRD acialah surat yang digunakan oleh Waji'o Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. oO errraf Toc,iLrnn Pctr il-.r ts:i Tlaa-ah 1'i-!nfr ^o1^-i'rthr-o, *b.iic:-ii l--LLr luuu' ;-:;C;':'i-l i ii'b JLiariiuLijJ 4 disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi d.anf atau sanksi administrasi berupa bunga danf atau denda.
9. 23.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat SFTRD acialahr surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang slenurut Peraturan retribusi.
10. 24.Surat Setcran Retribusj Daerah i'ang seLnnjLltni-a disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retriLrusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formuiir atau telah diiakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ciitunjuk oleh Gu'oernur'
11. 25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menen+"ul"an besarn;'a ;umlah pcl"cl< retribusi i'ang terutang.
12. 26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumiah keiebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi iebih besar daripada retribusi yang terutang.
13. 27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang rnernutuskan besarnj"ra retribusi daerah ]'ang terutang. )Q Qrrrof Va1 4!n1111 F--11i.!.}11si I-lrer^oh tr{"'^^- Pn.ar 4r. vLrrdL ----=Lii-i-,iili iruL"uu"i LqLi*ra r\sjnri6 raJ'*L Tambahan yang disingkat SKRDKBT adaiah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah reiribusi daerah yang teiah ditetapkan.
14. 29.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Waji'o Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas I-Imurn Daerah atau ke ternpat lain i'ang ditunjul'' Ao-aon hotoc rualztt ! r'l'!!1 n te!^h Aiiar.tf r rlzon LiC;lti-:.ii UJL;J i-t iiiiLU -; rr.i'd LLiaii u'LLiiuqiaar" http://jdih.bengkuluprov.go.id
15. 30.Dokumen lain yang dipersamakan adaiah suatu dokurnen i'ang menentukan besarn;'a jurnlah pokck : et:'il,-';si sebagai pengganti Su:^a'- Ketet"apcn Retribusi Daerah.
16. 31.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yangbersangkutanmelaksanakankewajibanuntuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
17. 32.Litang gsldSr-rsi Daerah adaia-h sis'a- trtang retribusi ata-s na.ma Ulajib Retrit'"-tsi )'3-ng terca-ntr-trn pada' S'-lrat Tagihan Retribusi Daerah, surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
18. 33.insentif Pemungutan Re'r-ribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada Instansi yang melaksanakan pernungutan sebagai penghargaan a+'ae kine{a tertentu Calarn mele,ksanakan prrnung'Jtan retribusi'
19. 34.Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang'
20. 35.Fendaftaran dan Fenclataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oieh petugas retribusi Cengan car& pen;'ampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada \^./3jib F.etribusi untuk diisi secars lengkap dan benar.
21. 36.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun cian mengoiah data, keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berrlasarkan suatu tancia pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan lataw untuk tujuan lain dalam rangka melal<sanakan l,,etentuan peraturan perundang- ,,-Aar6on na!-!^oirI;n- dqer rh .{e- r etrihr:s.i dagfah, U ili.ii-:.i;E;i i PC;' V;iuiLn' i unLi uii u*'
22. 37.Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang ciilakukan oleh penyidik untuk mencari seta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak piclana <li Lridang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. http://jdih.bengkuluprov.go.id
a.retribusi izin tra)'ek;dan
b.rerribusi izin usaha perikanan.

BAB III

PETAKSAIYAAI\I Ptr I\'4U IUGLTTAN P.ETRIB U S I

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung ja-urab Kepala- PD pemungt-tt-

Pasal 4

I.repala PD ifeiflulrgut bei-tugas dair bei-tarrggulrgja"wab tl _tl L Ltt\.

a.mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
b.meiakukan inventarisasi obyek retribusi;
c.melaksanakan pemungutan retribusi;
d.melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribu si;dan
e.rrrenilampaikan laperan pelal<sanaan tugas oo|. o-oimo-a r]ir--nlu.:,t,.1 .1q'!1, r-r hl r-, tf l-. o^-nni rllo-^-^- ijiUij-S:-i:iiiiiid qii"qiLJus u*'!li;t iiu^ ui u vqri^}-ui s! huruf d kepada Gubernur.

BAB IV

TATA CAP,A PEI/IU MUTAN F'ETP-IBI-I Si

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi meliputi:

a.penCaftaran Can pendataan ob5'ek retribusi; L nana*anan r afrihrrsi' ijL.ruLuiJa^ rv9rult
c.penagihanretribusi;
d.pembayaran retribusi;dan
e.pembukuan dan peiaporan retribusi' http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 6

wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi dari Pernerintah Daerah ..,vajib mendaftarkan d,an ,-..rpnoiqi fnrnrr:!i- eDa)pTl qertr fiten),Smpaikan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis obyek retribusi. Wa;ib Retribusi sebagaimana d'imaksiid pada a;at (1i dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah' Formulir SPORD dan SFTIRD atau dokumen lain yang dipersarnakan a+.au surat perrnahonan oo1.'aooi''norrn dir.tn!r.:.rrrl nt.l . n'r'et / ,!i 6li;si denr':':n Juusbqrr-r*--;j lJiiiiliiri;J HLL';' u-r cL \ai sjrJr *rr'burr jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut' (4\ Bentuk formulir SPORD dan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I vang merupakan baqian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Pasal 7

Jangka waktu pengembaiian iormuiir SPTRD aiau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari keq'a terhitung sejak penerimaan formulir SPIP.D atau dokumen l*in yang cipersarnakan atau surat -ormnhnn on nle}t tr-niih -atrihtt si ii,ci ;ll'v-l :'\ii i.i'i i urL ii it qJ r u

Pasal 8

Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang Cipersemakan atau sur*tperrnchonansebagaimana din:ak:ud dalarn Pasa'l 5 a;'at (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila ter;adi kelalaian danT/atau keierLambatan .-.^^.i^.^ l.-*1---!i qDTpn ^i^" l^1"'*^- '! ri- pCn-y'6.ffipaian Kciiir.lcirr \jt- r i\ir ciLciij h\ii\uiiiuir iarr I yang dipersamakan dari wajib retribusi, maka PD

(1)iol \L)
(3)
(1)/.r \ \zl http://jdih.bengkuluprov.go.id Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi menerbir-kan SKRD dengan ketetapan sesuai 'lzafanf t ton !14r^t! f ! nn !1e!-l tndt-r- "-A'rt.rya! !'! l.lULfilLl-iL:-ii t--=i -iLi-ii liil yL I qliuGiib qi'uuirliqii'
(3)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan f atau data yang semula belum terungkap yangmenirebabkan penarnbahan jumlah -atrihr r qi r--e1. ct tart t1'ona fl1eka i ULi i Uij iri i arr6 L=e ' q LuriD, SKRDKBT. Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagairnana cimaksuc pada a3'at (1) dite+,ap1.^an lebi.h lanirrr n1al" Ken1la PD Damrtnf'ttf. :i:i lj i-l L u'iai i j1L i-ni* SKRD dan f atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Domrrnorrt i uriiurr6qL. Bentuk rormuiir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Kepala PD Pemungut dan/atau UPTD pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabiia:

a.retribusi yang teiah ciitetapkan ciaiam SKRD, dan sKRDKtsT setelah jatuh iempo pembayaran tidak dibayar;
b.dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamaLan terCapat l"ekurangan peml"ai'aran .:ohe-ni r1<ibat salah *"u1is dan/atau saLah hitung; dan ruuaSqr B^uL
c.wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 10

Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, antara lain: ^ l.^*nic' ct, Aal urJ,

b.kupcn;dan
c.kartu langganan. Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagairnana Cirnaksud pada ayat (1-) harus rnendapat naroaf rrit ton fl , rha-!11t- opl.nq-1i aora1.al ,'\cffir rnar r*an i-:Cl:jU:.UjLii::i'-;i.iL'=ii;;^ -LUul>ui Jq;;ti' fvr"*rib!iu*" Retribusi Daerah. dikeluarkan {4) (s)

(6)
(1)(21 http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana CirnaksuC pe,Ca ai'at {2i sekurang-kurangnS'a rnemuat: ^ lnaa 5ar14ri11f -1r ti ooral.' i-:.. IUEU iruiirL. ritL*ri uqLiaiit
1. b.nama badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi daerah;
2. c.nomor rian seri;
3. d.nilai nominai; dan
4. e.nomor cian tahun peraturan daerah. sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (i) riinyatakan sah penggunaannya seteiah ciibubuhi cap oieh Badan Pengeioiaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkuiu. Setiap Badan/Dinas/unit/Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah harus mengajukan permintaan sarana pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan permintaan tersebut harus rnemuat sekurang- ku ran gnYa :
5. a.3enis dan jumian sarana pemungutan yang ciiperiuxan;
6. b.nilai nominal;
7. c.nomor dan seri;dan d keterangan lain bila dianggap perlu: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat, membukukan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat t4J sebelum diserahkan kepada baCan/dinas/unit/ satuan keqja pemungut retrit-usi' Pasal 1 1
(1)pengeluaran Surat Peringatan atau surat lain yang se;'enis cikeluarkan segera setelah 7 (+.ujuh) hari sejak i^f r rlr farmnn rrclnl'rnt-"1 121't j;L'Jii LCiiiPU ii!iijuGi ara\r' Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggai Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib re+"ribusi harus rnelunasi retribusi yang terutang' Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ay-at (i) dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut dan/atau uFrlD Pemungut. Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)
(4)(s) t2) la\ (.), (41 http://jdih.bengkuluprov.go.id $ngian Keempat Pembayaran Retribusi

Pasal 12

(1)Pembayaran retribusi +"unai/1unas. harus dilakukan secara t2)
(3)
(4)(s)
(6)pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan retribusi diberikan. Jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 2 (dua) hari keija setelah tenggal SKRDr/SKRDKRT a+"au Ccl',umen lain 3'ang dipersamal<an diterbitkan' Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen iain yang dipersam akan, wajib retribusi membayar retribusi kepaCa Bendahara Pene::imaan atau Bendahara Penerimaan Penban*-u pada PD dan UPTD Pem'ungut' Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut membuat Tanda Bukti Pemba3-aranr/Bukti lain yang sah untuk diberikan lzon-.i ^ .r'^ii1- .otfibUSi. i-iL iiaua Bendahara Penerimaan danl atau bendahara penerimaan pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja se.jak uang l'.as diterima, '.va.jib menl'etorkan hasil nonc-i-n^^n Qpfrih,r.r'i 1ro Re1<ening KaS UfnUm Dae:-ah ij=i;=i j;ii*;ir i\!i^ tuuri rr! pada PT. Bank Bengkulu. Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagairnana dimaksud pada a3'at (5) dilakukan dengan 16anGdlnn]z-r't L-n-r'r..t llif -Qt:f::f 'T^nria Qai-nran r'^hn !1^Lrlbbq vuirL i!ii;-Jq vvlvi-ii dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
1. a.Lembar 1
2. b.l,ernbar 2
3. c.Lembar 3 KASDA; Fungsi Pembukuan / Akuntan ; Bendahara Penerimaan danl atau Bendahara Fenerimaan Pembantu; PT. Bank Bengkulu Cabang Utarnar/ Cabang Pembantu : DT\ Damrrnarrt /llD'I-n Der-'rtr!1 {,!!t' i ; i u.iiuribuL I !L LjJ a vrrlqarD\^, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
4. d.Lembar 4 o T prrrl-tnr^ 5
5. f.Lembar 6 17t
(3)Dalam ha'l pcn:bai"aian diial<ukan di tempat 'lain iang l;+,,'^.i.1. ,-^1.,o x"-ri'! p-3-^-inrrn .rnt: ih"^: l^^.^' '^ c;tunjijii, ma;{ii ;iiisii pLiiLr irrLaqii i LLr riji-tuf ir<aj Li5 disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi dengan mengisi fomulir Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen iain yang dipersamakan. http://jdih.bengkuluprov.go.id (g) Apabiia pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat .waktu liang ditentukan sebagairnana dirnaksud pada n.nt /2) ,''ral<a Cil<enakan bunga sebesar 29/o (due aJ aL \-,1 t persen) dengan menerbitkan STRD' {10) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan Peni,retcran serta mernp e rtan gg'* n gj a,.,,'abkan p e mbayaran re tri'bu si se su ai ketentua-n peraturan perundang-ttndangan'
(11)Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda setoran, ssRD can STRD sebagaimana tercanturn caiarn I-ampiran ]\,/ i'3ng merupakan bagian ticall terpisahka-n dari Peratnra-n Gubernur ini'

Pasal 13

(i) I(epaia PD Pemungut, atas nama Gubernur riapat memberikan izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan' (2i Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh KePaia PD Pemungut.

Pasal 14

Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling iama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD. Pemberian rzin pembayaran secara angsuran sekragaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian izir,. penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SKRD. pemberian izin penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ruPiah). Pengajuan permohonan ain pembayaran secara angsuran cian penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal i3 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) krari setelah Citerbitl<ann','e S I^iR D. 11, '\21 /o\ t.r,

(4)(s) http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)/rl\ \zl

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…