DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

KEPESERTAAN; TATA CARA PENDAFTARAN DAN PER,UEAHAN DATA PESERTA; IURAN; PELAYANAN KESEHATAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENANGANAN KELUHAN; PENDANAAN.

Isi peraturan

Pasal 1

DalamPeraturanGubernurrnivangdimaksudkanclengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu'
2.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'
3.Ferangkat Darerah aciaiah unsur pemLrantu Gubernttr cian DFRD ciaiam urusanpemeriirtahanyangmenjadikewer-rarrgandaerah.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk u:itu I:. -lcn3 clcnggaralian prcgraffi J a:ni:lan l1'cscha*'an ll asicnal'
5.Jaminan Kesehatan |.lasional yang selanjutn;va disingkai JKN adaLah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang berlaku secara nasional agar perserta memperoieh manfaat pemeiiharaan kesehatan dan perlindungan daiam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Daerah'
6.Feiier=itia Baii-uuaii iiir'an -yailg seianju-ri:.va 'iisii'gkat PEi aiiaiali ordil$ sangat miskin, orang miskin, orang rentan miskin dan orang hampir miskin di daerah sebagai peserta program JKN' 7 ' Bukan Penerima Banturan luran seianjutnlra dtse'or-rt Br-rkan PBI aciaiah PesertaBukanPenerimaBantuanluranyangterdiridariPekerja Penerima upah dan kelu arganyal Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota Keluarganya dan Bukan pekerja serta anggota keluarganya'
3.|)ckcila I'circi-ii,-ia Upali iaiig selar-'juir:va disingka" I-ilU arjalah sctiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah' http://jdih.bengkuluprov.go.id 9. 10. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemben Kerja, Pemerintah Provinsi dan,/atau Pemerintah KabupatenTKota untuk Program JKN' Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan daiam keiuarga dar: ideritiias keluarga yaiig di'uei'bi-rkaii oleli Fei'airgkat Daerah yang membidangi urusaR Kepencluclukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkuiu' Kartr-r Tanda Pendr-rdr-rk Eiektronrk 5r211g seianjr-rtnya yang di singkat KTP- E1 adalah identitas resmi penciuriuk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu. Iiar-tu l,icr:titas A,ak Jarr$ sela*ju*'i-iya disii-igkat IilA ada'lali kai-tu iclentitas yang cliberikan kepada anak untuk melakukan pendataan' memberikan periindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak- anak ya-ng acia cl-i Indonesia ya-ng diter-t-ritkan oieh Perangkat t)aerah yang membidangi urusan Kependudukan cian catatan sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu' Surat Keterangan orang Terlantar yang selarlutnya disinekat sKoT ariaial-r i,ientitas )aiig di'Le-rbitkar: oleh Perat:gkat Daei-al: i-ang rnembidangi urusan Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu' Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adaiah Data Terpariur Kesejahteraan Sosiai yang meiipr111 Pemerir-l Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemtrerciaan sosial serta Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial.
15.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang seianjutnya disingkat Ph{KS adalah seseorang atau keluarga }'ai1g kai'ena suatu liaiiiba'iafi, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif cienga-n iingkungannya- sehingga ticlak cla-pat memenlrhi kebr-ttr-than hiciupnya flasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar'
16.Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat wBS adalah orang dan/atau kelompok penduduk Penyandang Masalah Kese-iahteraan sosiaL Jai:rg sedarig dalam pi-oses ilenei-itaa pelayanan sosiai di Paiiti Sosiai Pernerintah Daerah;
17.Panti Sosial Asuhan Anak selanjutnya disebut Panti Asuhan adaiah suatu iembaga usaha kesejahteraafl sosiai yang bertzin )/ang cliakuri oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosiai yang mempunyai 11. 1^ L ^2. 13. 74. http://jdih.bengkuluprov.go.id tanggung jawab untuk memberikan pelavanan kesejahteraan sosial pada anaK teriantar cir riaeran: iB. panti Sosiai Asuhan penciuduk Lanjut Usia yang seianjutnya disebut Panti Jompo adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang berizin _vang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosiaL l ang fiieiirpiiil;y ai tailgguirg j aw ab uirtuk rner-n.berikat: pelay aiiai1 kesejahteraan sosial pacla penducluk lanjut usia didaerah; tg.TanggungJawabSosialadalahkomitmendanupayadaribadanusaha daiam meiaksanakan tanggLlng lan'ab sosialnya da-lam turqt serta membantu penanganan masalah sosial;
20.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunvai sumber mata pencaharian tetapi ,uidak ineiflpuiiyai kei::raiffpuaii fiiefi:reilu}:i keb-ii-uul:an tiasar Jairg 1a5'ak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya'

Pasal 2

peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsr Bengkltiu daiam penS'eien ggaraarrr program J'aminan Kesehatan yang terintegrasi dengan Program JKN' Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan jaminan oembiavaan kesehatan bagi penduduk n^---1--.1-,' i.]ciiB.bi Lli Lt '
b.mem,oerikan jaminan kesehatan iragi pencluduk Berrgkulu;
c.meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi pend r-rcirrk Bengkr-rin ;
d.menghindari adanya tumpang tindih pembiayaan antara APBN, APBD Provinsi dan APBD KabupatenlKota' i\UctiiB rrillSNL]P

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kepeseriaan;
b.tatacara pendaftaran dan perubahan data peserta;
c.iuran;
d.pelayanan kesehaatan; e . per: rbii:aan,j.ar: pe-ilga-vvasnil ;

(1){2) http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. f.penanganan keluhan; dan
2. g.pendanaan.

BAB II

TATACARA PENDAFTARAN DAN PER,UEAHAN DATA PESERTA

Pasal 4

(i) Peserta iaminan Kesehatan Nasionai Provinsi Bengkulu merupakan penduduk Provinsi Bengkulu yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai peserta jaminan kesehatan berdasarkan kuota' i2i peserta yang didaftarkan cleh pernerintah Provinsi Bengkulil sebagaimana dimaksud a1'at (1) meliPuti: a.pendud.ukProvinsiBengkuluyangtermasukdalamDTKSyangbelum terdaftar di pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten/Kota;

b.pend-uctrrk ya-ng termasuk clalam kelompok PMKS: c.pesertaPBPUiBPyangmenunggakiurandenganmanfaatpelayanan diruang Perawatan kelas III;
d.Penduduk Provinsi Bengkulu yang belum pernah memiliki identitas rrltT. -f, ^ --- Li iUlt.iJa1rr
e.Peserta ciari segrren lain yang sudah tidak dijamin lagi dalarrr:
1. 1.segmen PBI JK; dan
2. 2.segmen peserta ),ang didattarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota'

(3)Kuota peserta sebagaimana yang ciimaksuci pada ayat (i) ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu'

Pasal 5

Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta J-ang cliclaitarkarr oleh Pernerirrtah Frovinsi secara otorria-iis ditetapkan sebagai Peserta Jaminan l(esehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' n^^^1 e r i-alid-r L, Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi diberikan Nomor Identitas Kepesertaan Tunggal Jaminan Kesehatan Nasional' http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

(1)Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadr peserta JKNIKIS ciiusulkan oieh Pemerintah Kabr-rpatenr Kota melalui Dinas Kesehatan KabupatenlKota yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Dinas sosial KabupatenfKota' Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan BPJS Kesehatan'
(2)Periduduk Jang tei'r::.asuk daiai::. kelompok Plv{KS dapat didaftalkat: menjaeli peserta JKN/ KIS Provinsi Bengkuiu oieh Dinas Kesehatan kepacla BPJS Kesehatan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Dinas Sosiai.
(3)Penduduk yang termasuk ke dalam keiompok PMKS yang belum memiliki NIK dapat didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS Provinsi Bengkulu oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan setelah adanva rekomendasi ,lari Dirras Dukcapii dan Dinas Sosial' Pasal B Data Peserta yang di daftarkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dapat oriakr-t kan pertt bahan' perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.penghapusan;
2. b.penambahan.

Pasal 9

(1)penghapusan data peserta yang didaftarkan oieh pemerintah provinsi Bengkulu diiakukan derrgan ketentuan:
1. a.sudah tidak terdaftar lagi menjadi warga Provinsi Bengkulu;
2. b.meninggal dunia; atau
3. c.terdaftar dalam segmen iain Jaminan Kesehatan'
(2)penambakran Cata peserta yang didafterkan cLeh pernerinr"ah pro','insi Bengkulu dilakukan dengan ketentuan:
1. a.data peserta yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas kesehatan Kabr-rpaten/ kota sebeiumnya sr-rciah ciiiakr-rkan koordinasi dengan Dinas Sosiai Kabupatenl kota dan Dinas Dukcapil Kabupatenl kota;
2. b.penambahan peserta bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari Ijese-i-ta yarr g,iidaftarkan oleh Peitrerirrtai: Provin s'i ;
(2)http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. c.tidak melebihi jumlah kuota yang sudah dialokasikan kepada masing- masing Ka-btrpate n I Kota oieh Provlnsi'

BAB III

IURAN

Pasal 10

Iuran clan besaran iuran llagi Peserta yang diclaitarkan oleh Pemerintah provinsi Bengkulu dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai d en gan Perat-r-t ran Perr-t n dan g-r-tndan gan )'an g beriak-u'

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Pemlrinaan dan pellgawasal1 penyelenggaraan Jarninan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkr-riu diiakukan oieh L)rnas Kesehatan Prorzinsi Bengkurlu'
(2)Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
1. a.advokasi, sosialisasi dan bimbingan tekhnis;
2. b.suPervisi:
3. c.mci:iitoi:ing dan evaluasi'
(3)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat(1)dapatmelibatkanBPJSKesehatan,TimPertimbanganKlinis provin-qi, Bacian Pengawa-s Rnmah Sakit, Tim Pencegahan Kecr-rr"angan JKN, Dewan Pengawas Rumah Sakit, PerhimpunaniAsosiasi Fasiiitas kesehatan, organisasi Profesi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas terkait lainnYa. {4) iiepala Dirias Keseliatai: Provinsi menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan kepada Gubernur. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB VI

PEI.IAI{GANAN KEI.U HAI'{

Pasal 13

(1)Keluhan terkait dengan penyeienggaraan Jaminan Kesehatan Nasional BagiPenciudr-rk}/angdidaitarkanoiehPemerintanProvinsiBengkuir-t disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi'
(2)Dalam penanganan keluhan Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Pihak terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENI-}TLTP

Pasal 15

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapican di Bengkuiu -^^s_ 1c) r_ o,-\ol-ijaCa -i&I15icii o-w-Lwa L GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 8-6-2021 SEKRETARiS DAERAH PROVii'{Si BENGKLJLU, ttd. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 16 dengan asiinYa RO HUKUM AN DAN KESRA, Muda I 199303 1 002 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…