DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RUANG LINGKUP BAB III: MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV: RKPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 BAB V: PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026; Mengingat 1. 2 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaIlun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 143, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1) ; Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; 4. 5. 6. 7 -3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendahan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona1 Tahun 2025 2029 (1£mbaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (1£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026. Menetapkan

BAB II

PENDAHULUAN;

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai:
1. a.pedoman penyusunan RENJA-PD;
2. b.bahan penyusunan RKA-PD;
3. c.pedoman penyusunan kebijakan umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026; dan
4. d.acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2026.
(2)Penyusunan RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode I (satu) tahun yaitu tahun 2026, terhitung mulai tanggal I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
(2)RKPD Tatrun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun kebijakan yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

RKPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2026 dituangkan dalam sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dengan sistematika penubsan sebagai berikut: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan PENUTUP.
(2)Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;

Pasal 5

(1)Setiap PD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja rnaslrlg-lnaslrlg program. Laporan Kinerja tdwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala BAPPERID A untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan RKA yang diajukan oleh PD pada tahun anggaran berikutnya. Inporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPERIDA, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
(2)
(3)fI

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 8 Juli 2025 GUBERNUR BENGKULU, Ttd H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tang,gal 8 Jun 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Ttd H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 14 ? Pl ra•P'• Salinan sesuai dengan aslinya >ALA BIRO FIUKUM NDI, S.H.,M.HUM Pembina Tk.I IV/b NIP. 1972 10122002 121004 Salah satu bagian penting dari penyusunan rencana pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan, yang dalam pelaksanaannya disusun sasaran, indikator dan target pembangunan dan dalam mencapai target pembangunan disusun strategi dan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan dilakukan melalui program kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah Provinsi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1.Sinergi dan konsistensi perencanaan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus sejalan, sehingga percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Bengkulu dapat tercapai;
2.Proses antara perencanaan, penganggaran dan pembangunan harus terpadu sehingga target pembangunan yang dituju dapat dicapai;
3.Penyerapan harus dilaksanakan tepat waktu agar target dan sasaran yang direncanakan dapat dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.
4.Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 mempedomani Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026;
5.RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2026, sesuai amanat:

a.Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
b.Pasal 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negma yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan.
c.Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD
1. 6.Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat Bengkulu; dan
2. 7.Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendahan dan evaluasi yang cermat dan akurat. Dokumen perencanaan RKPD yang telah disusun menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah Provinsi, dan sebagaimana disebutkan diatas bahwa konsistensi dan ketepatan pelaksanaan penyerapan anggaran menjadi haI penang bagi tercapainya keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi eksternal dan internal dapat mempenganrhi pelaksanaan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci pembangunan inklusif. Pada akhirnya, keterlibatan dan kepatuhan semua Perangkat Daerah Provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2026 menjadi hal yang penang dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pemantapan pemulihan ekonomi yang saat ini tengah menjadi perhatian seluruh pihak. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu. GUBERNUR BENGKULU Ttd HELMI HASAN sesuai dengan aslinya }ATdA BIRO a ; 1 r / Lt.b NDI. stIr__M.HOSEr ’ n=na Tk.I–IV/b NIP. 1972 10122002 121004

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…