DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Persentase Bagi Hasil Pajak Rokok antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut: a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah; dan b. 70%(tujuh puluh per seratus ) dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk Kabupaten/Kota. Bagi Hasil Pajak rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan danf atau masuk ke Kas Pemerintah Provinsi Bengkulu setelah dikuralgi insentif pemungutan pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2O14; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rpubtk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Mengingat : 1. c 3. 2

4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 terrtang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1,967 dart Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Irmbaran l{egara Rcpublik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarat Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 201O tentang Jenis Pajak Yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor LL5/PMK.O7 l2OL3 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007); 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Talrun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas Daera-h Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (lrmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O1l Nomor 2 );
16.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O12 Nomor 03); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Biro Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Biro Keuangan adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. 4
9.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah .
10.Jumlah Penduduk adalah potensi jumlah penduduk masing- masing pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
11.Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Rokok setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

BAB II

Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil Pajak Rokok antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota ditetapkan sebagai berikut:

a.30 o/o (Tiga Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
b.70 o/" (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil Pajak Rokok sebanyak 70 %o (Tiga Puluh Perseratus) sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dibagi arrtara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a.30 yo (Tiga Puluh Per Seratus) dibagi rata per Kabupaten/ Kota; dan
b.70 yo (Tujuh Puluh Per Seratus) dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk Kabupaten/ Kota. Pasa,l 4

(1)Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :
1. a.Bengkulu Selatan sebesar 8,a2 yo (Delapan koma delapan puluh dua perseratus)
2. b.Rejang Lebong sebesar 12,94 o/o (Dua belas koma sembilan puluh empat perseratus) 5
3. c.Bengkulu Utara sebesar 73,65 o/, (Tiga belas koma enam puluh lima perseratus);
4. d.Kaur sebesar 7,4A o/o (Tujuh koma empat puluh perseratus);
5. e.Seluma sebesar lO,O8 o/o (Sepuluh koma nol delapan perseratus);
6. f.Muko-Muko sebesar 9,39 o/o (Sembilan koma tiga puluh sembilan perseratus);
7. g.Lebong sebesar 7,OS yo (Tujuh koma nol lima perseratus);
8. h.Kepahyang sebesar 8,O3 o/o (Delapan koma nol tiga perseratus);
9. i.Bengkulu Tengah sebesar 7,OO o/" (Tujuh perseratus);dan
10. j.Kota Bengkulu sebesa-r 15,64 o/o (Lima belas koma enam puluh empat persetarus)

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

Bagi Hasil Pajak rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan danf atau masuk ke Kas Pemerintah Provinsi Bengkulu setelah dikuralgi insentif pemungutan pajak. Apabila hasil penerimaan Pajak Rokok pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabr:paten/Kota akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya. Pembayaran penerimaan bagi hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

(1)(2t
(3)6

Pasal 6

Dengal ditetapkalnya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Rokok yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka di perhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peratural Gubermrr ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 12 Juni 2Ol4 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 20 J:uni2OI\ PIt. SEKRE"TARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA, ttd. H,SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 15 Salinan Sesuai Dengan Aslinya u,o WI,",HUKUM, M. IKHWAN. SH,. MH Pembina Tk. I NrP. 19690905 199403 1011 I GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA Blh6 HUKUM. ttl,, Pembina Tk. I NIP- 19690905 199403 1 011 Lampian Pelaturan Gubernur Bengkulu Nomor : 15 Tahun 2014 Tanggal : 12 Juni 2014 PENE"TAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAI,AM PROVINSI TAHUN 2014 No I(abupaten / Kota Sebesar 3070 dibagi rata Per Kabupaten / Kota Sebesar 70% dibagi berdassrkan Potensi Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota Julr ah Pembsgiall Masing-Masing Kabupaten / Kota I 2 3 4 5 6 7=4+6 I2345678910 Bengkulu Selatan Rejang l,ebong Bengkulu UtaraKaurSelumaMuko-Mukot€bongKepahyarrgBengkulu TengahKota Bengkulu 3Oo/o30vo300/030"/.300/0300/0300/0300/03Oo/o300/" 10 = lo=lo=lO=lO=lo=lo=lo=1O=lO= 3.OOo/o3.OOo/o3.OOo/o3.OOv"3.OOo/o3.00%3.OO%3.OO"/o3.OOvo3.OOvo 146,a91250,986264,921l lo,921 178,689161,087to2,t26127,O47101,0283l9,Oga orgorgorgo.gorEorgorgorgotgorg 1,766,794 OtgxToo/o = 1,766,794 Org x 7oo/o = 1,766,794 OrgxTo.lo = 1,766,794 OtgxToo/o = 1,766,794 Orgx 7oo/o - 1,766,794 OrgxTOo/o = 1,766,794 Otg x 7Oo/o = 1,766,794 OrgxTOYo = 1,766,794 OrgxToo/o = 1,766,794 Otgx TOYo = 5.a2vo9.940/" to.65yo 4.4OYo7.OAo/"6.390/04.O5o/o5.03%4.OOo/o t2.640/0 8.820/o 12.940/"13.650/0 7 ,400/n 10.08% 9.39"/o7.050/"4.o30/o7.OOo/o 15.640/0 30.00% |,766,794 70.oo/o 100.00%

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…